News Breaking
Live
wb_hadi

Breaking News

FPHB dan Bupati sepakat bahwa PETI yang beroperasi di Bungo tidak ada toleransi

FPHB dan Bupati sepakat bahwa PETI yang beroperasi di Bungo tidak ada toleransi

The Jambi Times, BUNGO  |  Forum Peduli Hijau Bungo (FPHB) meminta agar Pemerintah Kabupaten Bungo segera melakukan deklarasi tujuh point kesepakatan yang diusulkan FPBH terkait pemberantasan PETI.

Usulan kesepakatan yang dihadiri langsung Bupati Bungo H.Mashuri ,SP.ME dan tokoh masyarakat,mahasiswa serta Asisten II Setda Bungo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup,koordinator Forum FPBH Bungo H.Hasan Ibrahim,S.Pd.I serta tamu undangan lainnya.

Koordinator FPBH, H.Hasan Ibrahim mengatakan, forum ini terbentuk beberapa Minggu yang lalu di Kantor BPBD Kesbangpol.Pertemuan hari ini merupakan pertemuan kali pertama bersama pak Bupati terkait permasalahan peti.  Dengan harapkan dari pertemuan ini kedepan ada realisasi untuk  segera mungkin dilakukadeklarasi bersama Pemerintah Kabupaten Bungo.
Dikatakan Hasan seluruh masyarakat harus tulus dan ikhlas untuk menjaga bersama melestarikan sumber daya yang tidak ternilai yang nantinya diwariskan ke generasi anak.
" Sekali lagi kita tegaskan untuk segera deklarasikan point' point' yang tertuang dalam usulan kesepakatan tersebut," ungkap Hasan.

Dikatakan Hasan adapun usulan point' tersebut diantarnya  pertama menolak adanya aktifitas Peti yang menggunakan alat berat ( Excavator).      

Kedua minta pihak Penegak Hukum utk mengusut tuntas Peti yg di Batu Kerbau secara tuntas, bukan hanya sebatas warga yg melakukan penghadangan waktu tim turun, tetapi siapa pemilik dan pemodal nya,hingga kini belum ada berita acaranya.              
    
Ketiga aparat juga  segera menggeluarkan alat berat yg berada di Lokasi Peti.Keempat Bupati agar membuat fakta Integritas dengan Rio tentang Peti di daerahnya.                  

Kelima khusus adanya penahanan terhadap tersangka perempuan yang saat ini masih dalam proses, segera diusulkan  penangguhan,dan Bupati  Bupati  langsung sebagai penjamin dan jika perlu di tambah Koordinator               

 Keenam bagi pekerja tambang emas yg menggunakan dulang, untu di beri peluang, karena suatu tradisi masyarakat.

Sementara Bupati Bungo Mashuri dalam pertemuan tersebut pada intinya sangat mendukung apa yang tertuang dalam kesepakatan.

Namun untuk deklarasi akan tetap dilakukan untuk menggatur jadwalnya.Karena diharapka  dalam persoalan yang terjadi di Desa Batu Kerbau dengan adanya penghadangan itu tidak lagi terjadi. 

Karena  sisi lain kita belum melihat ada pelaku-pelaku peti yang ditindaklanjuti untuk dijadikan tersangka.

"Hal ini perlu kita dorong bersama agar memang bukan hanya masyarakat saja yang mendapat dampak tetapi orang yang berbuat yang akan masalahnya juga harus mendapatkan tindakan yang setimpal,"cetus Bupati Mashuri. 

Disamping itu pemerintah Kabupaten mengapresiasi dan terima kasih kepada forum yang juga peduli bersama-sama pemerintah dan ini bisa jadi mitra pemerintah nanti kita gandeng bersama-sama untuk mencari solusi dan memberantas peti yang ada di Kabupaten Bungo, dan kami akan masukkan Kedalam APBD untuk organisasi FPBH ini.

Dijelaskanya ada beberapa poin yang menjadi usulan dari kawan-kawan, pertama memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya kerusakan lingkungan nanti akan kita tindak lanjuti banyak poin-poin penting, kedua mungkin mengkaitkan dana dana yang ditransfer ke Desa terhadap lokasi-lokasi yang di dompeng.

Salah satu contoh kepala desa atau Datuk Rio yang wilayahnya ada dompeng di situ harus dikaitkan dengan pencairan dana, nanti kita sandingkan dengan aturan-aturan yang ada apakah itu bisa kita lakukan atau tidak, yang ketiga adalah memberikan ruang yang ada tempat izin pertambangan rakyat sebenarnya itu sudah ada izin izin wilayah-wilayah di dalam RTRW wilayah pertambangan rakyat. 

"Kita telah melaporkan kepada Pak Gubernur melalui rapat virtual, kami sampaikan dengan beliau situasi penambang emas. Dan  mengutuk keras orang-orang yang melakukan izin menggunakan alat berat yang seyogyanya tidak pantas itu dilakukan, karena selain merusak lingkungan, juga merusak tat eanan sosial kehidupan kita di masyarakat kita lihat atau menggunakan alat berat artinya mereka bukan Butuh makan tapi mereka butuh kekayaan,"Tambah Bupati

" Orang-orang tamak dan serakah perlu kita cegah bersama-sama tidak saja pemerintah tapi ini akan bisa kita selesaikan apabila secara bersama-sama masyarakat, organisasi-organisasi yang peduli, kemudian pemerintah secara berjenjang tentu dengan kebersamaan inilah maka itu bisa kita selesaikan dengan baik," paparnya.

Jika pemberantasan ini tidak kita lakukan secara bersama-sama maka dapat dipastikan bahwa apa yang akan kita lakukan niat baik kita lakukan hanya sebatas angan-angan saja. 

"Pemerintah sangat bersyukur berterima kasih kepada organisasi-organisasi forum peduli Bungo Hijau yang peduli dengan lingkungan. Ini moment yang tepat untuk bersama sama memberantas PETI di kabupaten Bungo.

Dan  berharap kepada orang-orang yang peduli terhadap lingkungan ini terus bersama-sama berjuang karena memang butuh berkesinambungan dan kebersamaan untuk menyelesaikannya, butuh bukan hanya social saja tetapi butuh perhatian ekonomi, sosial politik dan lain sebagainya,"Ungkap Bupati.(Med/Red)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.