KPK Dan Gubernur Tandatangani Komitmen Pengawasan Pengelolaan Tambang

The Jambi Times Thursday, May 08, 2014 0

The Jambi Times - Jambi- Gubernur Jambi,Hasan Basri Agus menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam pengelolaan pertembangan minerba. Komitmen pemerintah ini ditegaskan dalam penandatanganan Gubernur Jambi beserta Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi dengan KPK dan kementrian ESDM Republik Indonesia. Penandatangan ini dilaksanakan di ruang pola kantor Gubernur, Rabu (7/8) dalam acara koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Hadir pada kesempatan ini Wakil Gubernur Jambi,.Fachrori Umar,M.Hum, Plt.Sekda Provinsi Jambi Kailani, dan Kepala SKPD Lingkup Provinsi Jambi, dan Forkompimda Provinsi Jambi, sedangkan dari pusat hadir Wakil Ketua KPK Zulkarnain, dan Pejabat Kementrian ESDM, Pejabat Kementrian Lingkungan Hidup, Pejabat Kementrian Kehutanan, Pejabat Kementrian dan pejabat dari Kementrian terkait lainnya.

      Dalam penandatangan komitmen ini sasaran yang ingin dicapai adalah (1) pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan, (2) pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba, (3) pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba, (4) pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba, (5) pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba. Lokus kegiatan ini berpusat di 12 Provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Kegiatan ini diselenggarakan di Jambi pada 6 s.d 8 Mei 2014 bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif,meliputi (1) sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu, (2) adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi, (3) adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik.

Dalam sambutannya Gubernur menyatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan momentum bagi daerah untuk lebih baik lagi dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara yang merupakan salah satu potensi ekonomi yang dimiliki secara arif dan bijaksana dengan mengedepankan aspek-aspek keberlanjutan dalam pengelolaannya.

“Kegiatan pertambangan yang baik dan benar hendaknya diawali dengan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengangkutan atau  penjualan dan diakhiri dengan rehabilitasi lahan pasca tambang. Secara garis besar pengelolaan pertambangan harus dilakukan dengan mengedepankan aspek teknis maupun non teknis, agar kegiatan pertambangan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baik terhadap kegiatan pertambangan itu sendiri maupun terhadap lingkungan” jelas Gubernur.

Gubernur berharap dari kegiatan ini menjadi titik tolak untuk memanfaatkan potensi ekonomi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. “Untuk itu pengarustamaan pembangunan berkelanjutan telah menggeser paradigma pembangunan sektoral menjadi pembangunan berbasis penataan ruang sebagai payung pengembangan kegiatan sektoral juga harus menunjang pencapaian tujuan pengembangan wilayah yang dicapai melalui integrasi dan keterpaduan antar sektor dan antar wilayah” jelasnya.

Sementara itu paparan KPK pada Rapat Koordinasi dan Supervisi terdapat 10 permasalahan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara saat ini yaitu 1) Pengembangan system data dan informasi minerba masih bersifat parsial, 2).Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, 3) Renegosiasi kontrak 34 KK dan 78 PKP2B belum terlaksana, 4) Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik, 5) Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai, 6) Belum ditetapkannya seluruh wilayah pertambangan, 7) Kewajiban pelaporan regular belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah, 8) Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan, 9) Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal, 10.Terdapat kerugian keuangan Negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan

Sedangkan di  Provinsi Jambi terdapat 398 Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdiri dari 21 IUP pertambangan mineral dan 377 IUP pertambangan batubara dan separoh dari keseluruhan IUP statusnya belum clean and clear (CNC) yang berarti terdapat permasalahan dengan IUP tersebut, misalnya lokasi ada di kawasan yang tidak boleh untuk pertambangan, perpajakannya bermasalah, dan tidak ada pembayaran royalti kepada negara.

Adanya permasalahan ini Gubernur Jambi menegaskan bahwa dengan adanya pertemuan ini akan meningkatkan komitmen bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kita akan melakukan penyelidikan dan menurunkan tim untuk melihat permasalahan ini, dan kita juga akan menindak tegas perusahaan yang memang tidak bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk pencabutan izin,”katanya. (Maria)