Komite I DPD RI Desak Pemerintah Untuk Percepat Pembentukan DOB
The Jambi Times, JAKARTA | Pimpinan Komite I Fachrul Razi dalam rapat pleno perdana Komite I DPD
RI, meminta agar perjuangan DOB oleh Komite I DPD RI menjadi prioritas
dalam masa sidang I kali ini. “Pentingnya DPD RI berperan dalam membuka
keran moratorium Daerah Otonomi Baru, karena sudah puluhan tahun daerah
masih memperjuangkan pemekaran,” tegas Fachrul Razi.
Dirinya
mengatakan bahwa sudah saatnya keran DOB terus dibuka mengingat
kebutuhan didaerah. “DPD saat ini memperjuangkan 173 DOB bahkan
meningkat bertambah 314 DOB hingga saat ini, dasar hukumnya adalah
ditandatanganinya dua RPP menjadi PP tentang Penataan Daerah dan PP
Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) yang sampai saat ini belum
ditandatangani oleh pemerintah sehingga DOB mampet, kita akan adakan
audiensi dengan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah
Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkornas) DOB seluruh Indonesia pada
tanggal 12 November nanti," kata Senator Aceh tersebut.
Dirinya
mengatakan ada sinyal dari pemerintah membuka keran DOB untuk Papua,
hal ini harus direspon positif namun menurut Senator muda ini juga calon
DOB lainnya juga menjadi prioritas.
*Komite I Bentuk Pansus Papua*
Fachrul
Razi yang juga Pimpinan Komite I menginisiasi agar isu Papua dijadikan
prioritas dalam masa sidang DPD RI Komite I. Hal ini mendapat respon
dari anggota lainnya yang memutuskan agar Komite I membentuk Pansus
Papua.
Komite I DPD RI dalam waktu dekat akan
mengusulkan pembentukan Pansus Papua dalam rangka ikut membantu
penyelesaian konflik Papua yang berkepanjangan. “Penyelesaian kasus
Papua perlu pendekatan lain jangan hanya menggunakan pendekatan
militer,” ujar Ketua Komite I Teras Narang usai memimpin rapat pleno
Komite I membahas draft Jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I
Tahun Sidang 2019-2020, di ruang rapat Komite I Gedung DPD RI Senayan
Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.
Rapat pleno
tersebut dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, Wakil
Ketua Komite I Fachrul Razi, Djafar Alkatiri, dan Abdul Kholik tidak
hanya membahas jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I Tahun
Sidang 2019-2020. Namun juga membahas berkenaan persoalan Papua,
Kunjungan Kerja ke daerah terkait Pilkada 2020, Usulan Revisi terhadap
Undang-Undang Pilkada, pertanahan, Daerah Otonomi Baru.
"Berkembang
dalam rapat selain membahas jadwal yang terbatas sampai Desember 2019,
kami memprioritaskan masalah Papua dan mengusulkan ada pansus yang
diprakarsai oleh Komite I. Permasalahan Papua tidak hanya bisa
diselesaikan dengan pendekatan militer, pemerintah dan daerah harus
turun dan DPD RI sebagai perwakilan daerah harus hadir. Tadi kita semua
sepakat akan akan membawa pada rapat pimpinan untuk dapat disepakati
pada paripurna berkenaan masalah di Papua ini," ungkap Teras Narang.
Lanjutnya,
pada masa Sidang ini Komite I juga akan mengusulkan adanya Revisi
Undang-Undang Pilkada terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
(RED/MED)
