FSPPI Dorong Kemenaker Benahi Sistem Ketenagakerjaan Industri Perfilman Indonesia
The Jambi Times, JAKARTA | Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI) mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pembenahan terhadap sistem ketenagakerjaan di industri perfilman Indonesia.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua FSPPI, Dr. Rizal Djibran, saat bersama jajaran FSPPI diterima oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan tersebut, Rizal memaparkan konsep dan sejumlah persoalan fundamental yang dihadapi pekerja perfilman Indonesia. Presentasi berlangsung sekitar 20 menit.
Menurut FSPPI, persoalan industri perfilman tidak dapat hanya dilihat dari jumlah produksi film, jumlah penonton, nilai investasi, pendapatan maupun pertumbuhan platform digital. Di balik pertumbuhan ekonomi industri tersebut terdapat persoalan ketenagakerjaan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
Soroti Standar Kontrak dan Upah
Salah satu persoalan yang disoroti FSPPI adalah belum adanya standar kontrak kerja yang seragam bagi pekerja perfilman serta belum adanya standar upah yang dapat menjadi referensi.
FSPPI menilai hubungan industrial di sektor perfilman masih banyak berlangsung secara individual. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hubungan kerja.
"Industri perfilman harus masuk ke era industri modern. Karena itu, sistem ketenagakerjaannya juga harus dibangun secara modern," ujar Rizal dalam paparannya.
FSPPI menilai penguatan sistem ketenagakerjaan akan menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun pekerja perfilman yang profesional.
Dorong Penguatan Human Capital
Dalam pertemuan tersebut, Rizal juga menyampaikan pentingnya pembangunan human capital atau modal manusia pekerja perfilman.
Menurut konsep FSPPI, penguatan kualitas pekerja akan berpengaruh terhadap profesionalisme industri, pertumbuhan investasi dan peningkatan kontribusi sektor perfilman terhadap perekonomian nasional.
FSPPI mengambil contoh perkembangan industri kreatif Korea Selatan. Menurut Rizal, keberhasilan industri film, drama Korea dan K-Pop menunjukkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah terhadap sumber daya manusia dan ekosistem industri dapat memberikan dampak ekonomi yang besar.
Tawarkan Indeks Pembangunan Manusia Pekerja Perfilman
FSPPI juga menawarkan konsep Indeks Pembangunan Manusia Pekerja Perfilman.
Konsep tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai alat ukur, tetapi sebagai usulan instrumen kebijakan yang dapat dikembangkan bersama pemerintah, akademisi dan pelaku industri.
FSPPI mengusulkan agar pembangunan ekosistem pekerja perfilman melibatkan berbagai pihak, antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, sektor pendidikan, akademisi dan industri perfilman.
Menurut FSPPI, keterlibatan lintas sektor diperlukan karena persoalan perfilman memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang, mulai dari kebudayaan, ketenagakerjaan, media, pendidikan vokasi hingga pendidikan tinggi.
Perlunya Sinkronisasi Kebijakan
FSPPI menilai tata kelola perfilman Indonesia masih menghadapi persoalan koordinasi antarsektor.
Ketika membahas film dan kebudayaan, terdapat aspek yang berada dalam lingkup kebudayaan. Sementara persoalan tenaga kerja berkaitan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Aspek media, pendidikan multimedia dan broadcasting, serta pendidikan tinggi perfilman juga memiliki jalur kebijakan masing-masing.
Karena itu, FSPPI mendorong adanya pola kebijakan yang lebih sinkron agar pembangunan industri perfilman tidak berjalan secara sektoral.
Kemenaker Diharapkan Kawal Rancangan Regulasi
Dalam pertemuan tersebut, FSPPI berharap Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengawal rancangan regulasi yang direncanakan memasuki pembahasan pada Oktober 2026.
FSPPI berpandangan bahwa pembenahan regulasi ketenagakerjaan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hubungan kerja bagi pekerja perfilman sekaligus menciptakan iklim industri yang lebih profesional.
Bagi FSPPI, keberhasilan industri perfilman tidak semestinya hanya diukur dari besarnya produksi, jumlah penonton, investasi dan pendapatan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pertumbuhan nilai ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan manusia yang menghasilkan nilai ekonomi tersebut.
FSPPI berharap pembenahan sistem ketenagakerjaan dapat menjadi bagian dari pembangunan industri perfilman nasional yang modern, profesional, berkelanjutan dan mampu memberikan perlindungan serta kehidupan yang lebih layak bagi para pekerjanya.
Tentang FSPPI
Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI) merupakan organisasi yang membawa kepentingan pekerja di sektor perfilman, khususnya dalam mendorong penguatan hubungan industrial, perlindungan pekerja, profesionalisme dan pembangunan ekosistem ketenagakerjaan industri perfilman Indonesia.
