News Breaking
Live
wb_hadi

Breaking News

99 Persen Sekolah Penerima Dana BOS di Batanghari Tidak Melapor

99 Persen Sekolah Penerima Dana BOS di Batanghari Tidak Melapor


The Jambi Times - Batang Hari – Penilaian peridikat opini WDP oleh BPK RI Perwakilan Jambi pada tahun 2014 terhadap Pemda Batanghari atas dasar kurang baiknya pendataa manajemen pelaporan aset yang bersmber dari APBN diprogram dana BOS pada tahun 2013 hingga 2014 itu, ternyata memang benar-benar masalah besar.

Bayangkan saja, sejak tahun 2013 hingga 2015 ini, pendataan pelaporan penggunaan dana BOS yang menjadi aset itu, sampai detik ini belum ada laporannya, ini dikatakan secara langsung oleh Kabag Aset Setda Batanghari, Akmal. “Dulu kita sudah surati dinas Pendidikan soal ini, jadi memang sampai hari ini, belum ada laporanya sama sekalipun” terang Akmal kepada wartawan ini.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran tentang hal ini melalui website : http://lapor.bos.kemdikbud.go.id/ ternyata tentang pelaporan pengunaan dana BOS oleh Sekolah tingkat SD saja, Batanghari pada tahun 2013 tidak teriput, jumlah sekolah SD yang menerima dana BOS tersebut 212 SD, SMP 52 sekolah, , semua sekolah belum melaporkan tentang pengunaan 13 item yang menjadi komponen di juklak dan juknis pengunaan dana BOS tersebut. Ditahun 2014.

 Batanghari juga menerima dana BOS jumlah sekolahnya, sama tahun 2013, tetapi pada triwulan I, ada 5 sekolah yang telah melapor tentang pengunaan dana BOS tersbut, triwulan ke II ada 4 sekolah, triwulan III ada 3 sekolah dan triwulan ke IV hanya ada 1 sekolah. Untuk sekolah SMP dari 52 sekolah SMP yang menerima, hanya 1 sekolah SMP yang melaporkan, itupun hanya triwulan pertama, untuk laporan triwulan 2,3 dan 4 tidak terlihat date inputnya di wesite itu.

 Sedangkan pada 2015, dari 212 yang menerima kucuran dana BOS tersebut, pada triwulan I hanya 5 sekolah yang melapor, lalu pada triwulan ke II hingga ke IV belum ada laporan dan untuk tingkat SMP pada triwulan I hanya ada 2 sekolah yang melapor, triwulan ke 2 hanya 1 sekolah.

Lalu, apakah ini bagian menjadi dasar pihak BPK RI untuk menjadikan dasar pemberian opini kepada Pemda Kabupaten Batanghari atau mungkin Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia ini, yang jelas, sampai berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Batanghari, Dra. Jamilah belum bisa dikonfirmasikan. (Laporan : Osain Batanghari)
    

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.