Terpopuler

Back to Top

Video

2019 Biaya Publikasi Pers Anjok, Johansyah Akan Buat Terobosan

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times
JAMBI  | Puluhan wartawan yang tergabung dalam liputan Gubernur  Provinsi Jambi mendapat undangan dalam pertemuan silaturahmi rutin yang di prakarsai oleh  biro humas dan  protokoler Pemerintah Provinsi Jambi di ruang utama kantor gubernur lantai 2, Jumat (10/11/2018) pada pukul 9:30 wib.

Karo humas Pemerintah Provinsi Jambi, Johansyah memaparkan ada empat konsep kerja biro humas gubernur untuk pekerja pers di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pertama mengenai anggaran biaya publikasi media akhir tahun dengan mengunakan APBD 2 atau APBD Perubahan 2018.

Untuk media online khususnya, terhitung tiga bulan pembayaran yaitu Juli, Agustus dan September 2018 dibayar sama seperti biasa pada bulan-bulan sebelumnya yaitu antara 3 jutaan keatas.

Sedangkan biaya publikasi di bulan Oktober dan Novemver 2018 mengalami penurunan drastis dan hanya dibayar kurang lebih 600 ribu/bulan. Untuk pembayaran Desember dihilangkan karena tidak mencukupi biaya publikasi.

Hal ini disebabkan karena tidak ada sisa anggaran yang tersedia lagi pada APBD-P 2018, karo humas meminta maaf dengan semua wartawan yang hadir dan pihak perusahaan pers dengan kondisi ini, karena permintaan humas disesuaikan dengan media yang ada tapi hal ini diseleksi dan di putuskan oleh DPRD Provinsi sehingga pemerintah tidak berhak mengintervensi keputusan yang sudah disahkan oleh DPRD sehingga biaya publikasi 2019 turun.

(Dolfie Rompas,Pemerhati Pers)

Kedua, Biro humas pemerintah Jambi akan berencana menjalin kerjasama dengan organisasi pers untuk melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi wartawan liputan pemprov Jambi.

Menurut Johansyah untuk melakukan langkah ini pihak humas tidak akan tergesa-gesa atau mendadak melarang  memberlakukan wartawan liputan gubernur yang belum UKW.

Ketiga, Sesuai dengan janjinya bahwa biro humas sudah menyediakan baju liputan khusus wartawan sebanyak 40 helai kemeja untuk seragam liputan di Pemerintah Provinsi Jambi.

Di era gubernur sebelumnya, media center khusus wartawan tersedia namun pada masa kepemimpiman Zumi Zola, media center ditiadakan.

Hal ini berlangsung selama satu tahun lebih. Pada saat itu jabatan karo humas memang masih menyandang pejabat sementara sehingga tidak fokus dan tidak maksimal bekerja  untuk kepentingan menjalankan program kehumasan.

Keempat, Setelah memiliki kepala biro humas definitif barulah media center hidup kembali sehingga Karo humas, Johansyah mengumumkan dan mempromosikan kepada semua wartawan liputan gubernur bahwa media center sudah ada dan siap digunakan untuk wartawan.

Johansyah menjelaskan bahwa media center memiliki  fasilitas AC, Wifi dan air miniral juga makanan ringan untuk para wartawan. 

Tapi Karo menyarankan untuk tidak merokok di ruang  AC dan menjaga kebersihan dan ketertiban. 

Humas juga menyediakan ruang khusus bagi wartawan yang perokok tepatnya di bagian sebelah dekat jendela pintu ruang MC.

Zainul Abidin salah satu wartawan yang turun hadir dalam pertemuan ini  mengapresiasi sikap kinerja biro humas dan protokoler dibawah kepemimpinan Johansyah yang sangat peduli kepada perusahaan pers dan wartawan terutama masalah keterbukaan dan keadilan anggaran publikasi yang secara jelas diumumkan kondisi keuangan untuk biaya belanja advetorial, baik anggaran 2018 hingga 2019 nanti.

Zainul kembali mempertanyakan kepada karo humas soal cara lain tambahan anggaran selain yang ada, karena setiap tahun perusahaan media dengan badan hukum PT mengalami penurunan terus menerus karena media tiap tahun makin tumbuh subur sesuai perkembangan zaman sehingga akan berdampak serius bagi pendapatan perusahaan media dan kesejahetraan pekerja pers itu sendiri khususnya media online. Selama ini kita berharap kepada APBD 1 dan 2.

Apalagi tahun 2019, biaya publikasi  di pangkas cukup signifikan yaitu 50  persen dengan jumlah media 2019 mencapai sekitar 100 lebih. 

Sebelumnya biaya belanja publikasi advetorial kurang lebih 5 Milyar, pada tahun 2019 nanti anggaran menjadi sekitar  2,5 Milyar.

