Dua Syarat untuk Jadi Dinasti Politik dalam Rel Demokrasi

The Jambi Times Monday, October 14, 2013 0

(Ilustrasi)

The Jambi Times - Jakarta - Dinasti politik. Kata itu mendadak jadi tenar pascapenetapan status tersangka terhadap adik kandung Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana. Atut yang sudah dua periode memimpin Banten, dianggap sudah membangun politik dinasti kekuasaan di Banten.

Sejumlah keluarga besar almarhum Tubagus Hasan Sochib mendadak jadi kepala daerah atau menjadi pejabat di provinsi yang dulu masih menyatu dengan Jawa Barat ini. Salahkah? Menurut politikus PKS Ahmad Riyaldi, dinasti politik adalah realitas yang kerap tak terhindarkan. Apalagi, dalam konteks demokrasi, dinasti politik bukan sesuatu yang haram.

"Demokrasi tidak mengharamkan dinasti politik selama memenuhi dua syarat," kata Ahmad Riyaldi dalam keterangannya kepada Media, Senin (14/10/2013).

Bagi pria yang akrab disapa Irel itu, dua syarat itu adalah posisi politik didapatkan melalui pilihan rakyat dan yang kedua, proses pemilihan berlangsung dengan jujur dan fair. "Pertanyaannya apakah kompetisi dalam dalam pemilukada dan pemilu berlangsung dengan fair?" tanya Irel. "Apakah birokrasi juga bisa berjalan dengan netral? Karena disitulah letak perdebatan sesungguhnya," tambah mantan anggota Komisi I DPR ini.

Melihat dinasti politik yang terjadi, Irel tidak menafikan bahwa banyak negara-negara besar yang juga menerapkan dinasti politik dalam menjalankan roda pemerintahan. Contohnya, keluarga Kennedy dan Bush di Amerika. Karena itu, dinasti politik yang juga terjadi dalam partai-partai besar di Indonesia ini dianggap wajar karena kebanyakan pemimpin partai politik di Tanah Air selalu punya hubungan darah dengan sejumlah tokoh karismatik.

"Karena itu klan dalam politik sah-sah saja asalkan memiliki kualitas dan integritas pada si calon," papar Irel. Seperti yang di langsir okezone(ahm)