Kemendagri Hargai Survei IPO, Namun Isi Survei Tak Mewakili Keseluruhan Masyarakat*
"Kita
hargai survei, survei ini isinya persepsi yang diukur adalah
orang-orang tertentu saja, bisa jadi yang ditanya adalah orang yang tak
memahami ketatanegaraan atau yang tak memahami manajemen pemerintahan,"
kata Bahtiar di Jakarta, Minggu (24/11/2019).
Indonesia
Political Opinion (IPO) sejak 30 Oktober hingga 2 November 2019 telah
melakukan survei untuk melihat respon publik atas susunan Kabinet
Indonesia Maju.
Survei tersebut hanya
melibatkan 800 responden untuk mendapatkan pertanyaan soal kecocokan
antara tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya.
"Jadi
survei sangat dangkal, responden belum tentu representasi dari
masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pak Jokowi memilih seseorang
pasti melalui penelitian yang mendalam dan menempatkan sesuai kebutuhan,
tantangan lingkungan, dan tujuan kedepan," ujarnya.
Sosok
Tito Karnavian bukan saja sekedar mantan anggota Polri profesional dan
mantan Kapolri yang sudah terbiasa mengelola Kamtibmas dalam negeri,
pernah menjadi Kapolda dan berinteraksi, bersinergi dengan Pemerintah
Daerah. Ia juga merupakan seorang Ilmuwan bergelar Profesor dan Ph.D
yang memiliki pemahaman konseptual tentang apa, dan bagaimana mengelola
negara. Bahkan, ia memiliki pemahaman Internasional apa dan bagaimana
interaksi antar negara dan masyarakat dunia.
"Aspek
Pemerintahan dalam negeri dibina Kemendagri hanya aspek kecil bagian
dari tata kelola negara. Wawasan Pak Tito adalah wawasan internasional
dan sekaligus memahami secara spesifik budaya lokal, memahami sistem
politik pemerintahan dan memahami sistem pemerintahan daerah hingga
hal-hal detil di lapangan, termasuk cara mengatasinya," tukasnya.
Terpilihnya
Mendagri Tito Karnavian dijadikan peluang bagi Kemendagri untuk
melakukan reformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam
negeri, mengubah perilaku birokrasi pemerintahan dalam negeri, menata
sistem politik dalam negeri yang kompatibel dengan akar budaya bangsa,
serta mampu mempercepat pelayanan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Menggerakkan Pemda secara cepat, memperbaiki sistem
pelayanan Investasi, peningkatan kualitas SDM, dan mempercepat lapangan
kerja.
"Jika objektif, Pak Tito baru dua bulan
di Kemendagri langsung membuat terobosan yang luar biasa membangun
sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk Forkopimda,
yaitu acara Rakornas di SICC (13/11/2019). Semua pihak memuji suksesnya
acara tersebut, dan dampaknya pada perubahan hubungan-hubungan dan tata
kelola pemerintahan Pusat dan Daerah," kata Bahtiar.
Hasil
yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Indonesia Political
Opinion (IPO) sejak 30 Oktober hingga 2 November 2019 menunjukkan Tito
Karnavian menduduki posisi tiga terbawah sebagai orang yang dianggap
kurang pas menduduki posisi Mendagri. Padahal survei tersebut hanya
melibatkan 800 responden untuk mendapatkan pertanyaan soal kecocokan
antara tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya. Dengan jumlah
responden dan menggunakan metode purposive sampling dalam penarikan
sampel, terlihat hasil survei tak representatif dan tidak mewakili
keseluruhan masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, sampel yang digunakan
juga tidak dicantumkan memiliki latar belakang tertentu yang dianggap
memahami betul manajemen pemerintahan.