Masalah ini yang serius dijawab oleh pemerintah, jika hal ini terbukti maka angka pengganguran akan kembali terjadi.

Sedangkan grafik tren pengangguran 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Padahal pemerintah sedang genjar-genjarnya mengurangi pengangguran justru dengan kondisi ini maka akan terjadi pengurangan tenaga kerja jika pemerintah tidak cerdas menyingkapi masalah ini. 

Bahkan yang fatalnya lagi akan menutup perusahaan pers belum lagi di tambah seabrek peraturan dan kebijakan yang  menambah dan mempersulit perusahaan pers itu sendiri kata ketua FWK ini.

Namun Johansyah akan terus melakukan upaya lain, misalnya dana CSR atau dana desa atau juga dana kelurahan yang sebentar lagi bakal disahkan oleh Presiden.

Harapan wartawan media ini, khususnya dalam hal ini karo humas bisa sama-sama duduk bersama antara pemerintah, organisasi perusahaan pers dan organisasi pers untuk merumuskan regulasi mengsintesakan payung hukumnya.

Karena program CSR, dana desa dan juga dana kelurahan bukan semata-mata untuk pembangunan saja tetapi untuk  dipublikasikan secara berkala oleh media yang memiliki badan hukum.

Dalam perumusan DPA  belanja pemerintah ada yang namanya belanja untuk publikasi, begitu juga dengan yang lainnya, kemungkinan penyusunan tersebut sama, tinggal saja mau atau tidaknya kita membuat terobosan baru sesuai perkembangan teknologi ini ," kata Ketua Forum Wartawan Kota (FWR) Provinsi Jambi.

"Sekitar 143 Trilun biaya belanja iklan nasional hanya di nikmati beberapa perusahaan media nasional, jika dishere ke  36 provinsi saja sebesar 2 Milyar berarti  72 Milyar untuk media di daerah.

Mungkin perusahaan media yang ada di tiap daerah jadi tambah profesional dan kuat", jelas Ketua SPRI Hance Mandagi beberapa waktu lalu melalui chattinganya di  group whatsapp MDP  yang juga pernah bekerja disalah satu media mainstream tersebut.

Soal sikap UKW, jawaban karo humas sudah tepat jangan seperti yang terjadi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Gubernur telah menerbitkan Peraturan gubernur atau Pergub  soal  wartawan dan perusahaan pers yang belum UKW dan vetifikasi dilarang gabung dengan humas pemerintah.

Dampaknya perusahaan pers dan wartawan akhirnya mengelar aksi demo terus menerus dan penuntut untuk mencabut Pergub  tersebut.

Di sisi lain Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dalam steatmenya di tabloid Etika milik Dewan Pers yang terbit beberapa waktu lalu mengapresiasi sikap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai UKW dan verifiksi.

Di Indonesia baru pertama kalinya Pemerintah Sumbar mengikuti aturan Dewan Pers sedangkan provinsi lain seperti DKI belum menerapkan  Pergub soal UKW dan verifikasi perusahaan pers.

Di sisi lain lagi, beberapa organisasi pers dan organisasi media melakukan gugatan kepada Dewan Pers tentang peraturan, kebijakan seperti rekomedasi dan surat edaran lain yang dipersoalkan melakukan  Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Menurut  SPRI, PPWI, KWRI dan organisasi pers lainya di luar sebagai konstituennya Dewan Pers mengecam sikap Dewan Pers yang melampaui batas.

Hingga masalah ini, Dewan Pers dimejahijaukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kini masih berlangsung dan memasuki sidang ke 17.

The Jambi Times menelusuri bersama pimpinan humas dan juga puluhan wartawan, dan sempat bertanya kepada Wildan, salah satu pimpinan dibagian kehumasan soal  peralatan komputer yang jumlahnya baru dua unit.

Kata Wildan, tahun depan akan ditambah beberapa unit komputer lagi, soal kecepatan internet di media center yang baru ini sebesar 50 Mega(M) Bits(b) Per(p) Second (MBPS).

 (Johansyah,Karo humas)

Untuk memberikan penyegaran kepada wartawan selama satu tahun liputan Gubernur Provinsi Jambi, karo humas memberi peluang tour pres ke Sumatera Barat pada Desember nanti.Humas sebelumnya telah berjanji kepada wartawan untuk mengelar tour pres tersebut.

"Menyangkut anggaran makanya humas terlebih dahulu harus dapat persetujuan dan pengesahan dari Inspektorat sebagai lembaga audit keuangan negara milik pemerintah ini agar dikemudian hari tidak jadi temuan BPK," jelas salah satu pimpinan humas ini.(zainul)