KPAI Dukung Buka Sekolah Tahun 2021
Selain kendala PJJ, kuatnya desakan orangtua di sejumlah daerah menjadi factor pendorong pemerintah pusat membolehkan sekolah dibuka kembali. SKB 4 Menteri yang membolehkan pembukaan sekolah di zona hijau, kemudian di relasksasi dengan mengijinkan pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning.
Pada 20 November 2020, pemerintah kembali merelaksasi SKB 4 Menteri dengan membolehkan pembukaan sekolah di semua zona, namun ijin dan pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Adapun dasar pijakannya adalah daerah lebih tahu wilayahnya sendiri. Bahkan penyiapan infrastruktur dan tes swab untuk pendidik dan tenaga kependidikan juga diserahkan pada APBD.
“Menyerahkan kepada Pemerintah Daerah tanpa berbekal pemetaan daerah dan sekolah yang dapat dikategorikan siap dan belum siap, menurut saya bentuk lepas tanggungjawab. Seharusnya bukan diserah Pemda, akan tetapi dibangun sistem informasi, komunikasi, koordinasi dan pengaduan yang terancana baik sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi melakukan persiapan buka sekolah dengan infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP Adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah,” pungkas Retno.
Retno menambahkan,”dengan demikian tugas dan tanggungjawab dalam melindungi anak-anak demi kepetingan terbaik bagi anak di masa pandemic dapat terwujud. Karena buka sekolah bukan hanya berpedoman pada separuh jumlah siswa dan Protokol/SOP 3 M saja, tetapi perlu menyiapkan infrastruktur AKB, biaya tes swab, dan ujicoba kepatuhan seluruh warga sekolah terhadap protocol kesehatan . Kalau APBD tidak mampu membiaya bagaimana? Apa kita biarkan sekolah berpotensi kuat menjadi kluster baru?”
KPAI Pengawasan Persiapan Buka Sekolah 48 Sekolah pada 8 Provinsi dan 20 Kabupaten/Kota
Sebagai lembaga pengawas dalam perlindungan anak, maka relaksasi SKB 4 Menteri yang membolehkan buka sekolah di zona hijau dan zona kuning, mendorong Komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listyarti memprogramkan serangkaian pengawasan di sejumlah daerah atas implementasi SKB 4 Menteri sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur dan protocol/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan.
Ada 8 Provinsi yang diawasi atau ditinjau KPAI, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I Yogjakarta, Banten, DKI Jakarta, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapula provinsi yang diawasi oleh mitra KPAI, yaitu KPAD/KPAID yaitu provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sumatera Selatan. Juga ada keterlibatan pemantauan dari jaringan guru Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). “Untuk kabupaten Madiun, Jawa Timur, KPAI akan melakukan pengawasan langsung pada 18-20 November 2020”, ujar Retno.
Adapun kota/kabupatennya meliputi : Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kota Bandung, Kota Subang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Solo, Kota Magelang, Kabupaten Tegal, Kota Semarang, Kota Yogjakarta, Kabupaten Madiun, Kota Pontianak, Kota Palembang, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kota Madiun, dan lain-lain.
“Sekolah yang saya datangi langsung mencapai 30 sekolah dari total 48 sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP sampai SMA.SMK. Kota Madiun (Jawa Timur) baru saya didatangi Kamis(19/11), sehari sebelum pemerintah merelaksasi SKB 4 Menteri untuk ketiga kalinya” urai Retno.
Mayoritas Sekolah Belum Siap
Dari Pengawasan persiapan buka sekolah yang dilakukan KPAI sejak 15 Juni sampai 19 November 2020. Secara umum, dari 48 sekolah yang didatangi, sebagian besar belum siap. Namun, ada sejumlah sekolah di setiap jenjang yang KPAI nilai sudah sangat siap melakukan pembelajaran tatap muka, yaitu SMKN 11 Kota Bandung dan SMPN 4 Kota Solo. Sedangkan sekolah yang siap tetapi masih memerlukan Protokol/SOP Adapatasi Kebiasaan Baru (AKB) adalah SMKN 1 Manonjaya kabupaten Tasikmalaya, SMKN 63 Jakarta Selatan, SMPN 1 Kota Magelang, SMPN 7 Kota Bogor, SDN Pekayon Jaya 06 Kota Bekasi dan SMPN 1 Kota Madiun.
