FSPPI Dorong Baleg DPR RI Kawal Perlindungan Pekerja Perfilman Indonesia
The Jambi Times, JAKARTA |Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI) kembali mendorong pemerintah dan lembaga legislatif untuk memperkuat perlindungan serta kepastian hak bagi pekerja di industri perfilman Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan FSPPI bersama sejumlah serikat pekerja perfilman dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin, 24 Agustus 2026.
Rombongan FSPPI yang dipimpin Ketua Umum Dr. Rizal Djibran diterima oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi pekerja perfilman Indonesia, mulai dari persoalan upah, kepastian hubungan kerja, pembayaran, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dari diskriminasi, hingga hak pekerja untuk berserikat.
FSPPI Dorong Perlindungan Pekerja Rentan
Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah permintaan FSPPI agar Baleg DPR RI turut mengawal draft usulan perlindungan pekerja rentan yang diajukan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di bawah kepemimpinan Andi Gani Nena Wea.
FSPPI menilai perlindungan pekerja rentan memiliki relevansi dengan kondisi pekerja di industri perfilman yang memiliki karakteristik pekerjaan beragam, termasuk pola kerja berdasarkan proyek dan produksi.
Ketua Umum FSPPI, Dr. Rizal Djibran, menekankan pentingnya memastikan pekerja perfilman memperoleh perlindungan yang memadai dalam menjalankan profesinya.
“Pekerja perfilman tidak hanya membutuhkan pernyataan keprihatinan. Yang dibutuhkan adalah kepastian mengenai bentuk perlindungannya, siapa yang mengawal, bagaimana kebijakannya diterapkan, dan kapan manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja,” demikian pokok aspirasi yang disampaikan FSPPI dalam pertemuan tersebut.
Melibatkan Berbagai Serikat Pekerja
Pertemuan tersebut turut dihadiri berbagai perwakilan serikat pekerja yang bergerak di sektor perfilman dan media.
Di antaranya Wakil Ketua Umum FSPPI Zulfikar, Sekretaris Serikat Pekerja Pemeranan Film Indonesia Rosita Simatupang, Ketua Serikat Pekerja Media Film dan Televisi Indonesia Chaidar Sulaiman, serta perwakilan Serikat Pekerja Manajemen Produksi Film Indonesia, Serikat Pekerja Tata Laga, Serikat Pekerja Tata Kamera, Serikat Pekerja Editor, dan Serikat Pekerja Artistik.
Kehadiran berbagai serikat tersebut memperlihatkan bahwa isu perlindungan pekerja perfilman mencakup berbagai profesi dalam satu ekosistem produksi.
Pekerja film tidak hanya terdiri dari aktor, sutradara, atau tenaga kreatif. Di balik sebuah produksi terdapat pekerja kamera, editor, tata lampu, tata laga, artistik, manajemen produksi, serta berbagai tenaga pendukung lainnya.
Masing-masing memiliki fungsi dan risiko pekerjaan yang berbeda, namun memiliki kepentingan yang sama terhadap kepastian hak, keselamatan dan perlindungan sebagai pekerja.
Keselamatan dan Jaminan Sosial
FSPPI juga menyoroti pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial bagi pekerja perfilman.
Menurut FSPPI, proses produksi film melibatkan tenaga, waktu, keterampilan dan berbagai risiko kerja. Karena itu, pekerja perfilman perlu ditempatkan sebagai pekerja yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan.
Prinsip tersebut sejalan dengan sejumlah prinsip fundamental Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, termasuk kebebasan berserikat, nondiskriminasi, serta hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Baleg DPR RI Beri Respons Positif
Dalam pertemuan tersebut, FSPPI meminta Baleg DPR RI mengawal draft usulan perlindungan pekerja rentan agar kepentingan pekerja perfilman dapat masuk dan dipertimbangkan dalam proses pembahasan kebijakan.
FSPPI menyampaikan bahwa permintaan tersebut mendapat respons positif dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Ahmad Doli disebut menyatakan akan membantu mengawal usulan tersebut.
Bagi FSPPI, pertemuan dengan Baleg DPR RI merupakan bagian dari proses memperjuangkan perlindungan pekerja perfilman melalui jalur dialog dan kebijakan.
FSPPI selanjutnya akan melakukan konsolidasi pekerja, memperkuat kajian, serta melanjutkan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan kepastian hubungan kerja, perlindungan sosial, keselamatan kerja, serta perlindungan hak bagi pekerja perfilman Indonesia.
Tentang FSPPI
Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI) merupakan organisasi yang menghimpun serikat pekerja di sektor perfilman dengan tujuan memperjuangkan kepentingan dan perlindungan hak pekerja di industri perfilman Indonesia.(**)
