Di Duga Banyak Manipulasi Data K2
The Jambi Times- Sarolangun - Proses pengangkatan tenaga Honorer K2 yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah(BKP2D) yang telah diselenggarakannya beberapa waktu yang lalu, masih menyisakan persoalan yang menjadi pusat perhatian ditengah masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Sarolangun, pasalnya persoalan hangat tersebut terindikasi adanya suap-menyuap saat veripikasi data.
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sarolangun (AMPS) kemarin (28/8) mendatangi kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Sarolangun guna mempertanyakan kejelasan terhadap permasalahan Kategori dua (K2) yang selama ini diduga mengandung monipulasi data.
Alamsyah Koordinator Aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa ada perampasan terhadap hak bagi para honorer yang mengabdi sejak tahun 2005, namun sampai hari ini tidak dinyatakan lulus dalam K2 tersebut, sedangkan yang baru menjadi tenaga honorer lulus.
“Ini semua sudah tidak jelas lagi, hak-hak para tenaga honorer yang mengabdi sejak tahun 2005 seperti yang telah di isyaratkan dalam Peraturan prmerintah (PP) tahun 2012 menjadi isu hangat, sebab diindikasikan terbitnya SK “SILUMAN” oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, “Katanya.
Selain dari itu, Alam juga menegaskan agar pihak BKP2D selaku penyelenggara teknis dituntut agar bekerja lebih keras lagi dalam memastikan pelaksaan penerimaan tenaga honorer K2 sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
“Dalam upaya pencegahan manipulasi data rekrutmen tenaga honor K2 tahap II kami meminta pihak BKP2D selaku pelaksana teknis dapat melakukan verifikas data yang profesional, akuntabel dan transparan dengan melakukan uji publik, dan kami juga meminta agar segera mendesak setiap kepala SKPD tempat tugas honorer K2 bertanggungjawab penuh dalam mengantisipasi data bodong, bukan hanya itu saja, aparat penegak hukum agar dapat berperan aktif dalam melakukan pengawalan jalannya rekrutmen K2, “Ujarnya.
Tidak lama Aliansi Mahasiswa Peduli Sarolangun (AMPS) berorasi didepan kantor BKP2D, Febrianti Sekretaris keluar menjumpai Mahasiswa dan melakukan diskusi di halaman kantor, Dalam diskusi tersebut Febrianti mengatakan pihaknya dalam pengangkatan Honorer K2 sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“saya pikir pengangkatan Honorer K2 ini kami sudah bekerja maksimal, transparan, akuntabel serta sudah dilakukan uji data public, jadi jika memang ada data K2 bodong lapor ke kami, ”Jelasnya.
Mendengar jawaban dari pihak Sekretaris BKP2D tersebut, mahasiswa tidak merasa puas atas jawaban yang dilontarkan oleh Febri, menurut mahasiswa tidak sesuai dengan fakta di lapangan, oleh sebab itu mereka (pendemo,red) kembali berorasi ke kantor Bupati Sarolangun.
Sekitar 15 menit berorasi Di depan kantor Bupati Sarolangun, mahasiswa diterima dengan oleh Sekretaris Daerah Drs H Tabroni Rozali, MM didampingi Asisten I arif Ampera, Staf Ahli Ahmad Zaidan.
Dalam diskusi tersebut Sekda Sarolangun Tabroni Rozali mengucapkan apresiasi yang tinggi atas aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini, menurut dirinya yang selaku ketua tim perivikasi dalam mengawal dan mengawasi pengangkatan honorer K2 ini bahwa tuntutan mahasiswa agar Pemerintah Daerah menolak serta mencegah K2 bodong di Sarolangun.
“kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan para mahasiswa sebab kita juga tidak mau nanti ada pengangkatan K2 bodong, untuk BKD akan kita minta transparan dalam hal ini dan tentu bekerja sama dengan pihak penegak hukum jika memang ada laporan data palsu, kita siap terima apapun itu bentuknya,dan kami sangat terbantu jika ada adik adik mahasiswa yang memiliki datauntuk di serahkan kepada kami “tegas Sekda.(yan)
