Warga Di Luar SAD Segera Meninggalkan HGU
The Jambi Times - Batang Hari - Menghadapi Pemilu
Legislatif 9 April 2014 suasana kondusif, aman dan tertib terhindar dari hal
yang tidak diinginkan sangat diingikan semua pihak, sehingga pesta demokrasi dapat berjalan
sukses, hal ini juga menjadi harapan Pemkab Batang hari, seluruh TPS yang tersebar di 8 Kecamatan atau
100 Desa/13 Kelurahan yang ada di Kabupaten Batang Hari diharapkan dapat
menyelenggarakan Pemungutan suara dengan baik, aman dan nyaman, termasuk bagi
Warga Suku Anak Dalam (SAD) yang masih dalam konflik lahan dengan PT. Asiatik Persada
(AP) di Desa Bungku Kcamatan Bajubang.
Pemkab Batang hari telah
melakkan berbagai upaya untuk
menyelesaikan Konplik lahan tersebut mulai dari pembentukan Tim Kelompok Kerja
(Pokja) hingga menjadi Tim Terpadu (Timdu), bahkan Timdu melalui Lembaga Adat
Daerah Kaabupaten Batang hari telah melakukan verifikasi/pendataan terhadap
Warga SAD berdasarkan 4 nenek puyang
delapan, sampai tinggal penempatan SAD pada 2.065 Ha lahan yang diserahkan PT.
AP untuk SAD, namun upaya yang dilakukan Pemkab Batang hari belum maksimal.
Hingga Jum,at tanggal 14 Maret 2014
Timdu membuat Maklumat yang ditanda tangani oleh Peltu Bupati Batang Hari
Sinwan, SH, Kapolres Batang Hari AKBP.Robert A. Sormin, Dandim 0415 Batabg
Hari Fredy Sianturi, Ketua PN Muara
Bulian, Fahzal Hendri, Kajari Muara Bulian Zulbahri Bahtiar, SH dan Wakil ketua
DPRD Hj. Yulinar, SE, SIP, disaksikan Sekda Drs.H.Ali Redo, para Kepala SKPD
Terkait, Camat Bajubang Ibnu Hajar, SPdI, Pjs Kades, dan Kades Bungku terpilih
Utut Ardianto, serta undangan lainnya.
Adapun isi Maklumat yang ditanda tangani Forkompinda Batang hari
tersebut antara lain sebagai berikut :
masyrakat diminta menjaga ketertiban dan
keamanan sampai Pemilu Legislatif mendatang, Bagi Masyarakat yang sudah
diverifikasi Pemkab Batang hari (melalui Timdu) diminta untuk segera menempati
lahan yang ditetapkan dan melakkan aktifitas dan yang ketiga Bagi warga yang bukan SAD dimintasecara suka rela
agar meninggalkan lahan dalam waktu 24
jam, jika dalam waktu 24 jam tidak meninggalkan lahan HGU, akan dilakukan
tindakan penertiban sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Kabag Hukum Setda Batang hari Yuliando
Nainggolan, SH Maklumat tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani (14 Maret) dan harus dipatuhi
oleh masyarakat, baik bagi Suku Anak Dalam maupun Suku Anak Datang yang ada di
lokasi konflik.
Yuliando menjelaskan bahwa, saat
penertiban petugas dan Timdu akan melakukan tugas secara persuasif dengan
warga, namun jika tidak membuahkan hasil tentu tidak meutup kemungkinan dengan
tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Dan diharapkan dengan adanya
Maklumat ini konflik lahan yang terjadi dilokasi PT.AP dengan masyarakat dapat
diselesaikan dengan baik. (DIO)
