Simpang Tiga Muara TembesiSemakin Macet
THE JAMBI TIMES - BATANG HARI - Simpang Tiga Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi, yang merupakan akses jalan menuju Kabupaten Bungo, Sarolangun dan Kota Jambi, sekarang ruas jalannya sudah semakin sempit. Belum lagi arus kendaraan bertonase besar seperti truk ekspedisi serta dam truk batubara, membuat pengendara lainnya seperti mobil pribadi dan sepeda motor, seakan tak bernafas. Keadaan ini diperparah dengan adanya traffic light sehingga menimbulkan kemacetan sampai satu kilometer.
Salah seorang warga, Syahruddin (50), warga pal 6 Rt 12 RW 2, mengatakan, Rabu (07/02/2018), sudah saatnya pemerintah daerah, dalam hal ini Balai P2JN Dinas PUPR Provinsi Jambi, dapat mengatasi hal ini dengan melakukan pelebaran jalan.
" Balai P2JN, harus cepat tanggap akan hal ini. Jalan sudah saatnya diperlebar sehingga kendaraan yang melintas di pertigaan ini, dapat melintas dengan lancar" tegas Syahruddin.
Warga lainnya, Man Black, mengatakan kemacetan juga timbul akibat traffic light yang limit waktu lampu hijaunya, terlampau cepat.
" Akibat badan jalan sempit, antrian lampu merah yang datang dari arah Muara Bulian, bisa mencapai 1 km. Mau berbelok ke arah Sarolangun, tidak ada ruang." ungkap Man.
Ditambahkannya, di waktu antrian panjang, pas lampu hijau yang waktunya kurang satu menit, hanya beberapa mobil yang di depan bisa maju.
" Pas lampu hijau, antrian paling depan bisa maju. Yangbdi belakang, baru masuk persneling, lampu sudah merah. Ribetkan? Ini kasusnya sama dengan di pertigaan Mayang Kota Jambi" ujarnya kesal.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, A. Shomad, ketika dikonfirmasi, mengatakan bahwa akan membahasnya dengan Balai P2JN Provinsi Jambi.
" Kategori ini jalan nasional. Jadi, kami selaku pemerintah Kabupaten Batanghari akan melakukan pembahasan dengan pihak P2JN Provinsi Jambi secepatnya" kata Shomad.
Di tambahkannya, berdasarkan pengamatan pihaknya, memang jalan di Kelurahan Kampung Baru Muara Tembesi tersebut, sudah harus diperlebar.
" Namun keputusan tetap pada Balai P2JN. Kita cuma memberikan laporan serta data kepada mereka" tambah Shomad.
Dalam pelebaran jalan ini, sambungnya, tentu pihak Provinsi Beserta PUPR Batanghari, harus duduk bersama dengan masyarakat yang kena imbas pelebaran jalan. Apakah dalam pelebaran jalan tersebut, akan ada ganti rugi yang diminta masyarakat atau mungkin akan dihibahkan masyarakat.
" Harus duduk bersama. Kalau masyarakat menghibahkan tanahnya kira-kira satu sampai satu meter setengah untuk kelancaran arus lalu lintas, itu adalah hal yang terbaik. Mudah-mudahan masyarakat dapat berpartisipasi" pungkas Shomad.(Fri)
