Jelang Pemilu, Partai Penguasa Sering Manfaatkan Intelijen
Hal itu disampaikan politikus PDI Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin melalui BlackBerry Messenger, Senin (21/10/2013).
Dia mencontohkan tentang kerjasama Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal menurut dia, Lemsaneg tidak memiliki keterkaitan alias bukan mitranya.
"Lihatlah misalnya kasus Lemsaneg yang akan ikut campur dalam urusan pemilu dengan masuk ke lembaga KPU. Pemerintah membiarkan lembaga sandi/intel ini terlalu masuk dalam ranah publik yang bukan menjadi tanggung jawabnya," jelas dia.
Dia menjelaskan bahwa lembaga semacam itu di negara lain tidak pernah diikut sertakan dalam ranah publik seperti Pemilu. Sehingga kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu, pelibatan Lemsaneg di Pemilu akan mengundang buruk di mata internasional.
"Lemsaneg yang di Singapura bernama Internal Security Departement, atau di Amerika bernama National Security Agent, dan di Australia bernama Australia Security Internal Organisation tak pernah ikut campur dalam urusan-urusan pemilu, apa image publik internasional nanti kalau pemilu di Indonesia melibatkan aparat intel?" tegasnya.
Hal lain, sambung Tubagus Hasanuddin, rumor tentang penculikan Prof. Subur oleh Badan Intelijen Negara (BIN). BIN serta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) justru bersikap reaktif menanggapi isu tersebut.
"Dalam hal rumor penculikan Prof. Subur oleh BIN, seharusnya BIN melakukan cross check lebih dulu terhadap panitia PPI, apa sesungguhnya yang terjadi?" jelas dia.
Persoalan tersebut menurut dia, bukan persoalan negara atau masalah bangsa, tapi lebih banyak pada masalah intern partai penguasa yakni Partai Demokrat dan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).
"Tapi lembaga-lembaga negara seperti Kepala BIN, Menkopolhukam bahkan Jubir Presiden turun tangan, sepertinya diorganisir oleh Istana untuk melawan satu orang panitia diskusi yang bernama M Rachmad? Ke depan lembaga-lembaga ini harus ditata agar lebih fokus pada masalah-masalah tugas kenegaraan semata sesuai tugas pokoknya masing-masing," imbuhnya.
Seyogyanya, lanjut dia, Menkopolhukam dan BIN sekarang ini menangani masalah-masalah penting seperti sengketa tanah di daerah yang semakin menghawatirkan, atau kriminalitas bersenjata yang semakin marak daripada mengurusi konflik intern partai atasannya.Seperti yang di langsir okezone (ydh)
