Pjs Bupati Merangin Hadiri Rakornas Pilkada Serentak
THE JAMBI TIMES - BANGKO - Pejabat sementara (Pjs) Bupati Merangin H Husairi kemarin (20/2) menghadiri rapat koordinas nasional (Rakornas) pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat.
Rakornas dihadiri sebanyak 171 kepala daerah provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia, yang menggelar Pilkada. Selain itu, turut hadir Ketua KPU Provinsi dan Ketua Bawaslu Provinsi.
‘’Semua kepala daerah telah sepakat, bagaimana terciptanya proses Pilkada yang sehat damai dan tertib, dengan harapan terpilihnya pemimpin daerah yang berkualitas,’’ujar H Husairi didampingi Kabag Humas Hendri Putra.
Pada acara yang dibuka Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia (RI) Wiranto bersama Menteri Dalam Negeri Tjahyo kumolo itu, berlangsung khidmat dan sukses.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengatakan, rakornas diselenggarakan sebagai upaya memperkuat soliditas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu dalam mengawal Pilkada serentak 2018.
"Pilkada serentak sehat tanpa isu SARA. Pilkada yang jujur tanpa politik uang dan Pilkada yang menggembirakan. Kami semua bersaudara," tegas Sumarsono dihadapan ratusan peserta rakornas.
Peran Pemerintah Pusat dan daerah lanjutnya, diperlukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan timbul, karena gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung pasangan calon.
Ditegaskannya lagi, optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan potensi konflik disertai koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu dikedepankan.
Setidaknya ada tiga tujuan diselenggarakan rapat itu. Pertama, menguatkan kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang Pilkada. Memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi.
Selanjutnya, mengonsolidasikan segenap aparat pemerintah, Pemda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dalam menjaga kelancaran saat kampanye, jelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang.
Selain itu, membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada.(adv)
