Tak Butuh Keributan, Nelayan Desak Jokowi Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia



The Jambi Times, JAKARTA | Nelayan tidak mau ikut ribut-ribut dengan situasi Nasional. Yang dibutuhkan nelayan, Presiden Joko Widodo-Maa’ruf Amin, tetap fokus mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia.

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Siswaryudi Heru menegaskan, jika petani sedang rebut, buruh juga rebut, bahkan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya juga rebut dengan berbagai revisi Undang-Undang, maka Nelayan Indonesia, kini sedang menunggu dan menantikan perwujudan nyata program Indonesia Poros Maritim Dunia.

“Terkhusus nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia Timur, sangat menantikan langkah konkrit dan perwujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia itu,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Selasa (24/09/2019).

Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini, lanjut Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini, untuk mewujudnyatakan berbagai program pro rakyat, terutama bagi nelayan yang sudah setia memberikan dukungannya selama periode pertama, dan masih mendukung di periode kedua Jokowi ini.

Dengan berfokus pada pengembangan sektor kelautan dan nelayan, lanjutnya, banyak persoalan bangsa Indonesia akan teratasi. Terutama persoalan keuangan yang mendera selama ini.

Sebab, potensi laut dan hasil-hasilnya di Indonesia, sangat melimpah. Karena itu, Siswaryudi Heru yang juga Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini menekankan, jangan sampai dukungan nelayan Indonesia juga mengendor, jika Presiden Joko Widodo tidak serius melakukan program-program nelayan yang sudah dinanti-nantikan itu.

Siswaryudi Heru berharap, persiapan dan prosesi pelantikan Presiden Joko Widodo-Ma’aruf Amin, akan berlangsung lancer. Setelah itu, nelayan juga akan menagih janji-janji pemerintah untuk segera mewujudkan program-program pro nelayan Indonesia.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan. Terutama bagi Nelayan. Karena itu, nelayan berharap, dan tidak mau dong kecewa. Sebaiknya pemerintah segera fokus bekerja dan mewujudkan program-program nelayan itu,” tutur Siswaryudi Heru lagi.

Sekali lagi, dia mengingatkan, Kawasan Timur Indonesia (KTI) mesti menjadi prioritas pemerintah untuk menggenjot produksi perikanan. Sebab, wilayah itu memiliki hasil laut yang melimpah ruah.

Sehingga, nelayan dan masyarakat pesisir, maupun pulau-pulaunya, mestinya sejahtera. Potensi perikanan yang selama ini belum dimaksimalkan di bagian Timur Indonesia itu.

Siswaryudi Heru mengatakan, langkah pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin nantinya, memprioritaskan kawasan itu untuk produksi ikan di Tanah Air.

“Nelayan dan masyarakat kita di sana akan bersemangat. Sebab kesejahteraan mereka sesungguhnya mudah diraih. Di depan mata sendiri. Ibarat kata, wilayah itu renyah untuk pengembangan perekonomian di sektor perikanan. Tentu harus berdampak bagus juga untuk kesejahteraan nelayannya, dan masyarakatnya,” tuturnya.

Dia mengatakan, paling tidak, kondisi yang selama ini menyebut empat provinsi di Ujung Timur Indonesia itu miskin dan tertinggal, akan bisa dibalikkan. Menjadi sejahtera dan kaya raya.

“Wilayah ujung Timur Indonesia menjadi prioritas pengembangan sektor perikanan oleh pemerintah. Sudahi kondisi bahwa ujung timur Indonesia daerah tertinggal dan miskin. Kondisi yang begitu janganlah ada lagi nantinya,” ujar Siswaryudi Heru.(***)