Jusuf Kalla : Inovasi adalah Tanda Kemajuan Bangsa
The Jambi Times, JAKARTA | Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada 45 inovasi pelayanan publik terbaik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10). Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jusuf Kalla mengatakan inovasi adalah tanda majunya sebuah bangsa.
"Inovasi adalah satu
kemajuan bangsa. Inovasi yang punya harga yang paling mahal,” ujar Jusuf
Kalla (JK), yang saat memberi penghargaan didampingi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Syafruddin.
JK menekankan, lahirnya inovasi bersumber dari
inisiatif, pengetahuan, serta pengetahuan teknologi. Inovasi diciptakan
untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap
individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan
masyarakat.
"Sebuah kemajuan negara diukur pada
berapa nilai yang bertambah. Memerlukan suatu kebaikan, bagaimana
menolong masyarakat," ungkap JK.
Dalam
kesempatan yang sama, Menteri Syafruddin mengungkapkan, kompetisi
inovasi bisa menjaga roda birokrasi tetap dinamis, adaptif, dan
antisipatif terhadap gelombang perubahan. “Penghargaan ini adalah simbol
kuat dan solidnya upaya pemerintah menghadirkan kualitas pelayanan
publik yang menjawab harapan masyarakat,” ungkap Menteri Syafruddin.
Mantan
Wakapolri ini menjelaskan, kompetisi inovasi ini sejalan dengan visi
Indonesia Maju. Inovasi menjadi kekuatan penting untuk menghadirkan
pelayanan pemerintah yang diinginkan publik. Sejak 2013, Kementerian
PANRB menggaungkan gerakan One Agency, One Innovation. Menteri
Syafruddin menegaskan, paradigma melayani menjadi nilai dan budaya yang
mendorong reformasi birokrasi, baik di pusat atau daerah.
Konsistensi
dan peningkatan inovasi pun terlihat setiap tahunnya melalui kompetisi
ini. Tahun 2019, ada 3.156 proposal inovasi yang diserahkan secara
online kepada Kementerian PANRB, melalui Sistem Inovasi Pelayanan Publik
(Sinovik). Dari ribuan inovasi itu, disaring menjadi 99 inovasi, yang
kemudian diseleksi oleh Tim Panel Independen dalam tahapan wawancara,
serta survei lapangan. Dari tahap itu, kemudian ditentukan Top 45
Inovasi Pelayanan Publik. “Inilah best of the best dalam praktik
pemerintahan di Indonesia tahun 2019,” ujar Menteri Syafruddin.
Top
45 Inovasi Pelayanan Publik tersebut ditetapkan dengan Keputusan
Menteri PANRB No. 18/2019 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun
2019. Inovasi yang lahir dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)
itu juga akan bersaing di kancah internasional, yakni United Nations
Public Service Award (UNPSA).
Selain itu,
kepada pemerintah daerah yang masuk dalam 45 inovasi ini, akan menerima
Dana Intensif Daerah (DID). Tentu, pemberian DID harus memenuhi kriteria
utama, yakni meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penetapan
APBD tepat waktu, memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta
menerapkan e-government.
Penguatan pelayanan
publik menjadi salah satu kegiatan prioritas reformasi birokrasi
nasional. Kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik tidak berhenti
pada memunculkan inovasi yang unggul melalui kompetisi inovasi dan
kontestasi UNPSA, tetapi inovasi tersebut ditransfer kepada unit atau
institusi lainnya, melembaga secara berkelanjutan, dan pemerintah
menyiapkan program, baik nasional maupun internasional, untuk mendukung
hal tersebut.
Tujuan utama bukanlah menjadi
juara, tetapi mempertahankan keberlangsungan dan mengembangkan inovasi.
“Bahwa mempertahankan inovasi, melanggengkan inovasi, serta
kebermanfaatan inovasi agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat, serta
adaptif menjawab dinamika permasalahan bangsa, itulah tujuan utama
inovasi,” tutup Menteri Syafruddin.
