Kadis PUPR Pulau Morotai Telah Bertindak Sebagai Kontraktor
MOROTAI | Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pulau Morotai diduga memonopoli proyek dan bertindak sebagai kontraktor. Kondisi ini mendapat sorotan akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai. Karena proyek jalan tani yang nilainya proyeknya milyaran rupiah di kerjakan langsung dinas PUPR Pulau Morotai.
Dosen muda Unipas Pulau Morotai, Irfan Hi Abdurrahman, kepada media ini, senin 8/10/2018, menyampaikan, Bahwa Pelaksanaan proyek jalan tani oleh dinas PUPR di desa Muhajirin kecaman morotai selatan adalah menyesatkan dan membunuh nurani publik.
"Alasanya, proyek bernilai miliaran rupiah tersebut, mestinya di serahkan ke pihak ketiga melalui mekanisme dan prosedurnya tender atau lelang secara terbuka. Saya melihat bahwa ada upaya secara subjektif dinas PUPR dalam hal ini kadis PUPR pulau morotai sebagai penguna anggaran menilai proyek tersebut dimasukan dalam mekanisme swakelola." tandasnya
Padahal lanjut irfan, swakelola dapat dilaksanakan oleh instansi terkait jika nilai proyek dan volumenya merugikan pihak ketiga, sebagaimana perpres nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa .
" Apa alasannya hingga kadis PUPR Morotai selaku penguna anggaran melaksanakan pembangunan jalan tani? Jika proyek tersebut benar swakelola maka bagaimana dengan dokumen perencanaannya, semuanya harus dibuka secara transparan kehadapan publik morotai." tantang Irfan
Dalam waktu dekat tegas Irfan, jika kadis PUPR tidak mempu melakukan penjelaskan secara normatif alasan pengerjakan proyek dimaksud maka saya dan seluruh orang masih memiliki tangung jwab moril terhadap daerah ini akan melakukan penghadangan dan memaksa menghentikan sementara proyek tersebut. Selain itu, Saya menduga ada niat buruk dari sejumlah pimpinan SKPD di bawah pimpinan Bupati Beny Laos tidak hanya PUPR untuk memonopoli seluruh program atau proyek di morotai dengan alasan yang dibuat-buat untuk diswadayakan lalu di kerjakan oleh mereka.
"Untuk itu selaku akdemisi memita kepada seluruh setholder Morotai, agar mengabdilah dengan ikhlas, dengan jalan memberdayakan pengusaha lokal morotai tidak ikut-ikut melaksanakan pekerjaan proyek yang bukan tugas pokok mereka." Semburnya
Sementara kadis PUPR saat di konfirmasi lagi keluar daerah,"pak kadis lagi ke jakarta, kalau soal proyek jalan tani bisa dengan sekertaris dinas karena beliau yang sering pantau dilapangan pekerjaan tersebut," ungkap salah satu staf di dinas PUPR, senin 8/10/2018.
Namun, sekertaris dinas PUPR pulau morotai, M.Ramlan Drakel, ST.MT, baru dapat di konfirmasi pada selasa 9/10/2018 sore , diruang kerjanya. Ia menyampaikan dan mengakui bahwa pekerjaan swakelola ini dikerjakan oleh dinas sendiri, karena ada regulasi yang mengaturnya dan proyek ini tidak ada untungnya." iya benar proyek jalan tani desa muhajirin, nilainya Rp. 1,5 milyar dengan panjang 100 km, brarti perkilo meter hanya 15 juta, tidak ada untungnya, makanya semua alat yang dipakai miliki PUPR," ungkapnya.
Ketika diminta tunjukan regulasi yang mengatur swakelola tersebut, Ramlan, mengakui tidak menguasainya."aturannya ada tapi nanti saya panggil ketua PPK yang menjekaskan karena dia yang lebih tahu," ujarnya.
Ketua PPK pembangunan swakelola jalan tani, dinas PUPR, Ode Ari Junaidi Wali, menyampaikan sesuai perpres 16 tahun 2018 sudah ada penambahan aitem swakelola, yang sebelumnya hanya tiga aitem, namun perpres terbaru suda tambah satu aitim yaitu swakelola tipe satu yang kami pakai yaitu direncanakan dan dikerjakan oleh dinas PUPR.
Sungguh sangat di sayangkan, penjelasan sekertaris dinas PUPR soal volume panjang pekerjaan bertolak belakang dengan ketua PPK, awalnya Ramlan, menyampaikan volume pekerjaannya 100 km, brarti perkilo meter biayanya 15 juta,"exsaftor, grider, doser, angkut matrial juga punya PUPR, kami hanya bayar oprator dan bbm, jadi tidak ada untungnya, bila alat beratnya kami sewa, jadi saat ini kami kerja bakti," ungkapnya.
Tetapi penjelasan M Ramlan Drakel, ST.MT, sekertaris dinas PUPR dipatahkan ketua PPK, Odi Ar Tetapi penjelasan M Ramlan Drakel, ST.MT, sekertaris dinas PUPR dipatahkan ketua PPK, Odi Ari Junaidi Wali, menurutnya, untuk pekerjaan proyek swakelola jalan tani desa muhajirin volumenya 46.910 KM yang direncanakan dan per-kilo meter biayanya Rp. 32 juta.
"Memang permintaan bupati 100 km tapi kami rencanakan 46 km dan sesuai RABnya saat ini 46 KM, dianggarkan melalui APBDP bersumber dari DAU 2018," jelasnya, sambil menunjukan RABnya.
.(oje/mona)
