24 Jurnalis Lulus jadi Asesor SKW
(Keterangan foto/Asesor LSP Pers Indonesia)
Pelatihan ini akhirnya membuahkan hasil, sebanyak 24 calon asesor ini dinyatakan lulus test oleh Badan Nasional Sertifikasi Pekerja (BNSP).
"LSP Pers Indonesia adalah satu-satunya LSP yang memiliki lisensi resmi dari BNSP sehingga Sertifikat Kompetensi Wartawan (SKW) resmi diakui oleh negara.
Menurut Ketua LSP Pers Indonesia Heintje Grontson Mandagie dalam pesan singkatnya di akun miliknya,Senin ( 14/06/2021) bahwa,"Sertifikat Asesor penguji Kompetensi Wartawan akhinyra terbit".
"LSP Pers Indonesia segera melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) resmi disahkan negara dengan model Sertifikat seperti ini. Berlambang Garuda dan cetakanya dari Perum PERURI (tempat mencetak uang)',kata Heintje singkat.
Memeng dalam beberapa waktu lalu, Ketua LSP Pers Indonesia dan timnya sudah melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube,Tik tok, Twitter, WhatsApp group, LinkedIn, Snack Video,Line, jaringan Menteri, Diskominfo seluruh Indonesia.
Sosialisasi ini masih berbentuk skema jalur SKW dan kreteria persyaratan, kata Heintje 'akan disempurnakan dan diumumkan jika sudah siap'.
Sertifikat milik Ketua LSP Pers Indonesia, Hentje Grontson Mandagie dengan No Reg MET 000 002258 2021 dikeluarkan di Jakarta pada 03 Mei 2021. Ditanda tangani oleh Kunjung Masehat,SH.,MM selaku Ketua BNSP RI. Sertifikat ini berlaku selama tiga tahun dan dapat di cetak kembali setelah tiga tahun kemudian.
Kini Hantje resmi sebagai Asesor Kompetensi khusus wartawan Indonesia beserta dua puluh tiga Asesor lainya.
Ini adalah sejarah baru bagi dunia pers di Indonesia yang berjuang keras bersama ratusan ribu media dan wartawan yang termajinalkan dan ini akan bangkit untuk meluruskan pers yang sebenarnya.
Namun perjuangan belumlah selesai, kata Hantje dalam postingannya beberapa waktu lalu di akun fbnya.
Perjuangan yang berat ini adalah ,"Belanja iklan nasional yang besarnya kurang lebih 140 Triliun yang akan di shere ke setiap provinsi untuk media lokal, melalui Lembaga barunya yaitu Dewan Pers Indonesia (DPI)". (**)
