Tak Butuh Keributan, Nelayan Desak Jokowi Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia
The Jambi Times, JAKARTA | Nelayan
tidak mau ikut ribut-ribut dengan situasi Nasional. Yang dibutuhkan
nelayan, Presiden Joko Widodo-Maa’ruf Amin, tetap fokus mewujudkan
Indonesia Poros Maritim Dunia.
Ketua Bidang
Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur
(DEIT) Siswaryudi Heru menegaskan, jika petani sedang rebut, buruh juga
rebut, bahkan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya juga rebut
dengan berbagai revisi Undang-Undang, maka Nelayan Indonesia, kini
sedang menunggu dan menantikan perwujudan nyata program Indonesia Poros
Maritim Dunia.
“Terkhusus nelayan dan
masyarakat pesisir di Indonesia Timur, sangat menantikan langkah konkrit
dan perwujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia itu,” tutur Siswaryudi
Heru, di Jakarta, Selasa (24/09/2019).
Pemerintahan
Jokowi di periode kedua ini, lanjut Koordinator Bidang Hubungan Antar
Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
ini, untuk mewujudnyatakan berbagai program pro rakyat, terutama bagi
nelayan yang sudah setia memberikan dukungannya selama periode pertama,
dan masih mendukung di periode kedua Jokowi ini.
Dengan
berfokus pada pengembangan sektor kelautan dan nelayan, lanjutnya,
banyak persoalan bangsa Indonesia akan teratasi. Terutama persoalan
keuangan yang mendera selama ini.
Sebab,
potensi laut dan hasil-hasilnya di Indonesia, sangat melimpah. Karena
itu, Siswaryudi Heru yang juga Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap)
Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (Kadin) ini menekankan, jangan sampai dukungan nelayan
Indonesia juga mengendor, jika Presiden Joko Widodo tidak serius
melakukan program-program nelayan yang sudah dinanti-nantikan itu.
Siswaryudi
Heru berharap, persiapan dan prosesi pelantikan Presiden Joko
Widodo-Ma’aruf Amin, akan berlangsung lancer. Setelah itu, nelayan juga
akan menagih janji-janji pemerintah untuk segera mewujudkan
program-program pro nelayan Indonesia.
“Masih
banyak pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan. Terutama bagi
Nelayan. Karena itu, nelayan berharap, dan tidak mau dong kecewa.
Sebaiknya pemerintah segera fokus bekerja dan mewujudkan program-program
nelayan itu,” tutur Siswaryudi Heru lagi.
Sekali
lagi, dia mengingatkan, Kawasan Timur Indonesia (KTI) mesti menjadi
prioritas pemerintah untuk menggenjot produksi perikanan. Sebab, wilayah
itu memiliki hasil laut yang melimpah ruah.
Sehingga,
nelayan dan masyarakat pesisir, maupun pulau-pulaunya, mestinya
sejahtera. Potensi perikanan yang selama ini belum dimaksimalkan di
bagian Timur Indonesia itu.
Siswaryudi Heru
mengatakan, langkah pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin nantinya,
memprioritaskan kawasan itu untuk produksi ikan di Tanah Air.
“Nelayan
dan masyarakat kita di sana akan bersemangat. Sebab kesejahteraan
mereka sesungguhnya mudah diraih. Di depan mata sendiri. Ibarat kata,
wilayah itu renyah untuk pengembangan perekonomian di sektor perikanan.
Tentu harus berdampak bagus juga untuk kesejahteraan nelayannya, dan
masyarakatnya,” tuturnya.
Dia mengatakan,
paling tidak, kondisi yang selama ini menyebut empat provinsi di Ujung
Timur Indonesia itu miskin dan tertinggal, akan bisa dibalikkan. Menjadi
sejahtera dan kaya raya.
“Wilayah
ujung Timur Indonesia menjadi prioritas pengembangan sektor perikanan
oleh pemerintah. Sudahi kondisi bahwa ujung timur Indonesia daerah
tertinggal dan miskin. Kondisi yang begitu janganlah ada lagi nantinya,”
ujar Siswaryudi Heru.(***)
