PNS di Larang Gunakan Gas Subsidi
THE JAMBI TIMES - KUALA TUNGKAL- Seluruh aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).
di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi dituntut untuk tidak lagi menggunakan gas elpiji bersubsidi 3 kg.
Bagi ASN dan PNS yang masih menggunakan gas bersubsidi untuk masyarakat miskin ini, diimbau agar beralih menggunakan elpiji yang nonsubsidi.
Larangan keras ini dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi (Perindagkop) Kabupaten Tanjab Barat.
Kepala Disprindagkop Tanjab Barat syafriwan menegaskan, jika gas subsidi hanya untuk masyarakat yang kurang mampu, bukan untuk PNS maupun kalangan masyarakat ekonomi atas.
Dikatakannya Selain PNS, restoran, rumah makan dan Hotel juga tidak diperbolehkan menggunakan gas elpiji 3 kilogram.
"Sementara yang boleh membelinya yakni warga yang berpenghasilan dibawah UMR,"ujar Syafriwan beberapa waktu lalu.
Mengenai larangan ini pula, lanjut Syafriwan, dirinya mengaku bahwa pihaknya juga sudah menghimbau dan mengeluarkan surat edaran beberapa bulan lalu.
"Gas subsidi merupakan hak masyarakat kurang mampu, dan Jika masyarakat mampu juga memakai gas 3 kg bersubsidi tentunya jatah kuota gas subsidi tersebut tidak mencukupi,"terangnya.
Syafriwan mengharapkan kepada seluruh agen maupun pangkalan gas yang ada di Tanjab Barat, agar menyalurkan gas subsidi kepada orang-orang yang berhak, bukan menjual kepada masyarakat ekonomi atas.
Kebijakan pemerintah terkait larangan ASN menggunakan gas elpiji bersubsidi ini mendapat tanggapan dari para ASN dilingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjab Barat.
Rusmawati Munte salah seorang ASN mengutarakan, la sangat mendukung larangan ASN menggunakan gas elpiji bersubsidi ini.
"ASN telah digaji negara, dan ASN dikategorikan warga mampu dengan penghasilan ekonomi keatas. Saya mendukung kebijakan pemerintah ini,"ujar Rusmawati.
Hal senada juga diutarakan PNS Pemkab Tanjab Barat lainnya, Yudi. Yudi mengaku selama ini tidak pernah menggunakan gas elpiji bersubsidi, sebab ia sangat mendukung kinerja pemerintah terkait larangan ASN untuk tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi.
" Saya sangat mendukung. ASN jangan lagi menggunakan gas elpiji bersubsidi. Gas elpiji bersubsidi diperuntuhkan bagi warga yang kurang mampu dan ekonomi lemah,"Yudi menandaskan.(***)
