HL Gambut Terindikasi di Bagi-bagi, Apakah Pejabat Desa Bermain?
Di HLG ini, Kata Tari, Ada empat parit atau kanal yang sudah membelah-belah kawasan itu dengan panjang 2 sampai 3 kilometer.
"Entah kenapa, waktu kami tiba banyak yang berhamburan. Tapi, Ada seseorang yang tinggal yakni operator alat berat. Kasihan juga si operator di tinggal begitu saja" ujar Tari berkisah.
Menurutnya, Alat berat itu jenis eksavator bewarna kuning. Sementara si operator seorang pria, berkulit hitam, biasa dipanggil GL.
Menurut GL, Dirinya tidak tahu menahu disitu kawasan HLG sungai buluh, Mendahara ulu. Dia hanya melaksanakan kerja yang diawasi oleh JN dan HR.
JN yang di maksud GL yaitu suami pejabat di kampung setempat. Selain pengawas kerja, Kabarnya, JN juga pemasok BBM.
Alat berat itu, Menurut Tari, Mereka temui sedang kerja pada parit yang biasa disebut parit HM. Salah satu parit yang sudah membelah HLG sepanjang 3 km.
Sementara tiga parit lainnya yaitu parit SL, Parit SB dan parit SC, Juga membelah-belah HLG dengan panjang tak jauh beda.
Keanehan itu, Ujar Tari, Semakin kentara karena diatas lokasi ada lajur-lajur yang sudah bertuliskan nama (inisial) WT, US, LS, PJ, AN, Dll, seperti sudah di kapling-kapling.
WT dan LS kabarnya punya hubungan keluarga yakni anak dan orang tua. Diduga mantan pejabat dan pejabat aktif di kampung setempat. Demikian pula inisial US.
Sementara PK dan AN diduga pejabat keamanan yang ada di wilayah tersebut.
Paska kunjungannya itu, Kata Tari, Warga sekitar menyampaikan alat berat sudah keluar dari lokasi.
"Namun masalahnya bukan itu. Masalahnya bagaimana sesungguhnya fungsi kawasan sebagai HLG? Pengawasannya? Dan apa memang dibenarkan areal HLG bisa di kapling-kapling?" Tari ajukan tanya.
Menurut informasi, Luasan hutan lindung gambut sungai buluh lebih dari 17 ribu hektar.
Secara administrasi berada di Desa Sungai Beras, Desa Sinar Wajo dan Desa Pematang Rahim. Kec. Mendahara ulu, Kab Tanjung Jabung Timur, Jambi.
Di wilayah ini kabarnya pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan hampir dari separuh luasan terpapar illegal logging.
Menurut pengumuman pemerintah desa Pematang Rahim yang di rilis sejak 30 Oktober 2018, Mereka, Pemerintah desa, tidak pernah merekomendasi kepada siapapun baik pribadi maupun kelompok untuk membagi-bagikan wilayah HLG.
"Perlu diketahui, Bahwa sampai saat ini aturan tentang hutan kawasan, HLG, HP, belum ada aturan yg membolehkan menduduki/merambah/menguasai/merubah fungsi hutan tersebut." Bunyi pengumuman itu.
Awak media sudah berupaya mengkonfirmasi pejabat desa sekitar, Namun sambungan seluler belum mendapat respon hingga berita diturunkan. Sempat tersambung melalui hubungan WhatsApp namun baru mau bicara terputus kemudian langsung tidak aktif.
"Kabarnya, Ada undangan/panggilan dari dinas terkait untuk memintai keterangan. Bagaimana kisah selanjutnya ya kita tunggu saja," Tari mengakhiri.(**)