Hadir dalam
acara ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita,
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Utara Irianto
Lambrie, Direktur Operasional Taspen Ermanza, para pimpinan lembaga dan
pemerintah daerah lainnya serta pejabat dari berbagai instansi
pemerintah. (don/HUMAS MENPANRB)
*Daftar Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019*
*A. Kementerian*
1. Kementerian Dalam Negeri – SUPERTAJAM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan – OSS-Q (One Stop Service Quarantine)
3. Kementerian Keuangan – IdS (Internship dan Secondment bagi Pemerintah Daerah)
4.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – PROPER (Program Penilaian
Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan)
5.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – SIPONGI (Sistem Informasi
Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web)
6. Kementerian Luar Negeri – KBRI KL Jaman Now
7.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Sibima Konstruksi
Sigap (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Untuk
Siap Gapai Pekerjaan)
8. Kementerian Perdagangan – Suka Indonesia (Sistem Surat Keterangan Asal Indonesia)
9. Kementerian Perindustrian – si Telmi Biam (Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih Baristand Industri Ambon)
*B. Lembaga*
10. Badan Pusat Statistik – Radar Padi (Raih Data Akurat Padi)
11. Lembaga Administrasi Negara – Laboratorium Inovasi
12. Kepolisian Negara Republik Indonesia – SKCK Online dan SKCK Keliling Online Polresta Sidoarjo
13. BPJS Kesehatan – Insiden (Integrated System for Traffic Accident)
*C. Provinsi*
14. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All)
15. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – Telor Dadar 122 (Telepon Orang dalam Kedaruratan)
16. Pemerintah Provinsi Jawa Barat – Si Perut Laper (Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan)
17.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah – Jamin Dokter Datang Tepat Waktu
melalui TELE APIK (TEyeng ndeLeng Antrian Pendaftaran lan poliklinIK)
18.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara – Sipelandukilat (Sistem Pelayanan
Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman)
*D. Kabupaten*
19. Pemerintah Kabupaten Badung – BATIK (Bandung Anti Kantong Plastik) Berbasis Kearifan Lokal
20. Pemerintah Kabupaten Badung – Fish GO (Penentuan Area Penangkapan Ikan)
21. Pemerintah Kabupaten Banggai – Gerakan Moral PINASA (Pia Na Sampah Ala)
22. Pemerintah Kabupaten Bangka – Ransel si DORA (Rangkul Calon Pendonor, Stok Darah Terintegrasi Dalam Aplikasi Donor Darah)
23. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara – OCe OKe (Siasat Keren Cegah 3 Terlambat dengan 4 Pantauan)
24. Pemerintah Kabupaten Bantul – SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan Pangan
25.
Pemerintah Kabupaten Banyumas – Pattas Sosial Mitra Kurir Langit
(Penanganan Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam Pendampingan Warga Miskin
Penderita Sakit Kronis)
26. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi – Banyuwangi Festival
27. Pemerintah Kabupaten Bima – Sentuh Perempuan dengan Simawar (Sistem Informasi Warga)
28. Pemerintah Kabupaten Bogor – Si Dalimu Daliya (Sistem Kendali Mutu dan Kendali Biaya)
29. Pemerintah Kabupaten Brebes – Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Atasi Anak Tidak Sekolah (ATS)
30. Pemerintah Kabupaten Cilacap – Balakar to Response Time (BArisan SukareLA KebaKARan menuju Response Time)
31. Pemerintah Kabupaten Grobogan – Rumah Kedelai Grobogan
32.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul – Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting
(Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong Royong Cegah
Stunting)
33. Pemerintah Kabupaten Magelang – Misteri Calon Pengantin Paseso Merapi (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat)
34. Pemerintah Kabupaten Merauke – Simpatik (Sistem Pelayanan Tiga Puluh Detik)
35. Pemerintah Kabupaten Wonosobo – Rumah Sakit Rasa Toyota
*E. Kota*
36. Pemerintah Kota Ambon – Ambon City of Music
37. Pemerintah Kota Cilegon – Kader Gegana Pedes (Gerakan Warga Binaan Peduli Kesehatan)
38. Pemerintah Kota Cimahi – Gastrodiplomacy Cireundeu
39.
Pemerintah Kota Denpasar – Senyum Melia di Tubin (Sungai Elok, Nyaman
untuk Masyarakat dengan Menjaga Lingkungan dan Alam di Sungai Tukad
Bindu)
40. Pemerintah Kota Makassar – Labinov Beken (Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan)
41. Pemerintah Kota Malang – Brexit (Braille E-Ticket And Extraordinary Access For Visual Disabilities)
42. Pemerintah Kota Manado – Panada (Portal Analisis Data Berbasis Peta)
43. Pemerintah Kota Palembang – Selfi (Sekolah Filial – Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang)
44. Pemerintah Kota Tangerang – Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa
*F. Badan Usaha Milik Negara*
45. PT Taspen (Persero) – Wirausaha Pintar (Kewirausahaan Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan untuk Kesejahteraan)
