Dugaan Pungutan Bermodus Komite di SMKN 1 Muarojambi, Jamhuri Berharap Dinas Pendidikan Tidak Tutup Mata
The Jambi Times, MUAROJAMBI | Kejadian luar biasa dan sangat miris yang terjadi di dunia pendidikan di Provinsi Jambi tepatnya di SMKN 1 Kabupaten Muarojambi.yang mana ramai jadi perbincangan, delapan orang peserta didik terpaksa harus mengikuti ujian duduk di lantai akibat tidak mampu membayarkan pungutan komite sekolah sejumalah Rp30.000 tiap bualannya.
Menanggapi peristiwa memilukan itu Jamhuri Ketua LSM 9 Jambi mengatakan, ini sesuatu yang luar biasa, pendidikan di jadikan ajang melakukan pungutan ilegal,dan ini merupakan suatu sinyalemen gagalnya penyelenggaraan upaya mencerdaskan anak bangsa, Rabu(30/11/22)
"Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai leading sector pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional, tidak bisa tutup mata begitu saja, perlakuan amoral atau tidak manusiawi terhadap generasi penerus bangsa menjadi tanggungjawab mereka," katanya.
Jamhuri juga menyinggung kedudukan Kepala dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan mengatakan,"Sebaiknya sebelum menjabat sebagai Kepala dinas Pendidikan dan Kepala bidang yang membidangi Sekolah Menengah Kejuruan belajar dulu tentang management dan regulasi tentang pendidikan, agar tidak merusak tatanan pembinaan mental dan masa depan generasi penerus bangsa.
"Harus diingat jabatan yang diemban tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan massa depan generasi harapan bangsa.
Jangan hancurkan pendidikan dengan kepentingan kekuasaan dan jabatan. Jangan hanya sekedar mengejar tambahan penghasilan pegawai masa depan anak bangsa tergadaikan," paparnya.
Dan Kepada Wali murid dan masyarakat yang merasa dirugikan sebaiknya tempu jalur hukum,
"Jangan pernah tertipu dengan dalih Komite Sekolah segala macam, tanyakan lebih dahulu tentang alokasi anggaran pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan tanpa ragu dan malu apalagi harus takut.
Negara ini negara hukum Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat,"jelasnya.
Lebih lanjut dalam persoalan ini dirinya lebih menekankan selaku pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal ini terutama di bidang pembinaan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
"Sebaiknya Kabid Bina SMK berpikir lebih lanjut dengan nalar dan nurani, jika tak sanggup menjabat mundur akan lebih terhormat, daripada menjabat harus dilaknat masyarakat." pungkasnya.
(Feri).
