Ruhut Ditolak Jadi Ketua
 |
| (Ilustrasi) |
Sebelumnya, ada penolakan keras dari beberapa anggota komisi III, sebut saja Ahmad Yani dari fraksi PPP, Bambang Soesatyo dari fraksi Golkar dan Syarifuddin Suding dari fraksi Hanura.
Ketiganya merujuk pada penggunaan Tata Tertib Dewan dan UU MPR,DPR, DPD dan DPRD (MD3), pasal 52 ayat 6, UU MD3 soal tata cara pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR, kemungkinan itu terjadi bila musyawarah mufakat tidak tercapai dan akan dilakukan pemilihan berdasarkan suara terbanyak.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, semua upaya agar Ruhut bisa diterima dengan baik di Komisi III, akan ditempuh.
"Yang jelas, sebagai ketua fraksi kami akan melakukan lobi-lobi politik dan itu sebuah keniscayaan dalam politik dan itu tidak dilarang. Kami, akan bicara dengan pak Ruhut, dan selaku ketua fraksi kami akan melakukan lobi-lobi politik," jelas Nurhayati di ruang fraksi PD, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/9/2013).
Menurutnya, lobi yang akan dilakukannya hanya untuk menanyakan mengapa ada penolakan terhadap Ruhut kepada semua fraksi yang ada di DPR. "Kami menghargai keputusan fraksi yang lain dan kami meminta mereka menghargai keputusan PD," sambungnya.
Nurhayati menegaskan, seorang pemimpin komisi di DPR, tidak harus punya pengalaman, melainkan sebuah keputusan yang dibuat oleh fraksi yang bersangkutan.
Saat ditanyakan, apakah penolakan Ruhut akan masuk dalam pembahasan di sekretariat gabungan (setgab) koalisi mengingat mereka yang menolak berasal dari partai yang ada di setgab, Nurhayati menjawab masalah tersebut hanya akan dibahas dalam ruang lingkup fraksi di DPR saja.
"Itukan biasa dan bukan hal baru. Ini biasa dan sering terjadi di setiap komisi. Bukan hanya soal pak ruhut juga. Masa urusan ketua komisi saja harus dibawa ke setgab? Itu berarti meragukan saya sebagai ketua fraksi," pungkasnya.Seperti yang di langsir okezone(cns)
