News Breaking
Live
wb_hadi

Breaking News

Golkar dan PPP Terancam Tidak Bisa Ikut Pilkada

Golkar dan PPP Terancam Tidak Bisa Ikut Pilkada



Jakarta - Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam tidak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar secara serentak pada akhir tahun ini.

Konflik dualisme kepengurusan menjadi faktor yang membuat kedua partai politik ini terancam kehilangan kesempatan berkompetisi dalam perebutan kursi kepala daerah.

Pasalnya, Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang menjadi bukti legalitas kepengurusan partai politik sedang dalam kondisi sengketa.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati menegaskan KPU tidak dalam kapasitas untuk menentukan keabsahan kepengurusan partai politik (parpol).

Menurut dia, KPU akan mengikuti ketentuan norma yang diatur dalam undang-undang sebagai sebuah patokan untuk memberikan sebuah kepastian.

Berdasarkan Undang-undang Partai Politik, kata dia, keabsahan parpol ditentukan oleh SK Menkumham. Sayangnya saat ini SK Menkumham terkait dua parpol itu menjadi objek sengketa.

"Kami sudah sampaikan skenario dalam parpol yang sedang diproses di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), dan PTUN menangguhkan SK Menkumham. Maka kami nyatakan dalam Peraturan KPU bahwa parpol ini tidak dapat diterima pendaftarannya," tutur Ida di sela-sela rapat Panitia Kerja Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/4/2015).

Kecuali, lanjut Ida, para pihak yang tengah berseteru berhasil mengupayakan islah atau perdamaian. Apabila islah tercapai, KPU dapat menerima satu kepengurusan untuk mengusung satu pasangan calon.

Menurut dia, tidak ada skenario untuk memundurkan jadwal pilkada sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU.

"Tadi saya sudah sampaikan bahwa pada masa pendaftaran, KPU memastikan hanya ada satu kepengurusan parpol berpedoman. Kami harus tunduk dan patuh pada putusan lembaga hukum," tutur Ida.seperti kepada sindonews.com.(
Kiswondari)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.