Gubernur Jambi Harap Pemerintah Pusat Bantu Pembangunan Infrastruktur Jambi
The Jambi Times - Jambi - Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) berharap
Pemerintah Pusat membantu pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Harapan
tersebut dikemukakan oleh gubernur dalam Musyawarah
Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi
Jambi Tahun 2015, bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi Jambi, Kamis (27/3).
Tema Musrenbang RKPD tersebut adalah “Konektivitas
Infrastruktur Antar Sektor dan Antar Wilayah Berbasis Tata Ruang Menuju Jambi
EMAS 2015.”
Musrenbang RKPD ini diikuti oleh Wakil Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Republik Indonesia,Lukita Danarsyah Tuwo, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Dalam Negeri RI,Ahmad Zubaidi,Staf Ahli Bidang
Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan Kementerian Perhubungan, Agus
Edy Susilo, dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas,Dedy Supriadi Priatna.
Dalam Musrenbang RKPD ini, dilakukan penandatanganan MoU Millenium Challenge Corporation (MCC)
tentang Persiapan dan Pelaksanaan Proyek Green
Prosperity (Kemakmuran Hijau) oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Wakil Kepala Bappenas Republik Indonesia, Gubernur Jambi, dan Bupati
Kerinci dan Bupati Tanjung Jabung Timur.
Gubernur menyatakan pembangunan dan transformasi ekonomi
harus didukung oleh kesiapan infrastruktur yang mampu menjadi pemicu dalam
proses transformasi tersebut.
Gubernur mengemukakan, kekayaan sumber daya alam yang
dimiliki oleh Provinsi Jambi yang merupakan potensi ekonomi, harus diiringi
dengan dukungan infrastruktur yang memadai, sehingga dapat mendorong
pertumbuhan dan transformasi perekonomian dengan lebih optimal pada masa yang
akan datang.
“Dukungan infrastruktur yang baik dan memadai tersebut,
tentu saja ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar sektor dan antar
wilayah yang memberikan implikasi terhadap pengurangan biaya transportasi dan
biaya logistik, sehingga dapat mendorong daya saing serta mempercepat
distribusi produk dari wilayah sentra produksi ke wilayah distribusi,” ujar
gubernur.
Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi
telah berupaya keras dalam meningkatkan infrastruktur dan konektivitas
infrastruktur di Provinsi Jambi, diantaranya dengan pengembangan kawasan Ujung
Jabung dan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung, pengembangan dan perluasan bandara
Sultan Thaha Syaifuddin, pembangunan jalan provinsi di kabupaten/kota se
Provinsi Jambi.
Gubernur menegaskan, konektivitas infrastruktur akan
berhasil guna dan berdaya guna manakala ada kesamaan visi dari seluruh pemangku
kepentingan.
Berkaitan dengan adanya penandatanganan MoU Green Prospewrity (kemakmuran hijau)
dalam Musrenbang RKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014, gubernur berharap
agar Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas
selaku Wali Amanat Millennium Challenge
Account (MCA)-Indonesia, kiranya dapat merealisasikan kemakmuran hijau yang
telah disusun di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro
Jambi sebagai dua kabupaten awal yang mendapatkan proyek kemakmuran hijau dan
dua kabupaten tambahan, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dapat terealisasi dan manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat.
“Selaku gubernur, saya siap memfasilitasi percepatan
program MCC yang telah disepakati,” ungkap gubernur.
Kepada para wartawan yang mewawancarainya, gubernur
kembali mengemukakan harapannya agar Pemerintah Pusat membantu mengintervensi
pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Gubernur menyatakan, sangat sulit
bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun infrastruktur dengan APBD yang
begitu kecil.
“Yang kita angkat adalah infrastruktur antar sektor dan
antar wilayah. Ternyata masalah konektivirtas infrastruktur itu bukan hanya
pemikiran Gubernur Jambi, seluruh bupati/walikota (se Provinsi Jambi) juga
memikirkan masalah infrastruktur, masalah konektivitas, itu juga yang menjadi
perhatian utama,” ujar gubernur.
“Tadi sudah saya bilang dengan beliau (Wamen PPN/Wakil
Kepala Bappenas, tidak akan mungkin Pemda Tingkat II untuk membangun jalan,
dengan APBD paling tinggi sekitar Rp1,1 triliun, dengan kondisi jalan kabupaten
sampai 500-an Km kalau tidak diintervensi oleh Pusat. Oleh sebab itu, kita
mengharapkan, Pusat mengintervensi, membantu dana pembangunan infrastruktur di
setiap kabupaten/kota se Provinsi Jambi, termasuk bagi Pemerintah Provinsi
Jambi. Provinsi Jambi saja, dengan kondisi APBD yang cukup lumayan meningkat
sekarang, masih ada sekitar 9% lebih kondisi jalan yang rusak berat,” jelas
gubernur.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil
Kepala Bappenas Republik Indonesia, Dr.Ir.Lukita Danarsyah Tuwo, MA
menyampaikan paparan dengan judul “Arah Kebijakan Pembangunan Nasional; Proses
dan Kedudukan Rancangan Teknokratik
RPJMN 2010 – 2015.”
Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Lukita, diantaranya:
Ø
Tiga kunci dalam pembangunan : pembangunan ekonomi kompetitif berbasis
Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dan
kemampuan Iptek
Ø
Green Prosperity merupakan keharusan
Ø
Harus ada alokasi APBN untuk wilayah-wilayah di luar Jawa, tanpa
mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara nasional
Ø
Melihat potensi yang ada, diharapkan Provinsi Jambi bisa menjadi lumbung
pangan
Ø
Program MCC Compact membutuhkan dukungan dan keseriusan bupati
Dalam sambutan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi, yang dibacakan oleh Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri RI, Drs. H.Ahmad Zubaidi,
M.Si, ditekankan bahwa Musrenbang RKPD ini diharapkan dapat mempercepat
pencapaian tujuan pembangunan
Sebelumnya, Kepala Bappeda
Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi, dalam laporannya menyampaikan,
Musrenbang RKPD ini diharapkan dapat mempertajam program pembangunan demi
mencapai Visi Pembanngunan Provinsi Jambi, yakni Ekononi Maju Aman Adil dan
Sejahtera (Jambi EMAS) 2015.
Para bupati/walikota atau yang
mewakili se Provinsi Jambi memberikan usulan kepada Lukita dan perwakilan dari
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan tentang permasalahan
pembangunan di kabupaten/kota masing-masing.
Turut hadir dalam acara
tersebut, Forkopimda Provinsi Jambi, para rektor perguruan tinggi di Provinsi
Jambi, para pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, serta
para undangan lainnya. (Mustar ).
