Pemerintah Harus Eksekusi Vaksin Nusantara Sebagai Booster Seperti Prabowo Subianto
The Jambi Times, JAKARTA |Pemerintah memutuskan melakukan vaksinasi booster mulai 12 Januari 2022 lalu.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) 5 vaksin Covid-19 untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster di Indonesia.
Kepala BPOM, Penny K Lukito mengatakan, EUA diberikan untuk program vaksin booster homologous alias pemberian dosis vaksin 1-3 menggunakan platform dan merek yang sama, serta heterologous alias pemberian vaksin dosis ketiga berbeda dengan pemberian vaksin dosis 1 dan 2.
"Pada hari ini kami melaporkan ada lima vaksin yang telah mendapatkan EUA," kata Penny K Lukito, dalam keterangan pers, Senin lalu (10/1).
Kelima vaksin tersebut yakni, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca untuk homologous. Sementara Moderna untuk homologous dan heterologous serta Zifivax untuk heterologous.
Di sisi lain, vaksin buatan dalam negeri yakni Vaksin Nusantara an Vaksin Merah Putih justru tak mendapat atensi dari pemerintah untuk dijadikan booster.
Dalam kesempatan yang sama Penny mengatakan, Vaksin Nusantara bersifat autologus atau pemberian individual.
Dengan demikian, kata dia, tidak bisa digunakan sebagai program vaksinasi massal, melainkan lewat skema terapi atau berbasis pelayanan.
"Tidak ada hubungannya dengan BPOM, tidak perlu mendapatkan izin dari kami, BPOM. Karena itu kan satu orang satu orang, individual," ujar Penny.
Dikatakan Penny, seluruh pengawasan terkait penelitian dan pengadaan Vaksin Nusantara wewenang sepenuhnya ada di Kementerian Kesehatan.
Keheranan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan tak mengeksekusi Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih menjadi booster diungkapkan salah satu Penasehat Serikat Media Siber Indonesia yang juga pendiri Beranda Ruang Diskusi, Dar Edi Yoga.
Menurutnya, Vaksin Nusantara yang merupakan hasil karya anak bangsa sangat tepat digunakan sebagai booster bagi masyarakat Indonesia.
"Vaksin Nusantara mampu melawan berbagai varian Covid-19 dan cukup satu kali disuntikkan untuk seumur hidup," kata Dar Edi Yoga.
Sementara, kata Yoga, vaksin konvensional masa berlakunya hanya sampai 7 bulan.
Selain itu, jika pemerintah memutuskan menggunakan vaksin buatan dalam negeri sebagai booster justru akan lebih menguntungkan secara ekonomi.
"Justru akan menghasilkan devisa negara, bilamana ada tawaran dari negara lain," ujarnya.
Menurut Yoga, momentum menjadikan vaksin buatan dalam negeri, khususnya Vaksin Nusantara sebagai booster sangat tepat dilakukan ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memutuskan melakukan booster dengan vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto itu.
"Pak Prabowo sudah memutuskan vaksin booster dengan Vaksin Nusantara, tunggu apalagi pemerintah?" tanya Yoga.
Diketahui sebelumnya, melakukan vaksinasi booster dengan Vaksin Nusantara setelah sebelumnya dua kali melakukan vaksinasi Covid-19.
Penyuntikan Vaksin Nusantara kepada Prabowo dilakukan langsung Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.
Prabowo membagikan momen penyuntikan Vaksin Nusantara di akun Instagram miliknya yang diunggah pada, Kamis (13/1).
Dalam foto tersebut, Prabowo terlihat disuntik Terawan yang duduk di kursi.
"Meningkatkan imun dan kekebalan tubuh dengan Vaksin Nusantara," tulis Prabowo.
Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Terawan atas vaksinasi booster yang disuntikkan Terawan itu.
"Terima kasih Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, atas booster Vaksin Nusantara yang telah diberikan kepada saya," katanya.
