Fhasa Sani Di Lantik,HBA Beri 5 Pilar Untuk PR Kota Jambi
The Jambi Times - Jambi - Pada kesempatan tersebut, gubernur Jambi, H.Hasan Basri
Agus (HBA), atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan
Fauzi, melantik H.Syarif Fasha, SE, ME dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I
sebagai Walikota dan Wakil Walikota Jambi Periode 2013-2018.
Dalam pelantikan tersebut, Gubernur selaku wakil Pemerintah
Pusat di daerah menyampaikan beberapa kondisi yang mendesak untuk
diatasi oleh Pemerintah Kota Jambi, yaitu:
1. Masalah wilayah kumuh perkotaaan yang pada saat ini masih menempati urutan ketujuh tertinggi untuk proporsi rumah tangga kumuh perkotaan, dimana kondisi ini masih mengindikasikan masih terdapat rumah tangga yang menempati hunian yang tidak layak.
"Wilayah kumuh sangat terkait dengan masalah kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, guna menjawab persoalan ini, Pemerintah Kota Jambi harus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menuntaskan masalah tersebut, yang pada dasarnya merupakan salah satu targer MDG's yang harus kita capai bersama," ungkap gubernur.
2. Masalah HIV/AIDS di Kota Jambi juga perlu penanganan secara khusus dan terintegrasi bersama seluruh stakeholders.
"Mengingat visi Pemerintah Kota Jambi yang akan dicapai pada tahun 2018 juga mengkaitkan pembangunan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Berdasarkan data Komisi Penanggulangam HIV/AIDS Tahun 2013, kasus HIV/AIDS yang ditemui di Provinsi Jambi sudah mencapai 692 kasus, dan dari total tersebut, 533 kasus HIV/AIDS atau setara dengan 77% berada di Kota Jambi. Ini merupakan masalah serius dan mendesak yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Jambi, dengan menyusun rencana aksi untuk penanggulangannya," ujar gubernur.
3. Masalah ketimpangan pendapatan antar golongan yang relatif cukup tinggi dan harus menjadi perhatian untuk diturunkan.
"Kondisi ini tergambar dari Gini Ratio Kota Jambi sebesar 0,362 yang sudah masuk pada kategori ketimpangan sedang," kata gubernur.
4. Masalah kemacetan sebagai akibat dari semakin
bertambahnya jumlah kendaraan dan sebagai dampak dari pertumbuhan
penduduk dan berbagai aktivitas ekonomi di Kota Jambi, pada akhirnya
menuntut perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Jambi, untuk mencari
solusi dalam upaya mengurai kemacetan di beberapa ruas jalan yang ada.
"Sesungguhnya, Pemerintah Provinsi Jambi sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk prmbebasan tanah dalam rangka pembangunan flyover pada tahun 2013. Namun, dalam pembebasan lahan untuk pembangunan flyover tersebut masih ditemui kendala, sehingga pembangunan fisiknya tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu, pada kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Jambi kembali mencoba untuk mendudukkan persoalan tersebut dan mencari solusinya, sehingga masalah kemacetan ini dapat diselesaikan pada masa yang akan datang," jelas gubernur.
5. Disamping itu, Pemerintah Kota Jambi juga harus
mengimplementasikan konsep RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kedalam
program pembangunan, terutama untuk menyeimbangkan konsentrasi
pusat-pusat pertumbuhan atau aktivitas ekonominya pada wilayah Tenggara
dan Selatan Kota Jambi, sehingga konsentrasi aktivitas ekonomi tidak
tertumpu pada satu kawasan saja.
Selanjutnya, gubernur mengemukakan optimismenya kepada
Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik ini untuk mengatasi
berbagai permasalahan tersebut serta berharap agar kedepan, Kota Jambi
jauh lebih maju daripada periode sebelumnya, guna mewujudkan visi
Pemerintahan Kota Jambi yakni "Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat
Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya."
