Terpopuler

Back to Top

Video

BKD Dan Kajari Bersama Dalam Tegaknya Supremasi Hukum

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Jasa Pembuatan Website
Jasa Pembuatan website portal Berita
http://www.idwebdesain.com

Ads by Iklan The Jambi Times
THE JAMBI TIMES - BATANG HARI -  Guna menciptakan sinergitas dan saling membantu serta menguatkan satu sama lain dalam mencapai tujuan yang sama dalam mendorongnya tegaknya supremasi hukum, akhirnya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Batanghari dan Kejaksaan Negeri Batanghari, menyepakati MOU, Rabu (10/01/2018) di ruang pola Kantor Bupati Batanghari. 

Dalam MOU ini juga disepakati tentang pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
Kepala BKD, M. Azan, seusai MOU, mengatakan bahwa penandatanganan ini bertujuan menciptakan sinergitas dalam tegaknya supremasi hukum.

" MOU ini untuk menciptakan sinergitas supremasi hukum, terutama tentang pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara" kata Azan.

Di samping itu, penandatanganan ini dilakukan guna saling membantu serta menguatkan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama yakni mendorong tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan. Kerjasama dalam bentuk hukum, pertimbangan hukum dan tindakan lainnya dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah, baik bidang perdata dan tata usaha negara terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Badan Keuangan Daerah.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari Novika Muzairiah Rauf mengatakan hal ini merupakan pelaksanaan dari tugas, fungsi dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 30 ayat (2).

“Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah,” kata Novika.

Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara yang dimaksud adalah meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara/instansi Pemerintah Pusat dan daerah, BUMN/BUMD untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan negara dan pemerintah serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Ruang lingkup kesepakatan bersama kita adalah meliputi pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain,” ujar Novika.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Batanghari kepada Bakeuda daerah itu dapat dilakukan dari awal. Yaitu dengan fungsi pendampingan hukum terhadap persoalan-persoalan hukum yang muncul berkaitan dengan perjanjian kerjasama dengan pihak lain, pengelolaan aset milik Bakeuda daerah itu sebagai bentuk mengamankan aset negara.

JPN juga dapat memberikan pendapat hukum dalam menangani berbagai persoalan dengan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Dengan adanya kerjasma tersebut, JPN juga dapat ikut membantu dalam penyuluhan atau pelayanan di masalah hukum kepada masyarakat dengan bentuk sosialisasi dan sebagainya.

Bupati Batanghari yang di wakili oleh Asisten I Setda Batanghari Very Ardiansyah  mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Batanghari beserta jajarannya atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

“Harapannya dapat meningkatkan kesadaran hukum para wajib pajak dan retribusi daerah yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari agar taat dan patuh untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Very (Fri)