Siswa Ikut Demo, KPAI: Kecam Sekolah dan Kepolisian

 
The Jambi Times, JAKARTA | Sejumlah siswa yang ikut dalam aksi demo beberapa hari terakhir ini mendapatkan beragam sanksi dari berbagai pihak, mulai pihak sekolah sampai kepolisian. Mulai dari di keluarkan dari sekolah tanpa diberikan alternative pindah ke sekolah lain sampai ancaman tidak mendapatkan SKCK, karena dimasukan ke dalam sistem catatan kepolisan, dianggap telah melakukan tindakan kriminal, meskipun ke 17 siswa dari dua SMA di Gowa  tersebut tidak melakukan tindakan kriminal, bahkan mereka diamankan polisi di jembatan Fly Over kota Makassar sebelum ikut aksi demo. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  melalui Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan mendapatkan pengaduan masyarakat baik secara perorangan maupun secara organisasi, bahkan siang ini (3/10) Tim Hukum dari YLBHI dan LBH akan melakukan pengaduan resmi ke KPAI, terkait banyaknya pelajar peserta aksi di sejumlah daerah terancam kehilangan hak atas pendidikan bahkan atas pekerjaan ketika diancam dimasukan dalam sistem pencatatan kepolisian dan  tidak akan  mendapatkan SKCK, padahal mereka tidak melakukan tindakan kriminal.  Sekalipun mereka  masuk dalam Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku pidana misalnya, maka sebagai anak  hak atas pendidikannya tetap harus dipenuhi Negara. Negara wajib menjamin ha katas pendidikan ABH. 

Tudingan pihak Polres Gowa terhadap sejumlah siswa yang berusia 16-17 rahun tersebut ada dalam rilis yang disampaikan pengadu kepada KPAI melalui aplikasi whasApp sebagai berikut : “Apa yang telah dilakukan para pelajar ini merupakan sebuah pelanggaran, khususnya dalam UU No. 9 Tahun 1998. Maka dari itu, kami akan memasukkan nama-nama mereka dalam Sistem Catatan Kepolisian, sehingga nantinya mereka tidak akan dapat menerima SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), mengingat SKCK adalah produk negara mengenai riwayat tindakan kriminal yang diperlukan setiap orang untuk melanjutkan pendidikan maupun melamar pekerjaan,” jelas Akbp Shinto Silitonga.

Bahwa tindakan “pengamanan” oleh dan pencatatan kepolisian oleh pihak kepolisian terhadap siswa yang umumnya telah berusia 16 – 17 tahun pada saat ikut serta menyampaikan pendapat di muka umum (demostrasi) adalah tindakan yang justru telah melanggar Hak Anak dalam menyampaikan pendapatnya yang justru seharusnya di dilindungi, di bantu atau difasilitasi secara khusus oleh Kepolisian. Bahkan tindakan Kepolisan yang mengancam bahwa mereka (para siswa) tidak lagi berhak memperoleh Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah tindakan yang sangat keliru, megintimidasi yang dapat berdampak buruk terhadap mental, dan hak untuk tumbuh dan perkembangan anak. Padahal berdasarkan Peraturan Kapolri No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK, yang dimaksud permohonan yang tidak dapat diterbitkan atau dicabut SKCK-nya adalah pemohon yang pernah melakukan dan/ atau sedang tersangkut tindak pidana.

Bahwa jikapun - aksi demonstrasi yang dikuti oleh para siswa tersebut tidak disertai dengan Surat Pembertahuan, maka menurut ketentuan UU Perlindungan Anak - Pihak Kepolisian berkewajiban untuk membantu, menfasilitasi anak (para siswa) tersebut dalam menyampaikan pendapatnya. 

