Kejari Usut Temuan BPK
The Jambi Times - Bangko - Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan propinsi
Jambi ditubuh dinas pendidikan Merangin, dalam program Merangin Pintar
sebanyak Rp 496 juta diminta diusut tuntas aparat penegak hukum ada di
kabupaten marangin.
Hal itu ditegaskan ketua LSM Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKRI) perwakilan propinsi Jambi Damsir Karim, SH saat diminta tanggapannya selasa (25/8), adanya indikasi kerugian negara dalam pelaksanaan program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dikabupaten Merangin tahun 2014 yang hingga saat ini belum jelas asal usulnya.
"Dengan adanya temuan BPK tersebut sudah dapat dijadikan langkah awal untuk melakukan penyidikan terlebih lagi Temuan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebesar Rp 496 juta tersebut belum dikembalikan, harusnya penegak hukum jangan diam saja, " tegasnya.
Lebih lanjut Damsir karim mengatakan jika benar adanya temuan BPK harus ada penyelesaiannya, dengan cara pengembalian uang negara, tapi jika tidak dikembalikan tentu harusnya berlanjut kepenegak hukum.
"Karena diduga 80 dari 86 penerima bantuan sosial beasiswa Merangin Pintar jenjang perguruan tinggi diduga fiktif, karena tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan perkembangan perkuliahan (progress report), yang merugikan Rp 496 juta rupiah, " pintanya.
Berdasarkan peraturan Bupati merangin Nomor 76 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Merangin Pintar pasal 11 ayat satu,dua dan tiga menyatakan bahwa penerima bantuan beasiswa diwajibkan membuat laporan perkembangan perkulyahannya setiap semester dan laporan penyelesayan studi,
Pada ayat dua menyatakan penerima bantuan beasiswa diwajipkan membuat laporan penggunaan dana secara berkala berupa biaya hidup, biaya kos, SPP dan penggunaan dana lainnya disertai dengan bukti pembayaran,
Sementara pada ayat tiga menyatakan penerima bantuan beasiswa diwajipkan membuat laporan penggunaan dana yang ditujukan kepada bupati Merangin melalui dinas pendidikan,
Tidak adanya laporan dan sejauh mana progress perkulyahan tersebut mengakibatkan relialisasi bantuan sosial untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam program unggulan sesuai jargon Harkad waktu sosialisa kampanye dahulu menjadi tidak jelas peruntukannya sehingga hal tersebut menjadi temuan dan terindikasi merugikan daerah ratusan juta rupiah,
Menanggapi hal tersebut kepala dinas Pendidikan Merangin Mashuri sampai Berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi,
Sementara Hijrul Kapala seksi program dinas pendidikan Merangin yang dihubungi koran ini sebelumnya mengaku tidak begitu tahu mengenai program tersebut,"saya tidak begitu tahu mengenai program beasiswa Merangin pintar tersebut karna itu ada PPTKnya yaitu ibuk Suhartini saya gak paham itu,"kilahnya.(lik)
Hal itu ditegaskan ketua LSM Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKRI) perwakilan propinsi Jambi Damsir Karim, SH saat diminta tanggapannya selasa (25/8), adanya indikasi kerugian negara dalam pelaksanaan program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dikabupaten Merangin tahun 2014 yang hingga saat ini belum jelas asal usulnya.
"Dengan adanya temuan BPK tersebut sudah dapat dijadikan langkah awal untuk melakukan penyidikan terlebih lagi Temuan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebesar Rp 496 juta tersebut belum dikembalikan, harusnya penegak hukum jangan diam saja, " tegasnya.
Lebih lanjut Damsir karim mengatakan jika benar adanya temuan BPK harus ada penyelesaiannya, dengan cara pengembalian uang negara, tapi jika tidak dikembalikan tentu harusnya berlanjut kepenegak hukum.
"Karena diduga 80 dari 86 penerima bantuan sosial beasiswa Merangin Pintar jenjang perguruan tinggi diduga fiktif, karena tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan perkembangan perkuliahan (progress report), yang merugikan Rp 496 juta rupiah, " pintanya.
Berdasarkan peraturan Bupati merangin Nomor 76 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Merangin Pintar pasal 11 ayat satu,dua dan tiga menyatakan bahwa penerima bantuan beasiswa diwajibkan membuat laporan perkembangan perkulyahannya setiap semester dan laporan penyelesayan studi,
Pada ayat dua menyatakan penerima bantuan beasiswa diwajipkan membuat laporan penggunaan dana secara berkala berupa biaya hidup, biaya kos, SPP dan penggunaan dana lainnya disertai dengan bukti pembayaran,
Sementara pada ayat tiga menyatakan penerima bantuan beasiswa diwajipkan membuat laporan penggunaan dana yang ditujukan kepada bupati Merangin melalui dinas pendidikan,
Tidak adanya laporan dan sejauh mana progress perkulyahan tersebut mengakibatkan relialisasi bantuan sosial untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam program unggulan sesuai jargon Harkad waktu sosialisa kampanye dahulu menjadi tidak jelas peruntukannya sehingga hal tersebut menjadi temuan dan terindikasi merugikan daerah ratusan juta rupiah,
Menanggapi hal tersebut kepala dinas Pendidikan Merangin Mashuri sampai Berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi,
Sementara Hijrul Kapala seksi program dinas pendidikan Merangin yang dihubungi koran ini sebelumnya mengaku tidak begitu tahu mengenai program tersebut,"saya tidak begitu tahu mengenai program beasiswa Merangin pintar tersebut karna itu ada PPTKnya yaitu ibuk Suhartini saya gak paham itu,"kilahnya.(lik)
