Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok Sarat Agenda Terselubung
 |
| (Foto: Kompasiana) |
Emrus Sihombing Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner
Ada
sisi lain yang menarik disikapi atas penolakan pimpinan serikat pekerja
Pertamina terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diwacanakan
kemungkinan duduk menjadi salah satu petinggi di Pertamina.
Kalau
penolakan kepada Ahok sebagai perbuatan berani, sejatinya serikat
pekerja ini mengajak berbagai pihak, utamanya menteri BUMN dan Ahok,
berdialog secara terbuka dan langsung serta diliput live oleh berbagai
media massa serta sosial media yang dikemas dalam suatu program acara
"Buka-bukaan Pengelolaan & Sosok Ideal Dirut Permina".
Pada
wadah dialog buka-bukaan semacam inilah yang harus ditawarkan serikat
pekerja Pertamina sekaligus menyampaikan sajian fakta, data, bukti,
argumentasi dan bila diperlukan disertai dalil yang selama ini terjadi
di Pertamina sehingga sosok Ahok pantas atau tidak memimpin Pertamina.
Bukan mewacanakan tolak Ahok yang berpotensi menimbulkan gaduh di ruang
publik terkait pengelolaan Pertamina.
Sebab,
gerakan tolak Ahok oleh pimpinan serikat pekerja Pertamina,
mengingatkan publik terhadap tindakan yang pernah dilakukan wadah
pekerja KPK menolak calon pimpinan mereka.
Jika
serikat pekerja institusi bisnis yang dikelola atas prinsip
profesional, Pertamina misalnya, melakukan gerakan tolak Ahok, itu
menjadi tindakan bernuansa politik yang punya agenda politik, yang
seharusnya tidak boleh terjadi.
Yang menarik
lagi, alasan penolakan serikat pekerja hanya karena aspek karakter Ahok
sebagai mana disampaikan pimpinan serikat pekerja Pertamina yang dimuat
di berbagai media masa.
Pimpinan serikat
pekerja ini menilai bahwa Ahok acapkali berkata kasar dan membuat
keributan. "Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar,
sering bikin keributan," katanya menjelaskan, sebagaimana dikutip dari
salah satu media massa.
Penolakan terhadap
Ahok sekaligus bukti inkonsistensi serikat pekerja tersebut. Sebab,
organisasi ini tidak pernah terdengar nyaring melakukan penolakan
terhadap karakter sosok pimpinan Pertamina yang berurusan dengan tindak
pidana korupsi di KPK. Aneh, kan. Karena itu, sangat masuk akal bahwa
LBP merespon penolakan serikat pekerja Pertamina dengan menyatakan,
"Emang siapa dia?"
Bila disimak sedikit serius
saja, penilaian pimpinan serikat pekerja Pertamina ini, selain sangat
dangkal karena tidak disertai fakta, data dan bukti yang kuat serta
valid, juga hanya melihat dari satu sisi serta sarat subyektivitas dari
pimpinan serikat pekerja tersebut.
Oleh karena
itu, banyak kalangan mempertanyakan dan ingin tahu apa hakekat agenda
di balik penolakan Ahok yang disampaikan pimpinan serikat pekerja
Pertamina tersebut, sehingga perpotensi memunculkan kemungkinan
spekulasi persepsi publik bahwa kalau dia benar kenapa harus
mengeluarkan pernyataan penolakan. Jangan-jangan ada "bau tak sedap"
selama ini ada di sana.
Selain itu, penolakan
ini juga sangat-sangat tidak tegas. Maukah pimpinan serikat pekerja
tersebut menyatakan, bila Ahok menjadi salah satu pimpinan Pertamina,
kami yang bergabung dalam serikat pekerja menyatakan mundur sebagai
pegawai (pekerja) dan bersedia kekayaan kami diaudit secara independen
dan ketaatan membayar pajak.
Kalau mau lebih
tegas lagi, ketika mereka mundur dari Pertamina karena Ahok masuk,
pimpinan serikat pekerja harusnya juga menyatakan mereka akan mendirikan
komunitas perduli Pertamina untuk bekerja sama dengan berbagai pihak,
termasuk dengan Ahok, untuk melakukan buka-bukaan penanganan Pertamina
masa lalu dan pengelolaan Pertamina ke depan.
Jadi,
kalau hanya sekedar menolak karena karakter Ahok, tanpa berani
bersikap tegas terhadap masalah-masalah lain yang terjadi di Pertamina
selama ini serta tidak bersedia mundur dari Pertamina bila Ahok masuk,
menurut saya, sarat agenda terselubung.
