Terpopuler

Back to Top

Video

KPK Sosialisasikan e LHKPN di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times
KUALATUNGKAL | Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melaksanakan sosialiasi di DPRD Tanjung Jabung Barat terkait  E-LHKPN kepada  pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu 3 Oktober 2018 yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Tanjung Jabung Barat.

Tim dari KPK terdiri dari Ketua pendaftaran LHKPN Ben Hardy Saragih bersama Rizky Amalia dan Doni Kristianto . 

Hadir pada acara sosialisaai tersebut adalah Ketua DPRD Faizal Riza, wakil ketua Mulyani Siregar,SH, Ahmad Jahfar, SH serta seluruh anggota DPRD Tanjung Jabung Barat .

Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Faizal Riza ST,MM dalam sambutannya menyambut baik dilaksanakannya sosialisasi E-LHKPN, karena dengan penerapan E-LHKPN berbasis elektronik ini akan mempermudah dalam menyampaikan LHKPN, terutama dari sisi waktu dan pelaporannya . 

Dikatakan juga, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat mendukung kerja KPK RI dalam upaya optimalisasi LHKPN sebagai salah satu cara meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang pada gilirannya dapat menjadi salah satu upaya pencegahan dalam penegakkan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Ketua Pendaftaran LHKPN KPK RI Ben Hardi Saragih menyampaikan bahwa semua harta kekayaan bergerak maupun yang tidak bergerak wajib dilaporkan oleh pejabat negara termasuk pimpinan dan anggota DPRD. 

Ditambahkan juga sesuai dengan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 terkait dengan pelantikan calon anggota DPRD, laporan LHKPN akan dijadikan syarat untuk pelantikan anggota DPRD pada tahun 2019 nanti. Selain itu juga dijelaskan bahwa LHKPN ini merupakan suatu bentuk pernyataan kepemilikan kekayaan dari penyelenggaraan, tidak ada kaitannya dengan instrumen pajak.

Apabila diperlukan, pernyataan tersebut dapat dilakukan verifikasi ke lapangan.
Pada pelaksanaan acara tersebut, banyak pertanyaan dari pimpinan dan anggota DPRD kepada Tim LHKPN KPK guna menghindari kesalahan dalam pengisian. (A2N)