Sasar Pemuda dan Mahasiswa, Balon Bupati Samosir Swangro Lumbanbatu Komitmen Anti Money Politic
The Jambi Times, SUMUT | Di
tengah maraknya pro kontra mengenai pemberantasan korupsi oleh KPK.
Juga dengan berbagai diskursus regulasi pemberantasan korupsi yang
dirasa kian mundur, para calon kepada daerah yang akan maju bertarung di
Pilkada Serentak 2020, perlu memperkuat komitmen dan gerakan kesadaran
anti politik uang atau money politic.
Bakal
Calon Bupati Samosir, Swangro Lumbanbatu, menyasar kalangan mahasiswa
dan kaum millennial. Untuk membangun kesadaran anti money politic dalam
Pilbub Samosir yang akan digelar tahun depan.
Pemuda
asli Samosir ini meyakini, jika money politic masih tumbuh subur, maka
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pasti bermasalah.
Pria
yang baru menyelesaian studi pasca sarjananya dari Universitas Sumatera
Utara (USU) ini juga mengajak masyarakat, terutama para mahasiswa dan
kaum muda atau yang disebut sebagai generasi millennial, menjadi motor
anti politik uang di tingkat kabupaten.
“Kita
tak jemu-jemu untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kita
mulai dari mahasiswa dan kaum muda, millennial untuk pendidikan
politik. Berupa penyadaran terkait money politic,” tutur Swangro
Lumbanbatu.
Hal itu juga ditegaskannya saat
menggelar dialog bertema Kabupaten Samosir Tanpa Money Politic.
Bincang-bincang politik itu dihadiri pemuda-pemudi asal Pulau Samosir.
Terutama yang sedang menempuh pendidikan atau kuliah di Kota Medan.
Kegiatan digelar di Warung Kopi Parsaoran (Koran), pada Sabtu, 19
Oktober 2019.
Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa
Kristen Indonesia (GMKI) ini mengatakan, persoalan politik uang sangat
relevan untuk dibahas dan ditanggulangi di masyarakat bawah. Dan
motornya bisa dilakukan oleh kaum muda, terutama mahasiswa.
“Sering
kali, ide dan gagasan untuk membangun daerah menjadi terpinggirkan,
hanya karena tersedot praktik politik uang di Pilkada. Sangat
disayangkan jika itu masih terjadi. Jadi, sangat relevan dengan situasi
Nasional Indonesia, persoalan pemberantasan korupsi menjadi salah satu
prioritas yang harus dilakukan juga oleh setiap Kepala Daerah,” tutur
Swangro Lumbanbatu.
Mantan Koordinator Wilayah I
Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) untuk
wilayah Sumatera Utara-Nanggroe Aceh Darussalam ini menegaskan, anak
muda dan kalangan millennial harus maju dengan pertarungan ide dan
gagasan memajukan daerahnya masing-masing.
“Kita
sadar, politik hari ini tidak lagi bisa berbicara secara efektif dengan
hadirnya pertarungan ide dan gagasan. Politik hari ini lebih pragmatis
dengan hadirnya kekuasaan uang di atas segalanya,” katanya.
Terkadang,
lanjutnya, kehadiran uang juga menimbulkan konflik horizontal kian
menguat di masyarakat. Maka kegiatan ini mencoba melakukan pengungkapan
pemahaman dan realitanya.
“Kita, para balon kepal daerah, juga harus tetap menyuarakan soal hal ini. Jangan jadi buta mata, buta hati,” bebernya.
Swangro
Lumbanbatu mengatakan, untuk wilayah Sumatera Utara, termasuk di Tanah
Kelahirannya di Pulau Samosir, politik uang makin marak.
Kehadiran
para pemodal atau bohir politik, yang membawa kepentingan sempitnya,
kata dia, mencoba menghipnotis masyarakat dengan uangnya. Seolah, semua
anggota masyarakat itu mudah dibeli dengan uang.
Karena
itulah, harus ada kaum muda yang berani melakukan penyadaran akan
berbahahanya politik uang di masa depan. Kaum muda harus maju di barisan
depan untuk bergandengan tangan dengan masyarakat, menolak dan melawan
praktik politik uang.
“Sebagai generasi yang
akan menjadi pemimpin di kemudian hari, adalah sebuah ketidakadilan
bahwa ketika kita mampu memimpin untuk rakyat, namun tak mau
melakukannya. Akan tetapi, karena memerlukan uang yang banyak untuk
menjadi seorang pemimpin, pemuda daerah tidak bisa mewujudkan mimpinya
tersebut. Kasihan sekali generasi saya dan generasi kita ke depan jika
itu terus masih dilanggengkan,” tuturnya.
Swangro
menegaskan, masyarakat juga harus keluar dari zona pemikiran sempit.
Kontestasi politik, terutama di daerah, jangan dikooptasi dan
disekat-sekat berdasarkan agama, kelompok marga saja, asal kampung dan
lainnya.
Pemikiran luas, yang sehat, dengan
gagasan yang brilian, dan mampu diwujudnyatakan, itulah yang harus
dikedepankan dalam berpolitik. Terutama di daerah.
“Kita
harus berpikir luas dalam memandang sesuatu. Faktor marga, asal, agama
jangan menjadi tolak ukur dalam memilih pemimpin. Tetapi, integritas,
loyalitas, profesionalitas, dan kerja keras, itu yang seharusnya
dikedepankan,” ujar Swangro.
Dia mengingatkan,
politik itu dinamis. Sangat fluktuatif dan sangat dinamis. Semua orang,
katanya, memiliki hak untuk terjun ke dunia politik praktis. Sebab,
dengan berpolitik, menjadi salah satu cara untuk melakukan pembangunan
di masyarakat.
“Jadi, kita semua harus menolak
money politic. Supaya, kita tidak menanggung beban berat dalam membangun
daerah kita, yang kita cintai bersama,” pungkas Swangro.
Dialog
dan bincang-bincang kau millennial itu, dimoderatori oleh aktivis
Prihartini Simbolon. Hadir sebagai narasumber, Ketua Umum Pengurus Pusat
Gerakan Mahasiswa Kristren Indonesia (PP GMKI) Korneles J Galanjinjinay
dan Balon Bupati Samosir Swangro Lumbanbatu.
Dalam
kesempatan itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen
Indonesia (PP GMKI) Korneles menyatakan, saat ini istilah millennial
merupakan sebuah entitas politik yang sangat digandrungi oleh kaum muda
dan para politisi.
Selain jumlah kaum
millennial yang sangat besar, di kancah politik Nasional maupun politik
lokal, kehadiran generasi millennial sangat menentukan dalam kontestasi
politik.
Dalam beberapa pengalaman kepemiluan
belakangan ini, lanjut Korneles, suara kaum millennial sangat
diperhitungkan. Namun, jangan sampai hanya dijadikan sebagai vote
gather saja.
“Suaranya diambil alih. Dan
banyak yang menyatakan bahwa kehadirannya dalam dunia perpolitikan
adalah sebuah keterwakilan dari suara millennial,” ujar Korneles.
Karena itu, kaum muda perlu sadar dan memiliki sikap politik yang tegas dan jelas dikancah kontestasi politikan.
“Maka
generasi tersebut perlu membahas dengan baik bagaimana keterwakilanya.
Melalui hal ini juga, partai politik sebaiknya melakukan tugasnya untuk
melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Agar masyarakat tidak
lagi yang dipersalahkan terus atas maraknya praktik politik uang,” ujar
Korneles.(JON)
