Pungli Marak di Pelabuhan Ketapang, Pengemudi Minta Kemenhub Segera Tertibkan!
The Jambi Times, BANYUWANGI | Para pengemudi truk
mengeluhkan adanya praktek pungutan liar (pungli) yang marak di Pelabuhan Ketapang,
Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya di dermaga LCM, PT. ASDP. Para pengemudi truk
merasa keberatan atas pembayaran tiket jeramba sebesar Rp. 4.000 (empat ribu
rupiah) setiap kali masuk kapal untuk menyebrang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali.
Menurut para pengemudi truk, mereka sudah membeli tiket yang ada kode
barcodenya di loket PT. ASDP sesuai tarif golongan kendaraan masing-masing,
yang telah disediakan sesuai aturan dari pihak PT. ASDP.
"Tapi koq masih ada lagi pembayaran tiket tambahan yang harus dibayar
oleh pihak pengemudi truk di saat truk mau masuk ke dalam kapal?" ujar
salah satu sopir truk mempertanyakan dan minta namanya dirahasiakan, Kamis,
26/03/2020.
Dan yang paling ironisnya, sambung narasumber itu, pihak pelaku pungli
mengejar pengemudi truk ke dalam kapal, meminta uang tiket jeramba ke pengemudi
dan saling cekcok mulut. Pengemudi bersihkeras menyampaikan bahwa dirinya sudah
membayar kewajibanya sebagai pengguna jasa pelayaran sesuai tiket resmi yang
ditetapkan pengelola pelabuhan.
Informasi yang dihimpun pewarta media ini, ternyata yang melakukan pungutan
liar (tiket jeramba - red) tersebut adalah salah satu asosiasi yang bernama
Serikat Pekerja Jasa Pelabuhan (SPJP) yang dipimpin oleh Jamhari selaku ketua.
SPJP ini beranggotakan 48 orang. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh I Made
Cahyana Negara, selaku Dewan pembina SPJP, pada Senin malam (06/04/2020).
Saat awak media mengkonfirmasi ke Ketua SPJP, Jamhari, via telepon terkait
legalitas pungutan tiket jeramba yang dikeluarkan oleh SPJP, Jamhari
mengungkapkan bahwa dia sudah mendapatkan persetujuan ijin dari pihak ASDP
(Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan). Bahkan kata Jamhari, pihaknya
mempunya MOU atau perjanjian kerjasama dengan pihak ASDP Pelabuhan Ketapang,
Banyuwangi.
Masuk dalam jajaran pengurus SPJP, antara lain kepala desa dan para pekerja
jasa pelabuhan. Pihak asosiasi setiap bulannya memberikan kontribusi ke pihak
Kepala Desa Ketapang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
Menurut pengakuan Jamhari, ia mengatakan bahwa dirinya didampingi I Made
Cahyana Negara, seorang anggota DPRD Banyuwangi, sebagai Dewan Pembina. “Saya
didampingi Pak Made sebagai dewan pembina. Beliau selaku pembina di asosiasi
yang saya pimpin yaitu salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyuwangi (DPRD)," kata Jamhari, 27 Maret 2020.
Selanjutnya, dia melanjutkan bahwa ia amat berharap kegiatan penarikan dana
dari para sopir truk itu tidak dipermasalahkan. "Saya minta ke pihak media
jangan sampai permasalahan ini mencuat ke publik terkait pungutan tiket
jeramba. Dan jangan diutak-utik asosiasi yang saya pimpin ini karena asosiasi
ini butuh pekerjaan untuk kebutuhan keluarga, saya mohon dengan hormat jangan
diutak-utik lagi,” ujar Jamhari.
Sementara itu, Maneger Oprasional PT. ASDP Pelabuhan Ketapang Banyuwangi,
Heru, mengaku terkejut saat dikonfirmasi tentang adanya praktek pungli tiket
jeramba yang disebut Jamhari sudah disetujui pihak ASDP. "Pihak kami PT.
ASDP tidak pernah memberikan ijin kepada asosiasi untuk melakukan pungutan
tiket jeramba tersebut. Meskipun itu dilakukan di kawasan lingkungan PT. ASDP,
namun pihak PT. ASDP tidak tahu-menahu," ungkap Heru.
Heru menolak dikaitkan dengan kegiatan penarikan biaya Rp. 4.000,- dari
setiap pengemudi truk yang melewati Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk. "PT.
ASDP tidak tahu-menahu soal itu, apa lagi terkait pungli tiket jeramba, itu di
luar tanggung jawab kami," tegas Heru.
Pada saat yang sama, Heru juga menyampaikan bahwa pihak PT. ASDP Pelabuhan
Ketapang melakukan penarikan atau pembelian tiket menggunakan tiket dengan
sistem terpadu. "Pihak ASDP pernah menawari pihak asosiasi untuk masuk
sebagai tenga kerja security," imbuh Heru.
Pewarta media ini selanjutnya menghubungi Dewan Pembina asosiasi tersebut, I
Made Cahyana Negara, melalui telepon, Jum’at, 17/04/20. Made menjelaskan bahwa
memang benar tiket jeramba yang dikeluarkan asosiasi tersebut tidak ada surat
perintah kerja dari pihak PT. ASDP sebagai legalitas resmi.
Dalam pengakuanya juga menyebutkan selaku Dewan Pembina di asosiasi, ia
berharap bahhwa apabila pungutan liar tersebut ditiadakan/dihentikan pihaknya
sangat setuju. "Saya setuju dihentikan pungli di Pelabuhan Ketapang,
dengan catatan harus ada skema yang jelas dari pihak PT. ASDP dan dari Gabungan
Pengusaha Pelayaran (GPP) untuk menggantikan penghasilan asosiasi tersebut,
supaya pendapatanya legal,“ jelas I Made.
Berdasarkan hasil penelusuran media ini dari semua pihak yang terkait,
diduga kuat adanya kong-kalikong terkait pungli antara pihak SPJP dengan oknum
PT. ASDP dan oknum Kepala Desa Ketapang yang disebut-sebut Ketua Asosiasi
Jamhari. Untuk diketahui bahwa Pelabuhan Penyebrangan Ketapang-Gilimanuk
merupakan pintu keluar-masuknya kendaraan yang menuju Bali, Nusa Tenggara
Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dengan volume kendaraan ribuan per harinya.
Ketika awak media melanjutkan pengumpulan informasi dengan menemui para
pengemudi/sopir truk yang tergabung dalam wadah Persatuan Sopir Seluruh
Indonesia (PSSI) pada Kamis (09/04/20), mereka mengatakan sangat keberatan dan
kecewa dengan adanya pungli tiket jeramba karena tidak sesuai dengan aturan PT.
ASDP. Dan, terkait persoalan pungli ini, para pengemudi memohon kepada
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia segera menertibkannya.
"Kami semua berharap Kemenhub dapat segera menertibkan hal-hal yang
tidak pada tempatnya, alias pungli ilegal, itu," pungkas narasumber,
seorang sopir truk bersama rekan-rekannya. (AMH/Red)
