Pasca Kecelakaan BPK,Tomas Pertanyakan Hukum Adat Merangin
The Jambi Times - Merangin - Pasca terjadian kecalakaan menimpa Tim Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) Yantok di desa Lubuk Gaung Kecamatan Masumai berapa waktu lalu
kamis (12/2) sekitar pukul 16.00. Hingga dilarikan kerumah saki
Abundjani Bangko.
Kejadian tersebut, lantaran ditabrak mobil Navara milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan mengalami luka dibagian kepala.
Informasi pun beredar, bahwa antara dinas PU BPK sudah menyelesaikan dengan surat pernyataan dibawa materai 6000 kedua belah pihak.
Kapolres Merangin, melalui Kasat Lantas AKP Teguh Patriot, pun juga membenarkan bahwa pihak PU sudah membuat surat pernyataan materai 6000.
"Memang benar ada surat pernyataan dibuat di atas materai 6000, tapi tidak ada poto pendukung, itupun cuma sepihak, " ungkap AKP Teguh.
Terpisah Tokoh Masyarakat Merangin Edi Valentino, menyayangkan tindakan dilakukan pihak PU merangin. Karena menurutnya hukum adat lagi tidak diperdulikan lagi.
"Masalah adat untuk dikabupaten merangin di tali undang tambang teliti, harus Lembam balu, tempung tawa, luko luki ayam sikok di pampeh, Ayak sikok bereh segantang, " urai Edi kalau mengacu Hukum Adat.
Ditambahkan Edi, jika sebenarnya jika mengacu lagi dalam perundingan tidak boleh membuat surat pernyataan asal bikin.
"Seharusnya membuat surat pernyataan itu harus sehat jasmani rohani baru lah buat surat pernyataan bukan sekendang perut saja, " tegasnya.
Senada dengan tokoh pemuda Merangin Damsir Karim, juga menyayangkan tindakan dilakukan dinas PU.
Dijelaskannya, membuat surat pernyataan itu tidak ngampang, harus ada etika.
"Sebenarnya kalau mengacu surat perdamaian, secara etikan itu tidak boleh orang sakit dibikin perdamaina, karena surat surat perdamaian harus sehat jasmani, " cetusnya.
Damsir pun juga mempertanyakan kenapa pihak PU buru-buru membuat surat perdamainan ada apa dibalik itu,?.
"Kenapa membuat surat perdamainya buru-buru Ada apa dibalik itu,?" Tutupnya. (Lik)
Kejadian tersebut, lantaran ditabrak mobil Navara milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan mengalami luka dibagian kepala.
Informasi pun beredar, bahwa antara dinas PU BPK sudah menyelesaikan dengan surat pernyataan dibawa materai 6000 kedua belah pihak.
Kapolres Merangin, melalui Kasat Lantas AKP Teguh Patriot, pun juga membenarkan bahwa pihak PU sudah membuat surat pernyataan materai 6000.
"Memang benar ada surat pernyataan dibuat di atas materai 6000, tapi tidak ada poto pendukung, itupun cuma sepihak, " ungkap AKP Teguh.
Terpisah Tokoh Masyarakat Merangin Edi Valentino, menyayangkan tindakan dilakukan pihak PU merangin. Karena menurutnya hukum adat lagi tidak diperdulikan lagi.
"Masalah adat untuk dikabupaten merangin di tali undang tambang teliti, harus Lembam balu, tempung tawa, luko luki ayam sikok di pampeh, Ayak sikok bereh segantang, " urai Edi kalau mengacu Hukum Adat.
Ditambahkan Edi, jika sebenarnya jika mengacu lagi dalam perundingan tidak boleh membuat surat pernyataan asal bikin.
"Seharusnya membuat surat pernyataan itu harus sehat jasmani rohani baru lah buat surat pernyataan bukan sekendang perut saja, " tegasnya.
Senada dengan tokoh pemuda Merangin Damsir Karim, juga menyayangkan tindakan dilakukan dinas PU.
Dijelaskannya, membuat surat pernyataan itu tidak ngampang, harus ada etika.
"Sebenarnya kalau mengacu surat perdamaian, secara etikan itu tidak boleh orang sakit dibikin perdamaina, karena surat surat perdamaian harus sehat jasmani, " cetusnya.
Damsir pun juga mempertanyakan kenapa pihak PU buru-buru membuat surat perdamainan ada apa dibalik itu,?.
"Kenapa membuat surat perdamainya buru-buru Ada apa dibalik itu,?" Tutupnya. (Lik)
