Penyampaian Akhir Fraksi Terhadap LKPJ Bupati Tanjabtim TA 2013
Fraksi Hanura: perlu di cermati kesesuaian data dan angka dengan Realisasi di lapangan
The jambi Times - Muara Sabak - Dalam sidang paripurna penyampaian kata akhir fraksi fraksi DPRD kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2013 terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kemarin (03/04) , mendapat banyak masukan dan saran serta catatan dari fraksi fraksi yang ada di DPRD Tanjab Timur dan semua fraksi menerima LKPJ Bupati Tanjabtim tahun 2013.
Fraksi HANURA: menyampaikan apresiasi terhadap bupati beserta jajarannya dalam upaya menyelenggarakan pembangunan di kabupaten Tanjung jabung Timur dan memberikan catatan sebagai berikut :
Masih terdapat SKPD yang tidak berkordinasi dengan SKPD lain dalam membuat program kegiatan sehingga kegiatan tidak maksimal dan belum memberi manfaat kepada masyarakat.Fraksi ini meminta kepada tim TAPD bisa memfasilitasi dan mensinkronisasikan setiap SKPD yang akan membuat program kegiatan harus di dukung dengan SKPD yang lain.
Fraksi HANURA juga memberi catatan pada subtansi materi LKPJ yang di sajikan,dalam LKPJ tersebut perlu di cermati kesesuaian data dan angka dengan realitas di lapangan masih belum terbukti.Contohnya: Disektor pertanian,perkebunan,kelautan-perikanan,bedah rumah, dianggap telah terealisasi dengan dasar data dan angka yang d sajikan cukup,tetapi data dan angka tersebut masih perlu d kaji dengan realita di lapangan.
Berkenaan dengan program dan kegiatan pemerintah daerah kabupaten Tanjung jabung timur yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah(RPJMD)yang berkelanjutan untuk dapat di pertanggung jawab kan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan apa yang di harapkan masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemerintah kabupaten TANJAB TIM. Fraksi HANURA mengharapkan Kedepan perlukan suatu bentuk Evaluasi yang komprehensip dari setiap bentuk tahap-tahap pembangunan.
Fraksi karya kebangsaan indonesia (KKI) memberikan pandangan sebagai berikut:
Agar dinas pendidikan membuat perencanaan sesuai dengan kondisi lapangan,pembangunan sarana dan prasarana pendidikan agar disesuaikan dengan kondisi sekolah sehingga permasalahan pendidikan dapat di atasi dengan baik tidak menjadi permasalahan yang berulang ulang.
Fraksi ini juga mengingatkan kepada dinas terkait untuk meningkat kan kinerja nya.
Kepada dinas PU supaya pemerintah daerah meninjau kembali kegiatan fisik 2013 agar biaya pemeliharaan kegiatan kegiatan yang sudah di laksanakan dapat di manfaat kan untuk meningkatkan kualitas serta peningkatan pembangunan berorientasi pada kepentingan publik dari sisi kualitas maupun kuantitas
Untuk dinas kehutanan dalam pemberian bibit atau benih yang bermutu atau berlabel supaya meningkatkan produksi.
Fraksi demokrat keadilan menyampaikan pendapat,kritik dan saran sebagai berikut:
Dinas pekerjaan umum dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sesuai dengan perencanaan,kondisi lapangan serta menjaga kualitas bangunan jalan dan meningkatkan kondisi jembatan menjadi permanen
Guna meningkatkan pendidikan di kabupaten tanjung jabung timur di harapkan dinas pendidikan harus lebih cermat dalam menjalankan program kegiatan,melakukan Evaluasi keberadaan sarana prasarana pendidikan serta tenaga pendidik guna menunjang peningkatan mutu pendidik secara merata.
Untuk Dinas ESDM mencari cara agar jaringan listrik dapat di manfaatkan dan di nikmati oleh masyarakat
Fraksi Partai Demokrasi indonesia Perjuangan sependapat dengan laporan pansus sebagaimana yang di sampaikan pada tanggal 2 april dan menerima lKPJ bupati
Fraksi Partai Golongan karya menyampaikan pandangannya Sebagai berikut;
Realisasi belanja pemerintah kabupaten tanjung jabung timur tahun 2013 sebesar Rp.94,73 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.355.535.450.029,87 terealisasi sebesar Rp 345.969.981.262,00 atau 97,31 persen
Belanja langsung sebesar Rp 638.809.632.640,85 dengan realisasi sebesar Rp 596.004.495.626,00 atau sebesar 93,30 persen
Fraksi partai golkar sependapat dengan PANSUS yang berdasarkan Permen pendayagunaan Aparatur negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran PERMENPAN-RB nomor 25 tahun 2012 tentang petunjuk. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah dengan reaalisasi atau serapan belanja langsung Sebesar Rp 93,30 persen dan di simpulkan bahwa pencapaian kinerja pemerintah kabupaten tanjung jabung Timur tahun 2013 masuk katagori *AA* (A Dua) dengan interprestasi memuaskan.
Pandangan akhir fraksi Partai Amanat Nasional terhadap LKPJ bupati tanjantim adalah sebagai berikut:
Pada APBD tahun Anggaran 2013 belanja tidak langsung sebesar Rp.355.535.450.029,87 terealisasi sebesar Rp 345.969.981.262,00 atau 97,31 persen.
Belanja langsung sebesar Rp 638.809.632.640,85 dengan realisasi sebesar Rp 596.004.495.626,00 atau sebesar 93,30 persen fraksi Partai Amanat nasional mengapresiasi serapan Belanja langsung sebesar RP 93,30 persen dan di simpulkan bahwa capaian kinerja pemerintah kabupaten tanjung jabung timur tahun 2013 yang berdasarkan Permen pendayagunaan Aparatur negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran PERMENPAN-RB nomor 25 tahun 2012 tentang petunjuk. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah masuk dalam katagori "AA" (A Dua) interprestasi MEMUASKAN dan meminta kepada SKPD memaksimal kan kinerjanya.
Fraksi PAN menitik beratkan pada SKPD untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi catatan dan rekomendasi Pansus LKPJ tahun 2013 sebagai perbaikan kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan.
Dengan telah terpenuhinya seluruh proses pembahasan sesuai dengan tuntutan per undang-undangan yang berlaku maka fraksi PAN sependapat dengan rekomendasi pansus terhadap LKPJ bupati Tanjung Jabung Timur.(51N)