SMKN 11 Kota Bandung memiliki nilai kesiapan yang tertinggi, keberhasilan sekolah ini menyiapkan adaptasi kebiasaan baru di satuan pendidikan karena peran Kepala Sekolahnya dan dukungan pendanaan dari Komite Sekolah. Sekolah ini tidak hanya siap secara infrastruktur, namun juga siap dengan Protokol Kesehatan/SOP yang lengkap, sudah disosialisasi dan diujicoba PTM dengan sepertiga siswa. Bahkan belakangan KPAI mendapatkan informasi bahwa sekolah sudah membuat video sosialisasi Protokol/SOP AKB di sekolah.
SMPN 4 Kota Solo, secara infrastruktur sangat siap, hanya 15 Protokol/SOP yang sudah dibuat sekolah ini masih perlu disempurnakan, namun tim gugus tugas covid sekolah sangat kooperatif dan langsung menunjukkan keseriusan merevisi, bahkan tata letak ruang guru yang kurang tercipta jaga jarak segera diubah sore hari setelah KPAI pengawasan dan memberikan masukan. KPAI menilai kepala sekolah memiliki semangat dan keberanian mencoba PTM.
Dukungan pemerintah kota Solo juga sangat membantu persiapan buka sekolah. Pemkot Solo membiayai rapid tes untuk seluruh guru/karyawan dan 119 siswa yang mendapatkan persetujuan orangtua untuk mengikuti PTM. Tidak hanya untuk SMP negeri, tetapi juga SMP swasta dan bahkan Madrasah Tsaniwiyah. Pemkot Solo juga membantu peserta didik yang tidak memiliki alat daring untuk mengikuti PJJ.
Selain Kota Solo, sejumlah daerah yang peduli pada persiapan buka sekolah sampai menganggarkan dukungan pembiayaan melalui APBD adalah Kota Yogjakarta untuk pembuatan wastafel sesuai jumlah yang dibutuhkan sekolah pada seluruh sekolah negeri dan sekolah swasta di Koata Yogjakarta, dan Kota Madiun yang menganggarkan APBD untuk untuk bantuan infrastruktur dan rapid test seluruh guru dan siswa.
Rekomendasi
1. Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat berfokus pada persiapan infrastruktur, protocol kesehatan/SOP, sosialisasi protocol/SOP, dan sinergi antara Dinas pendidikan dengan Dinas Kesehatan serta gugus tugas covid 19 di daerah. Jika sekolah belum mampu memenuhi infrastruktur dan protocol/SOP maka tunda dulu buka sekolah;
2. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus mulai mengarahkan politik anggaran ke pendidikan, terutama persiapan infrastruktur buka sekolah demi mencegah sekolah menjadi kluster baru. Menyiapkan infrastruktur AKB di sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu butuh dukungan dana dari pemerintah. Kalau Daerah belum siap, maka tunda dulu buka sekolah, meskipun di daerah itu zonanya hijau;
3. KPAI mendorong Tes Swab bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dengan biaya dari APBD dan APBN sebalum memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Tes swab untuk peserta didik dapat dilakukan secara acak (sampel), namun biayanya juga dibebankan pada APBD dan APBN tahun anggaran 2020/2021;
4. Sepanjang rangkaian pengawasan yang KPAI lakukan, ternyata status zona berubah dan terjadilah buka tutup sekolah berkali-kali. Oleh karena itu, KPAI mendorong buka sekolah tidak ditentukan zona namunlebih ditentukan oleh KESIAPAN semua pihak. Daerah siap, sekolah siap, guru siap, orangtua siap dan siswa siap, kalau salah satu tidak siap, maka tunda buka sekolah meskipun zonanya berstatus hijau;
5. KPAI mendesak Dinas Pendidikan memerintahkan kepada seluruh MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di level sekolah untuk memilih materi-materi yang akan diberikan saat PTM dan PJJ, karena siswa akan masuk bergantian. Sebaiknya materi PTM adalah materi dengan tingkat kesulitan tinggi dan membutuhkan bimbingan guru secara langsung. Sedangkan materi PJJ adalah materi yang anak bisa belajar secara mandiri. Kepala Sekolah harus memastikan tersebut dlam supervisi. Kalau MGMP dan sekolah belum siap, maka tunda buka sekolah ybs.
6. KPAI meminta Daerah dan sekolah untuk tidak langsung pembelajaran tatap muka (PTM) dengan separuh jumlah siswa, tetap disarankan untuk memulai ujicoba PTM dengan sepertiga siswa, baik siswa SMA/SMK/SMP dimulai dari kelas paling atas , kalau peserta didik patuh pada protocol kesehatan/SOP, barulah menyelanggarakan simulasi untuk siswa dikelas bawahnya. Jangan memulai PTM tanpa ujicoba terlebih dahulu.
loading...
