HBA.MOU Soal KUA PPAS 2014
 |
| (Foto:HBA MOU) |
Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 226/PMK.07/2012 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Provinsi Jambi berada pada kategori dengan Kapasitas Fiskal “sedang” dengan 7 (tujuh) Provinsi lainnya.
“Jika kita lihat Peta Kapasitas Fiskal untuk Wilayah Sumatera, maka Provinsi Bangka Belitung merupakan daerah dengan kapasitas fiskal termasuk pada kategori “Sangat Tinggi”. Untuk kategori “Tinggi” adalah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Kategori kapasitas fiskal “Sedang” adalah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Sedangkan 5 (lima) provinsi lainnya yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Provinsi Lampung berada pada kategori “Rendah”,” ungkap gubernur.
Gubernur menekankan, dengan kondisi kapasitas fiskal Provinsi Jambi yang berada pada kategori “sedang” tersebut, harus disusun program dan kegiatan yang benar-benar selektif dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi dan yang telah disepakati untuk diadikan acuan dalam menyusun APBD setiap tahunnya.
“Oleh karenanya, kami sangat berterima kasih terhadap masukan-masukan yang telah disampaikan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan datang, dan kita harus tetap fokus sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang Insya Allah akan kita sepakati dan menjadi acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaan 2014 yang akan datang,” ujar gubernur.
”Oleh karenanya, saya sangat berharap kerjasama yang baik selama ini, antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembangunan dapat terus terjalin dan bersinergi sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang kita cita-citakan bersama. Untuk itu, kepada para Kepala SKPD saya minta untuk dapat memberikan penjelasan yang akurat pada saat hearing nantinya terhadap program dan kegiatan yang diusulkan. Saya juga minta kepada seluruh Kepala SKPD dalam menyusun program dan kegiatan strategis sesuai dengan tupoksinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku,” lanjut gubernur.
Kepada para wartawan yang mewawancarainya, gubernur mengemukakan bahwa seluruh misi pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi tetap dilakukan secara simultan (bersamaan) dan berkesinambungan. Gubernur mengatakan, titik berat program pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2014 adalah infrastruktur, karena infrastruktur berdampak positif dan sangat mempengaruhi sektor lainnya, terutama menggerakkan ekonomi.
Gubernur juga mengemukakan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan gini ratio, yakni agar kondisi ekonomi masyarakat jangan terlalu timpang, jangan ada yang terlalu kaya dan tidak ada yang terlalu miskin.
Dikatakan oleh gubernur, Samisake merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk membantu masyarakat sangat miskin, dengan harapan tidak ada lagi masyarakat yang terlalu miskin atau sangat miskin di Provinsi Jambi.
Sebelumnya, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, Bambang Bayu Suseso dalam laporan terhadap pembahasan KUA PPAS Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014 berharap agar kegiatan yang disusun dalam program kerja mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014, sebagaimana yang tertuang baik dalam RKPD 2014 maupun dalam Kebijakan Umum Anggaran 2014, yang meliputi:
1. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan kondisi infrastruktur
Bambang Bayu Suseno mengatakan, sesuai dengan Nota Pengantar yang disampaikan oleh Gubernur Jambi, Pendapatan diprediksikan sebesar Rp2.844.657.030.952,00. “Perlu mendapatkan perhatian dalam Kebijakan Pendapatan Daerah, yaitu agar dapat menggali lebih banyak lagi potensi sumber pendapatan yang belum tergali, sehingga PAD Provinsi Jambi meningkat signifikan,” ujar Bambang Bayu Suseno.
Selanjutnya, Bambang Bayu Suseno menuturkan, untuk kebijakan Belanja pada Tahun Anggaran 2014 adalah senilai Rp3.127.995.427.070,27, dan untuk pembiayaan daerah adalah senilai Rp283.338.396.117,86, dengan rincian:
I. Rencana Pendapatan Daerah pada RAPBD TA 2014 senilai Rp2.844.657.030.952,00, terdisi dari:
Pendapatan Asli Daerah Rp965.465.675.862,26, yang merupakan kontribusi dari:
a. Pajak Daerah sebesar Rp808.437.579.667,00
b. Retribusi Daerah Rp16.382.166.350,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp40.000.000.000,00
d. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp88.872.026.810,00
Dana Perimbangan senilai Rp1.521.368.416.090,15, yang berasal dari kontribusi:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp633.754.564.090,15
b. Dana Alokasi Umum Rp887.613.852.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sampai sekarang belum ada pemberitaan dari Pusat
Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp357.822.939.000,00, yang berasal dari kontribusi:
a. Dana Penyesuaian/Otonomi Khusus sebesar Rp356.822.939.000,15
b. Pendapatan Hibah sebesar Rp1.000.000.000,00
Pembiayaan Daerah sebesar Rp283.338.396.117,86
II. Pada Sisi Rencana Belanja sebesar Rp3.127.995.427.070,27, dengan rincian:
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.355.812.812.380,96, dialokasikan untuk
a. Belanja Pegawai Rp590.039.873.380,96
b. Belanja Hibah/Bantuan Sosial Rp377.772.939.000,00
c. Belanja Bantuan Keuangan Rp138.000.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Rp250.000.000.000,00
2. Belanja Langsung Rp1.772.182.614.689,31
Selain itu, Bambang Bayu Suseno mengharapkaan kepada para kepala SKPD, dalam menyusun program dan kegiatan, tidak hanya berorientasi pada output kegiatan, tetapi juga dapat memberikan dampak yang nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta, dan dihadiri oleh 33 dari 45 anggota DPRD Provinsi Jambi, sedangkan 12 orang lagi tidak hadir.
Turut hadir dalam dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Ir.H.Syahrasaddin,M.Si; para Asisten, para kepala SKPD atau yang mewakili dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, perwakilan dari Muspida Provinsi Jambi, serta para undangan lainnya. (dhi/h)
