Menteri dan Wamen Pilihan Jokowi, Rosyid Arsyad : KPP Akan Bergerak Minta Mundur Atau Diberhentikan
The Jambi Times, JAKARTA | Komite Pedagang Pasar (KPP) organisasi pedagang pasar yang pernah
viral, pada waktu pilpres selalu berhadapan dengan Sandiaga Uno saat
keliling ke pasar pasar, terkait isu harga pangan dan politisasi pasar.
Komite Pedagang Pasar (KPP) yang memang di kenal satu satunya relawan
militan dan loyal Jokowi Ma'ruf Amin, yang memang sudah banyak membantu
memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres, dengan cara membuat sendiri
dan membagikan langsung Alat Peraga Kampanye (APK) Jokowi Ma'ruf
keliling ke pasar pasar dan pelosok wilayah se Indonesia, tidak ada
satupun Komite Pedagang Pasar (KPP) di berikan bantuan dari Jokowi,
Partai Politik dan Tim Pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin dan Komite Pedagang
Pasar (KPP) tidak terpikirkan akan mendapat jabatan kepada Joko Widodo
dan KH. Ma'ruf Amin yang sudah berhasil terpilih dan di lantik menjadi
Presiden RI dan Wakil Presiden RI 2019 sampai 2024.
Saat
ini Komite Pedagang Pasar (KPP) menyatakan, kekecewaannya atas nama
menteri dan wakil menteri yang dipilih untuk membantu kinerja Joko
Widodo dan KH. Maruf Amin lima tahun kedepan, di karenakan ada menteri
dan wakil menteri yang baru saja di lantik tidak sesuai kemampuan di
bidangnya.
"Kami memenangkan pak Jokowi dan
Abah Ma'ruf tulus dan senang hati, ketika melihat nama nama yang
dilantik sebagai menteri dan wakil menteri tentunya kami ada rasa
kecewa, karena menteri dan wakil menteri ada yang tidak sesuai
kemampuannya, tentunya khawatir akan mempermalukan Presiden Jokowi,
daripada diberhentikan di tengah jalan lebih baik mundur karena tidak
sesuai kemampuannya, sebelum 100 hari di pecat jadi malu karena kerjanya
tidak beres" kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid
Arsyad.
Rosyid menjelaskan dari 38 menteri yang
dilantik oleh Presiden Jokowi kemarin beberapa diantaranya tak sesuai
dengan alokasi tempat dia bekerja.
"Kami akan
memantau kinerja menteri-menteri dan wakil menteri tersebut selama 100
hari kedepan, lebih baik mundur daripada diberhentikan sebelum 100 hari
di lantik," jelasnya.
Lebih lanjut rosyid juga
menuturkan jika nantinya ada menteri dan wakil menteri, yang tak bekerja
optimal selama 100 hari tersebut. Maka pihaknya akan mengirimkan rapor
nilai setiap menteri kepada presiden Jokowi dan akan bergerak turun ke
jalan memaksa menteri dan wakil menteri untuk mundur yang tidak sesuai
kapasitas daripada diberhentikan Presiden Jokowi.
"Jika
ada yang tak maksimal kinerjanya, maka akan kami usulkan kepada Bapak
Presiden Jokowi untuk meninjau menteri dan wakil menteri tersebut agar
diturunkan berhentikan langsung, jika tidak didengarkan, kami akan turun
ke jalan daripada Indonesia tidak Maju, hanya karena menteri dan wakil
menteri tidak bekerja optimal, kami akan bergerak turun ke jalan memaksa
mundur menteri dan wakil menteri yang tidak bekerja optimal, selama
waktu 100 hari di lantiknya menteri dan wakil menteri" tegasnya.(**)