Ataupun jika tanpa adanya surat pemberitahuan rencana aksi demonstrasi dianggap pelanggaran, maka sanksi yang diatur dalam Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998 adalah tidak dikategorkan sebagai pelanggaran Pidana, melainkan sanskinya sekadar Kepolisian diberikan kewenangan untuk “dapat” (tidak harus, atau sesuai situsai dan kebutuhan) untuk membubarkan. Bukan malah menangkap atau mengamankan dan membawa ke  Kantor Kepolisian dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tanpa ada pendampingan dari pihak PK – Bapas atau pendamping sosial, sesuai ketentuan UU Perlindungan anak dan Sisitem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka KPAI akan membahas masalah ini dalam rapat koordinasi dengan  Tim Terpadu Perlindungan Anak yang dibentuk pada Rabu (2/10)  lalu. Tim ini terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait, yaitu KPAI, Kementerian PPPA, Kemeninfo, Kemdikbud, Kementerian Agama, Kemenko Polkumhan, dan POLRI.  Tim Terpadu Perlindungan Anak dikoordinatori  oleh Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA. Apalagi dalam salah satu pemberitaan di media online, Kapolda Sumatera Utara juga melakukan ancaman yang sama kepada para pelajar yang ikut aksi demo. Tim terpadu Perlindungan Anak yang berisi Kementerian/lembaga terkait wajib menindaklanjuti permasalahan ini. 

KPAI Apresiasi Pemprov DKI Jakarta 

Pertama, KPAI menilai sikap Pemprov DKI Jakarta yang disampaikan Gubenur Anies Baswedan yang memastikan pihaknya tidak akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik pelajar yang mengikuti aksi demonstrasi menuntut pembatalan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) adalah sikap yang sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA). 

KPAI juga menilai bahwa anak pemegang KJP adalah anak dari keluarga tidak mampu, kalau kemudian di cabut KJP nya, di keluarkan pula dari sekolah, maka anak-anak tersebut akan kehilangan hak atas pendidikan,  hilang masa depannya, dan malah akan menjadi masalah social ke depannya. 

Kedua, Pemprov DKI Jakarta yang lebih memilih penyelesaian melalui pembinaan bukan semata hukuman adalah kebijakan yang menghargai hak-hak anak. Gubenur DKI Jakarta menilai proses pendidikan jauh lebih penting daripada pemberian sanksi. Menurut Anies, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah memanggil anak dan orang tuanya untuk diajak diskusi. 

KPAI sepakat bahwa pembinaan dan pelibatan orangtua agar memiliki pola pengasuhan yang sama antara sekolah dengan orangtua, sehingga dapat menjaga anak tidak mengulangi perbuatannya yang keliru. Pemprov DKI Jakarta juga dapat meminta P2TP2A DKI Jakarta untuk bersinergi mengedukasi para orangtua agar membangun pengasuhan yang positif dan bagi anak-anak yang memiliki masalah psikologis dengan pola pengasuhan orangtuanya dapat dibantu di rehabilitasi oleh tim psikolog dari P2TP2A DKI Jakarta. 

Ketiga, KPAI mendukung Pemprov DKI Jakarta untuk tidak mengeluarkan anak yang ikut aksi Pelajar pada 25/9 dan 30/9, karena  Pemprov DKI Jakarta  menilai jika ada siswa bermasalah seharusnya diselesaikan di dalam lingkungan sekolah. Pemberian sanksi dengan mengeluarkan siswa dari sekolah dan mencabut bantuan KJP adalah cara yang salah. Cara semacam itu menurut Pemprov DKI Jakarta justru tidak sejalan dengan tujuan pendidikan bagi anak-anak dan melanggar hak anak mendapatkan pendidikan. 


Pemprov DKI Jakarta juga bersikap menghormati kewenangan kepolisan dalam menangani kasus-kasus anak yang diduga kuat   melakukan tindakan criminal termasuk jika ada anak DKI Jakarta yang menjadi ABH,  kewajiban kepolisian untuk menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku. Namun, Pemprov DKI Jakarta menjamin bahwa semua anak DKI Jakarta itu akan tetap dipenuhi hak atas pendidikannya. (kpai)