Terpopuler

Back to Top

Video

Presiden Disarankan Verifikasi Kebenaran Data Produksi Beras

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times

JAKARTA | Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memanggil Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Dirut Bulog untuk memverifikasi data beras nasional. Ha ini untuk merespon polemik soal perberasan nasional yang belakangan kembali riuh.

Melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (20/9), Agus mengatakan, sebelum itu Menko Perekonomian Darmin Nasution seharusnya memanggil Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Dirut Bulog untuk memverifikasi data beras nasional saat ini.

"Yang punya tupoksi impor atau ekspor itu Menteri Perdagangan. Dia bisa impor untuk komoditas khususnya, ketika ada rekomendasi dari kementerian teknis, Menteri Pertanian. Karena itu kan urusannya ke pertanian. Jadi Menteri Perdagangan tidak akan mengimpor komoditas yang diperlukan tanpa rekomendasi Menteri Pertanian," kata Agus.

Menurutnya, perlu dicari tahu kebenaran data yang dimiliki Kementerian Pertanian. "Saya ngobrol dengan pengumpul data (pertanian) dari IPB (Institut Pertanian Bogor), data itu kalau ada puso (gagal panen), banjir, kerusakan sampai 50 %, tidak boleh menaruh angka 50%. Jadi di sini saya menyimpulkan, bahwa di situ ada persoalan pada data pertanian kita," terang Agus.

Sementara itu, Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing pada kesempatan berbeda mengatakan, rapat koordinasi (rakor) merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh tiap kementerian/lembaga untuk mengambil keputusan. Apalagi untuk memutuskan kebijakan impor pangan seperti pemenuhan beras masyarakat.

Tujuannya, data impor terkoordinir dengan baik. Rakor justru penting, untuk mencegah adanya perbedaan data yang dimiliki oleh lembaga terkait.

"Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog harus melakukan rakor. Itu kan sudah protap," kata Emrus.

Menurutnya, kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat sangat dinamis. Makanya, rakor berfungsi untuk memberikan keputusan yang tepat mengikuti perubahan dunia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian sering meleset. Karena itu, pemerintah melakukan impor.

Memanasnya kisruh impor beras antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membuat DPR mendorong diadakan rapat dengar pendapat gabungan. Diharapkan Mendag dan Dirut Bulog hadir dalam rapat yang segera diadakan itu.

"Itu pak Buwas ogah rapat dengan pemerintah, nanti DPR Komisi IV yang undang pasti Bulog datang," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin saat dihubungi wartawan, Kamis (20/9).

Dikatakannya, DPR bisa mengundang rapat Gabungan Komisi IV dan VI sebagai fungsi pengawasan DPR. Sedangkan Anggota Komisi IV lainnya, Viva Yoga mengatakan hal senada. Jika Budi Waseso tidak mau rapat kordinasi dengan pemerintah, maka Dirut Bulog itu harus datang jika diundang DPR.
"Polemik importasi beras di internal pemerintahan antara Kemendag dan BULOG adalah bukan yang pertama kalinya. Sering konflik kebijakan antar kementerian dan menimbulkan kecurigaan negatif dari publik ada potensi moral hazzard atas importasi beras," tuturnya.

Tujuan Rapat Komisi gabungan, kata Viva, untuk menjelaskan tentang data produksi pangan (beras), mengetahui kebutuhan konsumsi pangan, dan BULOG menjelaskan jumlah penyerapan gabah dan beras petani lokal.

Darmin Nasution sendiri memastikan akan mempertemukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait polemik impor beras.

"Tentu saya akan mempertemukan beliau-beliau ini. Saya masih cari waktu dengan beliau-beliau," kata Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu berharap, setelah pertemuan itu ada penjelasan berikutnya bahwa impor beras itu merupakan keputusan bersama terkait impor beras sejak awal tahun 2018 ini.
Keputusan Bersama.

Ia menegaskan, keputusan melakukan impor beras itu dilakukan pada kuartal III 2017 saat harga beras mulai naik dan persedian di Bulog 978.000 ton, sedangkan kebutuhan nasional per bulannya 2,3-2,4 juta ton.

