Wagub:Misi IDI Harus Sesuai Tjuan
The Jambi Times - Jambi - Tema
acara yang diselenggarakan oleh Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) ini adalah "Optimalisasi Peran Serta Kelompok Kerja
Demokrasi Daerah dalam Memantapkan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara Warga Negara Indonesia yang Berwawasan Kebangsaan."
Wagub
mengungkapkan, masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah
bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial
dan politik yang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam pola
adat dan budayanya.
Wagub
mengemukakan, dalam membangun peradaban Indonesia kedepan, hendaknya
tidak hanya menonjolkan demokrasi sebagai cara, namun juga menerapkannya
dalam prinsip keselarasan bersama-sama dengan aspek demokrasi sebagai
tujuan serta demokrasi sebagai nilai dan etika.
"Dengan
demikian, demokrasi sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan peristiwa
unjuk rasa, silang pendapat dan voting, namun juga pada cara
penyampaian yang patut, pantas, proporsional, dan pada tempatnya. Dalam
semangat yang sama, kita mesti memahami bahwa demokrasi pada akhirnya
haruslah bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas, untuk
kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Wagub.
Wagub
menjelaskan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dengan provinsi sebagai
unit analisisnya akan dapat menggambarkan kemajuan demokrasi di
masing-masing daerah, dan IDI juga sebagai alat ukur yang dibuat untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan
demokrasi di Indonesia, khususnya bagaimana kondisi atau status
perkembangan demokrasi politik pada tingkat provinsi di Indonesia.
Wagub
mengungkapkan, setelah dua tahun IDI dilaksanakan, IDI di Provinsi
Jambi tahun 2009 adalah 71,00 dan pada tahun 2010 adalah 65,88,
sementara capaian IDI nasional pada tahun 2009 adalah 67,13 dan pada
tahun 2010 adalah 63,17. "Variabel-variabel yang masih lemah atau kurang
dalam IDI Provinsi Jambi akan terus kita perbaiki dan tingkatkan, agar
perkembangan demokrasi di Provoisi Jambi menjadi lebih baik lagi," tutur
Wagub.
Kepada
para wartawan yang mewawancarainya, terkait penyelenggaraan fasilitasi
kelompok kerja demokrasi, Wagub mengucapkan terimakasih kepada
Pemerintah Pusat, dalam hal Ini Ditjen Kesbagpol Kemendagri atas
dilaksanakannya acara tersebut.
Wagub
menekankan bahwa pelaksanaan demokrasi sebaiknya disesuaikan dengan
nilai- nilai adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat, serta harus
mengedepankan etika dan ketertiban.
Dirjen
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri, yang
diwakuli oleh Drs. Elvius Dailami, M.Si, pada intinya menyampaikan
bahwa Fasilitasi Kelompok Kerja Demokrasi Daerah merupakan salah satu
bagian dari upaya yang dilakukan untuk memacu Indeks Demokrasi
Indonesia.
Ketua
Panitia Pelaksana, Kasubdit Wawasan Kebangsaan Ditjen Kesbangpol
Kementerian Dalam Negeri, David Yama, MA, dalam laporannya menyampaikan,
ada 2 alasan pemilihan Provinsi Jambi sebagai tempat penyelenggaraan
kegiatan ini, yaitu:
1. Karena nilai IDI
Provinsi Jambi meningkat dari tahun 2009 ke tahun 2010, yakni dari
65,88 menjadi 70,46, dan peringkatnya naik secara signifikan, dari
peringlat 19 ke peringkat 12
2. Peran
yang intens dari Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol, yakni sangat
aktif melakukan berbagai kegiatan yang menunjang kemajuan demokrasi.
Selanjutnya,
Wakil Ketua MPR RI, Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA, memberikan materi
drngan judul Spirit Wawasan Kebangsaan dan Setditjen Kesbangpol
Kemendagri RI, Indo Baskoro menyajikan materi dengan judul Konsepsi
Geopolitik dan Geostrategi Dalam Rangka Meningkatkan Wawasan Kebangsaan.(Tim-JT/Hs)
