99 Persen Sekolah Penerima Dana BOS di Batanghari Tidak Melapor
The
Jambi Times - Batang Hari – Penilaian peridikat opini WDP oleh BPK
RI Perwakilan Jambi pada tahun 2014 terhadap Pemda Batanghari atas dasar
kurang baiknya pendataa manajemen pelaporan aset yang bersmber dari
APBN diprogram dana BOS pada tahun 2013 hingga 2014 itu, ternyata memang
benar-benar masalah besar.
Bayangkan saja, sejak tahun 2013
hingga 2015 ini, pendataan pelaporan penggunaan dana BOS yang menjadi
aset itu, sampai detik ini belum ada laporannya, ini dikatakan secara
langsung oleh Kabag Aset Setda Batanghari, Akmal.
“Dulu kita
sudah surati dinas Pendidikan soal ini, jadi memang sampai hari ini,
belum ada laporanya sama sekalipun” terang Akmal kepada wartawan ini.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran tentang hal ini melalui website : http://lapor.bos.kemdikbud.go.id/
ternyata tentang pelaporan pengunaan dana BOS oleh Sekolah tingkat SD
saja, Batanghari pada tahun 2013 tidak teriput, jumlah sekolah SD yang
menerima dana BOS tersebut 212 SD, SMP 52 sekolah, , semua sekolah belum
melaporkan tentang pengunaan 13 item yang menjadi komponen di juklak
dan juknis pengunaan dana BOS tersebut.
Ditahun 2014.
Batanghari
juga menerima dana BOS jumlah sekolahnya, sama tahun 2013, tetapi pada
triwulan I, ada 5 sekolah yang telah melapor tentang pengunaan dana BOS
tersbut, triwulan ke II ada 4 sekolah, triwulan III ada 3 sekolah dan
triwulan ke IV hanya ada 1 sekolah. Untuk sekolah SMP dari 52 sekolah
SMP yang menerima, hanya 1 sekolah SMP yang melaporkan, itupun hanya
triwulan pertama, untuk laporan triwulan 2,3 dan 4 tidak terlihat date
inputnya di wesite itu.
Sedangkan pada 2015, dari 212 yang
menerima kucuran dana BOS tersebut, pada triwulan I hanya 5 sekolah yang
melapor, lalu pada triwulan ke II hingga ke IV belum ada laporan dan
untuk tingkat SMP pada triwulan I hanya ada 2 sekolah yang melapor,
triwulan ke 2 hanya 1 sekolah.
Lalu, apakah ini bagian menjadi
dasar pihak BPK RI untuk menjadikan dasar pemberian opini kepada Pemda
Kabupaten Batanghari atau mungkin Kabupaten dan Kota yang ada di
Indonesia ini, yang jelas, sampai berita ini diterbitkan, Kepala Dinas
Pendidikan Batanghari, Dra. Jamilah belum bisa dikonfirmasikan. (Laporan
: Osain Batanghari)