News Breaking
Live
wb_hadi

Breaking News

Kunker Ketua DPR RI Ke UNBARI

Kunker Ketua DPR RI Ke UNBARI

          

  The Jambi Times - Jambi - Gubernur Jambi,Hasan Basri Agus meminta kepada mahasiswa untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang bersifat membangun  untuk kepentingan daerah. Hal itu ditegaskan pada acara kunjungan kerja Ketua DPR RI Marzuki Ali di Kampus Universitas Batanghari (23/11-13). Dalam kesempatan tersebut disampaikan Deklarasi Dewan Mahasiswa Jambi dari sejumlah BEM Perguruan Tinggi Jambi.

            Selanjutnya Gubernur Jambi mengatakan untuk membangun keterbukaan dengan masyarakat ada sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi diantaranya SKPD Jambi Emas menjawab di TVRI, untuk membangun informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Pada zaman reformasi sekarang ini Gubernur bukan dianggab sebagai raja tetapi sebaliknya pelayan masyarakat. Kegiatan diskusi dengan LSM dan mahasiswa juga sudah dijadwalkan, semua itu untuk membangun keterbukaan.

            Ketua DPR RI Marzuki Ali pada kesempatan tersebut menyampaikan Orasi kebangsaan dengan tema : Memenangkan Indonesia, meretas system ideal atas dampak problematika demokrasi liberal di Indonesia saat ini. Dalam orasinya Marzuki menilai bahwa demnokrasi di Indonesia masih demokrasi procedural artinya karena kemakmuran dan kecerdasan bangsa Indonesia masih rendah maka dalam memilih pemimpin juga belum cerdas. Karena rakyat bedlum bisa menentukan yang benar arah perjalanan bangsa ini kedepan, akhirnya lahir istilah demokrasi criminal, demokrasi premanisme, karena kita belum siap berdemokrasi secara bebas, tegas Marzuki Ali.

Dalam system demokrasi mau tidak mau suka tidak suka harusnya ada parpol. Partai Politik adalah pilarnya demokrasi, tanpa partai politik tidak ada demokrasi, jadi bila ingin demokrasi tetap hidup di Indonesia, jangan hancurkan parpol, tetapi kalau partai politik ada masalah kita perbaiki parpol itu agar demokrasi bisa hidup dan berkualitas.  

            Dalam orasinya Marzuki juga menyatakan karena kost politik yang mahal maka lebih dari 300 kepala daerah tersangkut kasus korupsi, maka dengan pertimbangan itulah maka demokrasi kita ini dibenahi, bagaimana kost politiknya murah, bagaimana masyarakat kita cerdaskan tidak menunggu money politik baru memilih, tetapi memilih partai dan pemimpin yang memang benar-benar cerdas bisa memperjuangkan bangsa ini. ( Tim-JT/Adv).

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.