Johan Budi Tanggapi Megawati: KPK Tak Boleh Dibubarkan
Jakarta -
Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi Johan Budi Sapto Pribowo menyindir ucapan Ketua Umum Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang ingin
membubarkan lembaga antirasuah.
Ucapan Mega itu dinilai kontras karena KPK merupakan lembaga ad hoc negara yang dibentuk saat Megawati menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
|
|
"Saya tidak mendengar langsung redaksional statement-nya Bu
Megawati secara lengkap, apakah membubarkan KPK itu dengan syarat-syarat
atau tidak. Saya meyakini Bu Megawati tidak akan membubarkan lembaga
yang lahir saat presidennya adalah Bu Megawati sendiri," ujar Johan
kepada CNN Indonesia, Selasa (18/8).
Johan menegaskan KPK tak boleh dibubarkan. “Tentu KPK tidak boleh dibubarkan karena korupsi masih marak dan korupsi adalah musuh besar bangsa ini,” kata dia.
Data terbaru Indonesian Corruption Watch yang dirilis hari ini menunjukkan sebanyak 230 orang yang didakwa pengadilan melakukan tindak pidana korupsi pada semester pertama tahun 2015, 104 di antaranya merupakan pegawai negeri sipil, 73 dari pihak swasta, 9 merupakan anggota DPR dan DPRD, dan 1 sisanya jaksa.
Senada dengan Johan, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan komisi antirasuah baru dapat dibubarkan jika Indonesia bisa benar-bemar bersih. "Bila sama sekali sudah tidak ada korupsi, baik dengan metode prosedural maupun substansial, maka memang KPK tidak diperlukan," kata Indriyanto.
Namun jika Indonesia tetap tak bisa bebas dari korupsi, ujar Indriyanto, maka KPK tetap dibutuhkan untuk memberantas para pejabat pemakan duit rakyat.
Sebelumnya, Megawati mengatakan sebaiknya KPK segera dibubarkan karena lembaga itu ia nilai sudah melewati kewenangan sebagai lembaga ad hoc yang dibentuk pada 2012 untuk sementara waktu guna membantu kinerja Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang saat itu dinilai tak memuaskan. Ia pun meminta pejabat untuk tak lagi korupsi agar KPK tak punya alasan meneruskan eksistensinya.Seperti kepada cnnindonesia.(agk)
Johan menegaskan KPK tak boleh dibubarkan. “Tentu KPK tidak boleh dibubarkan karena korupsi masih marak dan korupsi adalah musuh besar bangsa ini,” kata dia.
Data terbaru Indonesian Corruption Watch yang dirilis hari ini menunjukkan sebanyak 230 orang yang didakwa pengadilan melakukan tindak pidana korupsi pada semester pertama tahun 2015, 104 di antaranya merupakan pegawai negeri sipil, 73 dari pihak swasta, 9 merupakan anggota DPR dan DPRD, dan 1 sisanya jaksa.
Senada dengan Johan, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan komisi antirasuah baru dapat dibubarkan jika Indonesia bisa benar-bemar bersih. "Bila sama sekali sudah tidak ada korupsi, baik dengan metode prosedural maupun substansial, maka memang KPK tidak diperlukan," kata Indriyanto.
Namun jika Indonesia tetap tak bisa bebas dari korupsi, ujar Indriyanto, maka KPK tetap dibutuhkan untuk memberantas para pejabat pemakan duit rakyat.
Sebelumnya, Megawati mengatakan sebaiknya KPK segera dibubarkan karena lembaga itu ia nilai sudah melewati kewenangan sebagai lembaga ad hoc yang dibentuk pada 2012 untuk sementara waktu guna membantu kinerja Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang saat itu dinilai tak memuaskan. Ia pun meminta pejabat untuk tak lagi korupsi agar KPK tak punya alasan meneruskan eksistensinya.Seperti kepada cnnindonesia.(agk)
