Terpopuler

Back to Top
INFO KETERBUKAAN BADAN PUBLIK : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH(DPA-SKPD)RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI TAHUN 2015: Belanja Langsung Rp: 746.219.000,00 # Belanja Pegawai Rp:740.674.000,00 # Honorarium PNS Rp:580.674.000,00 # Honorarium PKK Rp:9.900.000,00 # Honorarium PPTK Umum/Keuangan Rp:8.316.000,00 # Bendahara Pengeluaran BLUD Rp:10.560.000,00 # Belanja Bahan Pakai Habis Rp:398.763.050.00 # BELANJA ALAT TULIS KANTOR Rp:389.763.050,00 #Catridge Canon 830 Hitam Rp: 29.355.000,00 # Catridge Canon 831 Warna Rp:37.755.000,00 # Buku Quarto Rp: 6.475.000,00 # Buku ekspedisi Rp:3.198.300,00 # Buku Tulis Folio (isi 100) Rp: 7.400.000,00 # Buku Tulis Folio (isi 200) Rp:14.800.000,00 # HVS F4 70 Gram Rp:51.170.000,00 # HVS A4 Quarto 70 Quarto Rp:5.590.000,00 # Binder klip Rp:709.520,00 # Box File Rp:2.741.250,00 # Steker Kecil Rp:714.910,00 # Steker Besar Rp: 3.225.000,00 # Isi Steker Kecil Rp: 2.956.800,00 # Spidol Permanen 6.772.500,00 # Spidol white Board/non permanen Rp: 6,772.500,00 # Map Kertas Folio Rp: 968.000,00 # Map Kertas Snelhecterv Rp: 968.000,00 # Klip Kertas Rp: 672.000,00 # Pena Paster Rp: 3.870.000,00 # Pena Baliner Rp: 5.805.000,00 # Catrige Canon Hitam 810 Hitam Rp: 19.170.000,00 # Catrige Canon 811 Warna Rp: 24.670.000,00

Video

JTV

Ratusan PNS di Ambil Sumpah

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Jasa Pembuatan Website
Jasa Pembuatan website portal Berita
http://www.idwebdesain.com

Ads by Iklan The Jambi Times

The Jambi Times - Bangko - Sebanyak 469 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintahan Kabupaten Merangin, Selasa (31/3/2015) diambil sumpahnya sebagai PNS. Mereka terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenbaga tehnis, yang belum diambil sumpahnya meski sebagian telah mengabdi puluhan tahun.

            Dalam laporannya Ketua Panitia Pelaksanan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Dra. Eni Asriati, MM mengatakan, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

“Dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka I, bahwa salah satu kewajiban adalah mengikuti sumaph/janji PNS,” katanya.

  Dikatakan Eni Asriati pengucapan sumpah/janji PNS dimaksud untuk meningkatkan kesadaran PNS terhadap tugas dan tangungjawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dan untuk menciptakan aparatur yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan serta mengukuhkan sebagia PNS.

  “Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan kedisplinan PNS dalam melaksanakan tugas, “ terangnya.

     Wakil Bupati Merangin Khafid Moein dalam sambutannya mengatakan, sumpah dan janji artinya sebagai PNS harus sanggup mentatati apa yang menjadi kewajiban, dan tidak melakukan apa yang dilarang sebagaimana tertuang dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

  “Perlu diingat, pada hakekatnya sumpah dan janji itu bukan saja merupakan kesanggupan melaksanakan tugas sebagai PNS, tetapi juga merupakan kesanggupan kepada tuhan untuk senantiasa taat kepada perintah dan menjauhi segala larangan-Nya, “ kata Wabup.

  Wabup juga berharap bahwa sumpah dan janji yang telah diikrarkan tersebut, jangan cuma sebatas ucapan belaka tapi juga menyangkut rasa tanggungjawab yang harus dibuktikan dengan perbuatan.

  Menjawab pertannyaan banyaknya PNS yang diambil sumpah sementara mereka telah mengabdi puluhan tahun Wabup mengatakan, pengambilan sumpah sangatlah penting bagi seorang PNS terutama mereka yang akan pensiun.

  “Seorang PNS tidak dapat mengajukan pensiun jika tidak memiliki sertifikasi sumpah sebagai PNS. “ ucapnya.

   Terkait banyaknya PNS yang menggadaikan SK-nya di bank, Wabup mengatakan hal tersebut tidak menjadi masalah sepanjang pemotongan pinjamannya tidak melebihi 30 persen dari gaji yang bersangkutan.

  “Saya kira itu tidak apa-apa asal potongannya tidak lebih dari 30 persen gaji, “ tandasnya. (lik)