News Breaking
Live
wb_hadi

Breaking News

LIPI: Pemerintah Indonesia diduga menerapkan pendekatan ganda di Papua

LIPI: Pemerintah Indonesia diduga menerapkan pendekatan ganda di Papua



The Jambi Times, PAPUA | Pemerintah diduga menerapkan pendekatan ganda di Papua , yakni pendekatan pembangunan dan pendekatan

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Profesor Dr. Cahyo Pamungkas mengatakan bahwa strategi pemerintah melakukan pendekatan di Papua fokus pada pendekatan damai lewat pembangunan dan pendekatan keamanan.

Menurutnya, kebijakan damai pemerintah itu diantaranya akan merevisi UU Otsus Papua dan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.


Sementara pendekatan keamanan, dengan terus mengirim pasukan keamanan ke Papua dalam jumlah yang cukup besar.




“Saya kira pemerintah fokus pada pendekatan pembangunan dan pendekatan keamanan,” kata Cahyo Pamungkas kepada Jubi melalui panggilan teleponnya, akhir pekan kemarin.

Cahyo berpendapat, dalam melakukan pendekatan keamanan diduga pemerintah berupaya mencari legalitas pengiriman pasukan ke Bumi Cenderawasih.

“Saya melihat, upaya upaya upaya mencari legalitasi dari pengiriman pasukan tersebut. Kami lihat di Jakarta kan, ”ujarnya.

Selain itu menurutnya, dalam situasi kini sulit semakin sulit untuk memperjuangkan hasil penyelesaian damai di Papua misalnya lewat dialog. Sebab arus utama NKRI harga mati, nasionalisme Indonesia “konservatif” kini cukup kuat.


“Memang cukup kuat dalam masa pemerintahan [Jokowi pada] periode kedua ini,” ucapnya.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan belum lama ini menyatakan Presiden RI Joko Widodo menggunakan bantuan untuk menyelesaikan berbagai di Papua.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta akhir tahun lalu mengatakan, sejak awal Jokowi penyelesaian Papua lebih menitikberatkan pada pendekatan kesejahteraan.

“Buktinya Presiden membangun berbagai infrastruktur di Papua agar wilayah itu tidak tertinggal. Selain itu, Presiden membangun sektor ekonomi dengan contoh menentukan BBM satu harga, ”kata Moeldoko.

Menurutnya, berkaitan dengan penempatan pasukan di Papua, hal itu diperlukan sebab di sana masih ada kelompok pasukan.

Katanya, negara tidak bisa tinggal diam terhadap berbagai aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua.

“Karena itu, masih diperlukan penempatan pasukan di wilayah itu. Itu sebetulnya malas. Kita ke sana bukan dalam rangka apa-apa, melainkan dalam rangka melindungi masyarakat, jangan sampai mereka tidak tenteram, tidak aman, ”ujarnya.

Ia meminta pemerintah tidak salah persepsi dalam melihat pendekatan yang dilakukan selama ini di Papua.

“Jangan salah, pendekatan selama ini lebih diutamakan kesejahteraannya mendekati,” katanya. (Jubi)

Editor: Edho Sinaga

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.