Tahun Politik Gubernur Tetap Fokus Jalankan Program Kerakyatan
The Jambi Times - Jambi - Gubernur Jambi,Hasan Basri Agus,menyatakan bahwa dirinya akan tetap fokus melaksanakan program kerakyatan di tengah tahun politik. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pertanyaan tentang kinerja Gubernur di tengah tahun politik ini, saat melakukan pertemuan dengan pimpinan redaksi media cetak dan elektronik, beserta para wartawan, Senin (30/12) bertempat di ruang VIP rumah dinas Gubernur.
“ Pada 2014 ini adalah tahun politik dan saya tetap fokus terhadap program kerakyatan, bagi saya jabatan itu tidak penting, kalau rakyat menyetujui saya jadi Gubernur lagi maka akan terpilih, kalau tidak yang penting target saya sampai 2015 dan selesai itu sudah luar biasa, pada 2014 ini ada pemilihan nanti kita lihat partai mana yang menang dan berhasil, partai pemenang yang saya berikan kesempatan untuk maju, itu yang lebih berhak menentukan Gubernur mendatang” ujar Gubernur.
Dijelaskan Gubernur jika dihitung secara persentase maka ada beberapa kemajuan yang telah dicapai dan harus dikejar untuk mencapai Jambi Emas. “ Saya tidak bisa bicara detail dalam pelaksanaan target, tapi dalam cita- cita saya APBD Rp 2,5 trilyun, sekarang dalam waktu tiga tahun pada 2012 Rp 3,3 trilyun, masalah lain pertumbuhan ekonomi cukup baik 8,09 % diluar migas lebih rendah yaitu 8,03% hal ini mengindekasikan bahwa kita tidak tergantung dengan migas, program bedah rumah melampaui targert, program beasiswa S2, dulu 63 sekarang sudah hampir 300, secara target yang telah terlaksana adalah 75% sampai 80%, 2015 target itu tercapai. Yang menjadi PR saya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi hanya tercapai 7 %.
Gubernur juga mengharapkan peranan pers sebagai kontrol sosial bagi pemerintah. Dalam pertemuan ini Gubernur menyatakan bahwa pers memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dimana media dapat menjadi penyalur informasi bagi masyarakat dan memberi kritisi kepada pemerintah untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Insan pers juga mempertanyakan tentang program SAMISAKE dan kerjasamanya dengan TNI. Dijelaskan Gubernur bahwa pada tahun pertama pemerintah bekerjasama dengan TNI namun pada akhirnya kerjasama ini mengganggu sistem anggaran, dan bisa menyalahi aturan. Maka saat ini disalurkan dalam bentuk dana hibah bagi kab/kota, dengan petunjuk tehknis pemerintah provinsi yang menentukan, program SAMISAKE tidak boleh lari dari apa yang telah ditentukan seperti bedah rumah, beasiswa, jika kita hitung maka keberhasilannya baru sebesar 70 %.
Menanggapi pertanyaan wartawan tentang Penambangan Tanpa Ijin (PETI) Gubernur menjelaskan bahwa hal ini menjadi wewenang pemerintah daerah tingkat II, karena berkaitan dengan AMDAL. “Saat ini tingkat dua tidak ada yang mengatur, tentang tambang emas rakyat harus dibuat aturan yang benar jika ada tambang emas tanpa ijin muspida diharapkan peranannya untuk memberantas, karena dampaknya sangt buruk bagi air sungai menajdi tidak layak lagi untuk di konsumsi seperti di Bungo, Tebo, dan Sarolangun airnya seperti susu” ungkapnya.
Dilanjutkan Gubernur bahwa pada prinsipnya PETI tidak dapat ditolelir dan akan tetap diadakan penertiban. “Prinsip kita PETI tidak bisa kita tolelir tetap kita adakan penertiban, tetapi di lapangan banyak kepentingan di dalamnya, ada yang beking dan macam-macam, saya tidak mampu mengatasi sendiri karena kita tidak punya senjata, pernah kita razia tetapi sudah tidak ada lagi, banyak lokasi seperti sawah rusak tidak bisa ditanam lagi, pemodal yang tidak bertanggun jawab termasuk masyarakat, untuk itu kita menghimbau Bupati/Walikota untuk melakukan penertiban, jika memang diijinkan untuk melakukan penambangan syaratnya masyarakat untuk bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan” katanya. (Tim-JT)
