SamiSake Bangko Barat Tak Tepat Sasaran
The Jambi Times - Merangin - Sebelumnya,
program unggulan mantan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA), Satu
Milyar Satu Kecamatan(Samisake), di Kecamatan Bangko Barat pernah
menjadi sorotan dalam pengadaan sapi.
Kali ini, Kecamatan tersebut, kembali mendapat kecaman dari masyarakat lantaran Bedah Rumah (Bedrum), diduga kuat diselewengkan.
Program yang seharusnya ditujukan pada masayarakat menengah ke bawah, namun, dalam realisasinya dilapangan program Sami-Sake, melalui Bedah Rumah (Bedrum) malah sebaliknya.
Yang mendapatkan bantuan tersebut, orang yang tidak masuk dalam keriteria, seperti keriteria sebenarnya yang ada dalam aturan. Kalau yang ini lain, punya rumah mewah, punya mobil dan kendaraan roda dua.
Terbuktinya, sejumlah bedrum tak tepat sasaran, diakui beberapa warga Desa Biuku Tanjung ketika dibincangi melalui via ponsel pribadinya,beberapa waktu lalu.
"Entah gimana aturanya, kami tidak tau kami hanya masyarakat kecil. Cuma menurut kami ada yang aneh. Setahu saya, bedrum itu untuk orang miskin, kok di Desa kami orang kaya yang mendapat bantuan," ungkap sumber minta namanya dak disebut.
Diceritakannya, mirisnya lagi, Kades disini tidak tau menau tentang hal ini. Informasinya, kadespun juga tidak dilibatkan. Yang ditakutkan, seperti apa pihak Kecamatan membuat berita acara untuk laporannya.
"Kami rasa, jika pihak Desa tak terlibat, kemungkinan besar pihak Kecamatan panipulasi data, sebab, untuk buat laporan realisasi, berita acaranya itu butuh tanda tangan kades," tudingnya.
Dalam hal ini, dia meminta, pihak yang terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), dan Badan Pengawas yakni Inspektorat Merangin, harus jeli, jangan hanya memantau secara laporan diatas kertas saja, kroscek lansung ke pihak desa.
"Jika ingin program ini terealisasi dengan baik, kita meminta pihak Pemerintah jangan hanya mengkroscek laporan diatas kertas. Coba tanya di kadesnya, tepat gak sasaran program ini," sambungnya.
Sementara, Camat Bangko Barat, Zulkifli dikomfirmasi membantah bahwa program tersebut tidak dapat sasaran. Diakatannya, itu hanya sebagian masyarakat yang cemburu.
"Itu tidak benar, dari awal program saya sudah cek semua yang bakal mendapat bedrum tersebut. Bahkan, saya jalan kaki meninjau lokasi supaya program itu tepat sasaran," kilah Zul.
Ketika ditanya, kenapa ia tidak melibatkan kades dalam memfalidasi data penerima, ia mengatakan, memang, pihaknya tidak melibatkan kades, namun, dia melibatkan BPD dan kaur bagi desa yang mendapat program tersebut.
"Kalau kades, meamang jarang kami libatkan, meski demikian, setiap kelapangan kami melibatkan kaur desa yang mendapat program itu," timpalnya.
Lebih jauh Zul mengakatakan, Padahal dalam realisasi Sami-Sake ini, dirinya sudah berbuat baik bagi masyarakatnya. Namun, dia juga mengakui, bahwa dalam realisasi program itu masih banyak yang kurang.
"Meski sudah terealisasi dengan benar menurut saya, tapi saya tidak juga mengelak mungkin semua progaram, kemungkinan ada satu atau dua rumah yang bermasalah," pungkasnya.(Lik)
Kali ini, Kecamatan tersebut, kembali mendapat kecaman dari masyarakat lantaran Bedah Rumah (Bedrum), diduga kuat diselewengkan.
Program yang seharusnya ditujukan pada masayarakat menengah ke bawah, namun, dalam realisasinya dilapangan program Sami-Sake, melalui Bedah Rumah (Bedrum) malah sebaliknya.
Yang mendapatkan bantuan tersebut, orang yang tidak masuk dalam keriteria, seperti keriteria sebenarnya yang ada dalam aturan. Kalau yang ini lain, punya rumah mewah, punya mobil dan kendaraan roda dua.
Terbuktinya, sejumlah bedrum tak tepat sasaran, diakui beberapa warga Desa Biuku Tanjung ketika dibincangi melalui via ponsel pribadinya,beberapa waktu lalu.
"Entah gimana aturanya, kami tidak tau kami hanya masyarakat kecil. Cuma menurut kami ada yang aneh. Setahu saya, bedrum itu untuk orang miskin, kok di Desa kami orang kaya yang mendapat bantuan," ungkap sumber minta namanya dak disebut.
Diceritakannya, mirisnya lagi, Kades disini tidak tau menau tentang hal ini. Informasinya, kadespun juga tidak dilibatkan. Yang ditakutkan, seperti apa pihak Kecamatan membuat berita acara untuk laporannya.
"Kami rasa, jika pihak Desa tak terlibat, kemungkinan besar pihak Kecamatan panipulasi data, sebab, untuk buat laporan realisasi, berita acaranya itu butuh tanda tangan kades," tudingnya.
Dalam hal ini, dia meminta, pihak yang terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), dan Badan Pengawas yakni Inspektorat Merangin, harus jeli, jangan hanya memantau secara laporan diatas kertas saja, kroscek lansung ke pihak desa.
"Jika ingin program ini terealisasi dengan baik, kita meminta pihak Pemerintah jangan hanya mengkroscek laporan diatas kertas. Coba tanya di kadesnya, tepat gak sasaran program ini," sambungnya.
Sementara, Camat Bangko Barat, Zulkifli dikomfirmasi membantah bahwa program tersebut tidak dapat sasaran. Diakatannya, itu hanya sebagian masyarakat yang cemburu.
"Itu tidak benar, dari awal program saya sudah cek semua yang bakal mendapat bedrum tersebut. Bahkan, saya jalan kaki meninjau lokasi supaya program itu tepat sasaran," kilah Zul.
Ketika ditanya, kenapa ia tidak melibatkan kades dalam memfalidasi data penerima, ia mengatakan, memang, pihaknya tidak melibatkan kades, namun, dia melibatkan BPD dan kaur bagi desa yang mendapat program tersebut.
"Kalau kades, meamang jarang kami libatkan, meski demikian, setiap kelapangan kami melibatkan kaur desa yang mendapat program itu," timpalnya.
Lebih jauh Zul mengakatakan, Padahal dalam realisasi Sami-Sake ini, dirinya sudah berbuat baik bagi masyarakatnya. Namun, dia juga mengakui, bahwa dalam realisasi program itu masih banyak yang kurang.
"Meski sudah terealisasi dengan benar menurut saya, tapi saya tidak juga mengelak mungkin semua progaram, kemungkinan ada satu atau dua rumah yang bermasalah," pungkasnya.(Lik)