Untuk melakukan impor pada saat itu mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak, sehingga pada 15 Januari 2018 pihaknya melakukan rapat koordinasi. Darmin mengungkapkan bahwa dalam rakor diketahui persedian Bulog pada saat itu 903 ribu ton dan harga beras medium di pasar mencapai Rp11.300 per kg dari harga yang dipatok pemerintah Rp9.450 per kg.

"Melihat kondisi tersebut rapat memutuskan untuk mengizinkan impor sebanayak 500 ribu ton," katanya.

Namun beras impor yang diperkirakan masuk per Februari 2018, tidak masuk karena panen raya di negara asal juga pada Maret. Pada 19 Maret 2018, lanjutnya, pihaknya kembali mengadakan rapat dan diketahui persedian Bulog tersisa 590 ribu ton, sehingga kembali memberikan izin impor 500 ribu ton.

Pada 28 Maret 2018, pemerintah kembali menggelar rakor lanjutan dan diketahui stok Bulog naik sedikit menjadi 649.000 ton. Karena diprediksi musim kemarau agak kering, lanjut Darmin, sehingga pihaknya tidak mau ambil risiko maka diputuskan untuk impor 1 juta ton.

Menko Perekonomian ini kembali mengungkapkan bahwa rapat pada pertengahan Agustus mengetahui bahwa kondisi cadangan Bulog mencapai 2,4 juta ton dan jumlah impor belum masuk semua dan diperkirakan hanya 1,4 juta ton.

Darmin menjelaskan hingga saat ini masih ada 400 ribu ton yang belum tiba, hasil keputusan rapat impor beras sebelumnya, sehingga tidak ada keputusan baru terkait impor beras hingga saat ini.
Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyebutkan bahwa sampai Juni 2019 cadangan beras pemerintah aman, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor beras.

Dalam konferensi pers di Kantor Perum Bulog Jakarta, Rabu (19/9), ia menyebutkan sudah membuat tim dari berbagai pihak, baik ahli independen, Kementerian Pertanian, serta jajaran Bulog sendiri, untuk menganalisis kebutuhan dan kondisi perberasan nasional.

"Tim mengatakan rekomendasi sampai Juni 2019, tidak perlu impor. Bahkan dimungkinkan beras cadangan impor dari Bulog tidak akan keluar. Tinggal menjaga. Masa kita harus bertahan pada impor," ujar Buwas.

Buwas menyebutkan bahwa saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk dengan beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400 ribu ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton.

Dari total cadangan tersebut, Bulog memperhitungkan kebutuhan untuk beras sejahtera (Rastra) hanya akan terpakai 100 ribu ton. Dengan demikian, total stok beras yang ada di gudang Bulog hingga akhir Desember 2018 sebesar 2,7 juta ton.


Saat dikonfirmasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman enggan menanggapi polemik yang terjadi antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita perihal gudang penyimpanan beras.

"Kami sekarang fokus ekspor agar petani sejahtera, devisa meningkat, negara kuat," ujar Amran seprti dilansr Antara.

Saat ditanya mengenai impor dua juta ton beras dari luar negeri, Amran juga tidak menanggapinya. Ia hanya menyebutkan, Kementerian Pertanian, kata dia, masih memiliki 1 juta hektare lahan sawah yang belum panen.

Sayangnya, ia tidak mau merinci data produksi panen serta cadangan yang dimiliki Kementerian Pertanian. Amran hanya menegaskan, bahwa cadangan pangan Indonesia aman, bahkan investasi dari bidang pertanian meningkat dari Rp23 triliun menjadi Rp40 triliun pertahun.

"Sekarang ketahanan pangan aman, masyarakat Indonesia tenang, posisi aman," kata dia.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko mengimbau kebijakan impor beras tak perlu diributkan.

"Kaki saya satu di HKTI, satu di pemerintah. Saya harus berani menjelaskan, khususnya kepada petani, kalau kebutuhan nasional memang masih diperlukan. Kita harus impor agar harga beras bisa terjaga dengan baik,” kata Moeldoko.

Dia menjelaskan perlu tidaknya impor beras memang selalu disesuaikan dengan ketersediaan kondisi riil di Perum Bulog. "Kondisinya bisa dihitung dari jumlah panen setiap bulannya," ujarnya. (Faisal Rachman, Teodora Nirmala Fau, Fin Harini)