Gubernur Se-Indoensia MoU Soal Kemandirian Pangan dan Korupsi
The Jambi Times - Surabaya - Gubernur se Indonesia menandatangani 2
(dua) Memorandum of Understanding (MoU) / Nota Kesepahaman, yaitu
tentang pertanian yang mendorong kemandirian pangan dan pencegahan
korupsi. Penandatanganan MoU itu dilaksanakan dalam Pertemuan Gubernur
Seluruh Indonesia Selaku Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia (APPSI), bertempat di Hotel Shangri-la, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur, Senin (6/10) malam.
Gubernur Jambi, H.Hasan Basri Agus (HBA) juga ikut serta dalam pertemuan gubernur se Indonesia dan penandatanganan MoU tersebut.
Acara
yang mengusung tema "Mewujudkan Kemandirian Pangan Nasional dan
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah" ini dihadiri oleh Presiden Republik
Indonesia,.Soesilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden Republik
Indonesia,.Boediono. Menkopolhukam, Menko Perekonomian,
Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Pertanian, Kepala BPKP (Pusat), dan
ekonom, Aviliani, juga hadir dalam acara tersebut.
Kedua MoU yang ditandatangani tersebut adalah:
1.
Penandatanganan MoU antara APPSI dengan Kementerian Pertanian dalam
rangka Membangun 100 hektar Lahan Pertanian per Provinsi untuk
Percontohan Pertanian Modern (pertanian tanaman pangan), yakni antara
Menteri Pertanian dengan para gubernur se Indonesia.
2.
Penandatanganan MoU Membangun Komitmen Bersama untuk Mendukung
Optimalisasi Tugas Pemerintah Tanpa Korupsi, yakni antara Kepala BPKP
dengan para gubernur se Indonesia
Presiden Republik Indonesia,
Dr.H.Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sambutannya menyampaikan
terimakasih kepada seluruh gubernur se Indonesia atas upaya bersama
dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program pembangunan di
Republik Indonesia.
SBY berpesan agar para gubernur selalu
mengupayakan kemajuan yang berkesinambungan bagi daerah yang selanjutnya
akan berdampak bagi kemajuan negara Indonesia.
Menteri Pertanian
RI, Siswono, dalam sambutannya menegaskan dukungannya terhadap MoU
bidang pertanian yang membangun 100 hektar untuk percontohan pertanian
modern.
Siswono menekankan supaya tindak lanjut MoU itu
benar-banar bisa direalisasikan dengan mensinergikan kabupaten/kota,
sehingga pelaksanaan pertanian modern bisa diakselerasi.
"Potensi pangan kita masih ada, tinggal kemauan politik dan anggaran," ujar Siswono.
Kepala
BPKP Pusat, Mardiasmo menyatakan, MoU tentang Membangun
Komitmen Bersama untuk Mendukung Optimalisasi Tugas Pemerintah Tanpa
Korupsi yang sudah ditandatangani sudah ada dalam UU Pemerintahan Daerah
yang baru.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Asosiasi
Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI),Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya, pada intinya menyampaikan apresiasi
kepada Presiden dan Wakil Presiden RI (SBY dan Boediono).
Syahrul
Yasin Limpo mengatakan bahwa selama kepemimpinan SBY - Boediono, APPSI
berupaya memberikan rekomendasi secara berkelanjutan, dan juga akan
terus memberikan rekomendasi dalam kepemimpinan Jokowi - JK nanti, yang
tentunya untuk mendorong kemajuan daerah dan negara RI.
Ketua
Dewan Pakar APPSI, Ryas Rasyid, dalam sambutannya menyampaikan hal yang
senada dengan apa yang disampaikan oleh Syahrul Yasin Limpo, Yakni akan
tetap menyampaikan rekomendasi kepada presiden dan wakil presiden yang
baru.
Gubernur Jawa Timur, selaku tuan rumah,Soekarwo, dalam
sambutan selamat datangnya menyampaikan, APPSI akan maju selangkah dalam
membicarakan Indonesia Incorporate, dengan penekanan pada keterhubungan
seluruh daerah di Indonesia dalam pangsa pasar dan suplai bahan baku,
karena 83% impor Indonesia adalah bahan baku dan penolong.
Tari
Geleng Ro'om asal Jawa Timur turut memeriahkan Pertemuan Gubernur
Seluruh Indonesia Selaku Anggota APPSI tersebut. (Mustar/Tim-JT).
