Pelayanan Publik Optimal Semakin Nyata dengan Integrasi Data
The Jambi Times, JAKARTA | Pelayanan publik yang optimal dinilai kian mendekati kenyataan. Mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Sukmaningsih menilai, dengan digitalisasi sistem, setiap unit pelayanan mulai bekerja secara kolektif. Pelayanan berbasis teknologi tentu sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government.
Hal tersebut disampaikan Indah usai tahapan wawancara dan presentasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (11/07). “Sekarang ini lebih kelihatan akan mendekati kenyataan karena pelayanan tidak sekedar dari masing-masing, sekarang _collective action_,” ujar Indah.
Meskipun belum semua inovasi menerapkan pola terintegrasi, Indah menilai beberapa diantaranya telah mengambil langkah signifikan menuju arah tersebut. Misalnya, inovasi yang diperkenalkan oleh Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Polda Jawa Timur yang tampil dalam presentasi dan wawancara KIPP 2019 hari ke-8.
Polres Kota Sidoarjo membawa inovasi yang diberi nama SKCK Online dan SKCK Keliling Online. Inovasi ini memungkinkan masyarakat yang ingin membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat dan akurat. Sistem ini juga sudah terintegrasi dengan semua polsek di wilayah Sidoarjo dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sehingga keakuratan data catatan kriminal dapat terjaga. Jejak pidana sejak tahun 2000 sampai sekarang sudah tercatat dan terkoneksi secara _online_ dengan _database_ SKCK Online.
Meski saat ini integrasi data masih dalam satu wilayah, perlahan tapi pasti, semua data masyarakat Indonesia akan terhubung. ”Sekarang dengan adanya teknologi itu mempererat dan memberikan peran masing-masing untuk menciptakan sesuatu pelayanan yang tidak terpecah-pecah, sendiri-sendiri, itu sudah tidak lagi,” tutur Indah.
Anggota Tim Panel Independen KIPP 2019 ini juga menambahkan bahwa langkah penyedia layanan untuk bekerja secara kolektif merupakan wujud komitmen perbaikan layanan publik. “Lemahnya pelayanan itu karena koordinasi yang tidak baik," imbuhnya.
KIPP yang sudah diselenggarakan keenam kalinya ini telah melahirkan banyak inovasi. Inovasi-inovasi tersebut merupakan bentuk solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh publik. “Jadi pastinya janji pelayanan publik makin membaik dengan inovasi-inovasi ini, saya percaya bahwa itu akan terealisasi dalam waktu dekat,” tegasnya. (rum/HUMAS MENPANRB)
