OJK Dikritisi Tentang Ekonomi di Masa Pandemi
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mewanti-wanti pemerintah soal potensi ancaman krisis politik yang bersumber dari kegagalan mereka dalam mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi akibat virus corona.
Pasalnya, jika hal tersebut terjadi, maka dampaknya terhadap perekonomian akan lebih buruk jika dibandingkan saat ini. Wimboh memberikan peringatan itu berkaca dari pengalaman saat krisis moneter 1998.
Saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga 13 persen.
OJK sudah salah kaprah Dan pesimis dengan menyatakan pemerintah Jokowi gagal dalam menangani krisis kesehatan dan Ekonomi akibat Covid 19 dan akan berdampak terhadap krisis politik seperti 1998 alias menuju pelengseran pemerintah Joko Widodo
Sementara Pemerintah sangat optimistis dengan melakukan optimalisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka dalam waktu dekat aktivitas ekonomi di tanah air akan membaik. Salah satu indikatornya yakni surplus perdagangan pada bulan Agustus 2020 yang mencapai USD 2,3 miliar atau sekitar Rp 33,7 triliun. Menyitat data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, surplus perdagangan terjadi dalam empat bulan berturut-turut, didorong surplus nonmigas sebesar USD 2,66 miliar dan defisit migas minus USD 0,34 miliar.
Nah daripada OJK yang sebenarnya selama berdiri justru menjadi sarang Kong kali Kong untuk merampok duit masyarakat dan pemerintah bersama pelaku usaha sector perbankan dan Keuangan yang nakal, baik di pasar, modal maupun pasar Keuangan nah sebaiknya OJK di bubarkan saja
Seperti dibobolnya Jiwasraya oleh gerombolan Benny Cokro dll yang banyak melibatkan petinggi OJK yang Jumlah trilyunan, belum lagi masalah Bumiputera , Masalah Bank Bukopin ,danareksa, asabri dan banyak lagi yang seharusnya menjadi tanggung jawab OJk dalam mengawasinya dan bukan malah oknum petinggi OJK justru mendapatkan ke untungan.
Belum lagi kasus sewa kantor wisma Mulia 1 dan 2 milik Joko chandra yang tidak digunakan oleh OJK dan Tetap membayar biaya pemeliharaaan yang jumpahnya ratusan miliar , ini patut diduga sebagai tindak pidana korupsi antara oknum OJK dan pemilik Gedung
Nah Jaksa Agung, Polri dan KPK harus segera sidik ketidakberesan selama ini di OJK , karena sudah banyak BUMN disektor Keuangan yang dibobol akibat konspirasi busuk oknum OJK dan pelaku bisnis Keuangan yang tidak bertanggung jawab
Arief Poyuono
Ketua Umum Federasi Serikat BUMN Bersatu
