Benang Merah Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
The Jambi Times, BATAM | Setiap tahun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) menyerahkan hasil evaluasi terhadap unit pelayanan
publik di daerah dan instansi pusat. Salah satu tujuan evaluasi itu
adalah untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan
tidak terjebak dalam alur birokrasi yang panjang. Pemangkasan alur
birokrasi itu pula menjadi salah satu prioritas utama Presiden Joko
Widodo.
Dengan alur birokrasi yang mudah dalam
pelayanan, masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap
pemerintah. “Harapan presiden, reformasi birokrasi harus dipercepat. Itu
juga bisa mempercepat proses investasi dan mampu meningkatkan ekonomi,”
ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi
Pelayanan Publik Wilayah I, di Batam, (07/11).
Menurut
mantan Menteri Dalam Negeri ini, kepala daerah dan sekretaris daerah
sebagai pembina dan penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di
daerah, memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak
terciptanya terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu,
perlu secara intensif membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif
dengan unit-unit pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima.
Menteri
Tjahjo mengatakan, poin penting yang disampaikan presiden adalah bahwa
setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memposisikan diri sebagai
pelayan masyarakat. “Bekerja cepat, keras, produktif. Jangan terjebak
rutinitas, dan pekerjaan berorientasi hasil,” tegasnya.
Reformasi
birokrasi itu tentu harus berdampak pada kualitas pelayanan publik yang
dirasakan oleh masyarakat. Terutama pada unit yang bersentuhan langsung
dengan publik, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPM-PTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap (Samsat).
Beberapa unit pelayanan
tersebut dinilai sudah layak meraih predikat Pelayanan Prima dan Sangat
Baik. Menteri Tjahjo berharap, penghargaan dari Kementerian PANRB untuk
unit pelayanan tersebut bisa merangsang perbaikan layanan bagi
pemerintah daerah lainnya.
Untuk mewujudkan
pelayanan prima di seluruh unit layanan, tentu perlu dukungan
infrastruktur dan kapasitas SDM yang memadai untuk dapat mengembangkan
sistem pelayanan publik modern berbasis teknologi informasi. Meski
begitu, laporan atau keluhan masyarakat juga harus menjadi dasar utama
arah perbaikan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah. “Kalau ada
pengaduan dari masyarakat, harus dipercepat prosesnya,” tegas Menteri
Tjahjo.
Pemerintah daerah dituntut harus siap
dengan segala perubahan. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,
pemda harus menampilkan pelayanan publik yang menjawab kebutuhan
masyarakat. Inovasi harus terus diciptakan demi memudahkan publik.
“Pemda harus menonjol, punya inovasi untuk membumikan pelayanan publik
serta memberikan investasi yang mudah,”pungkas Menteri Tjahjo.
(don/HUMAS MENPANRB)
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima pada Wilayah I:
1. DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2. DPMPTSP Provinsi Riau
3. DPMPTSP Kota Bogor
4. DPMPTSP Kota Pekanbaru
5. Disdukcapil Kab. Padang Pariaman
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik pada Wilayah I:
1. Disdukcapil Kab. Bangka Tengah
2. Disdukcapil Kab Bangka
3. Disdukcapil Kota Banda Aceh
4. Disdukcapil Kota Payakumbuh
5. Disdukcapil Kota Bandung
6. Disdukcapil Kota Sukabumi
7. Disdukcapil Kota Bogor
8. DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin
9. DPMPTSP Kab. Padang Pariaman
10. DPMPTSP Kab. Siak
11. DPMPTSP Kab. Garut
12. DPMPTSP Kab. Karawang
13. DPMPTSP Kota Banda Aceh
14. DPMPTSP Kota Tebing Tinggi
15. DPMPTSP Kota Payakumbuh
16. DPMPTSP Kota Jambi
17. DPMPTSP Kota Palembang
18. DPMPTSP Kota Bandung
19. DPMPTSP Kota Bekasi
20. RSUD Kab. Bogor
21. RSUD Kab. Tangerang
22. RSUD Kab. Tasikmalaya
23. RSUD Kab. Tanah Datar
24. RSUD Kab. Aceh Barat
25. RSUD Kab. Padang Pariaman
26. RSUD Kab. Deli Serdang
27. RSUD Kab. Karimun
28. RSUD Kab. Musi Banyuasin
29. RSUD Kab. Bangka
30. RSUD Kab. Bogor
31. RSUD Kota Batam
32. RSUD Kota Bandung
33. RSUD Kota Bogor
34. RSUD Kota Cimahi
35. RSUD Kota Padang Panjang
36. RSUD Kota Tangerang
37. RSUD Kab. Bekasi
Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik pada Wilayah I:
1. Wali Kota Bogor
2. Wali Kota Bandung
